[2012] GBS Inkonstitusional

Berikut adalah salah satu materi dari anggota SGJ (serikat Guru Jakarta) pada acara dialog antara elemen guru honorer dengan  anggota DPD DPR RI di kantor Nyai Ageng Serang, Pasar Festifal Rasuna Said. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi  undangan anggota DPD DPR RI seperti yang disebutkan namanya dibawah ini. Semoga dapat memberikan pemahaman baru, selamat membaca!

———————————————————————————————————————————————-

Inkonstitusional, Pengajuan Guru Bantu Sekolah Swasta DKI Jakarta

Menjadi Guru PNS Oleh DPD DPR RI

Oleh : Andi Setiawan *)

1. Pendahuluan

Profesi guru adalah sebuah profesi mulia dan bermartabat karena dapat membawa  seseorang dan warga negara dari kegelapan menuju terang benderang dunia. Tidak semua orang berkeinginan dan mampu  untuk menjadi guru. Profesi guru hanya ditujukan bagi orang-orang yang terpanggil jiwanya untuk mendedikasikan ilmu dan tenaganya dengan kesabaran dan kasih sayangnya bagi anak bangsa. Bahkan Rasullullah SAW, kekasih Allah SWT, juga seorang guru. Di Indonesia, profesi guru juga merupakan sebuah  profesi yang dilindungi oleh hukum.

Namun, menjadi seorang guru di Indonesia, bukanlah sebuah profesi yang dicita-citakan anak-anak Indonesia. Hal ini dikarenakan kesejahteraan seorang guru yang belum tentu terjamin. Bahkan, sering diberitakan oleh media masa banyak guru yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari segi status, Guru di Indonesia terpecah menjadi dua yaitu guru PNS dan guru honor. Status guru PNS merupakan simbol terjaminnya kesejahteraan hidup. Semua guru honor di Indonesia baik yang bekerja di sekolah pemerintah atau yayasan swasta berkeinginan untuk meningkatkan statusnya menjadi guru PNS demi kesejateran dan martabat.
Sejak lahirnya PP No.48 Tahun 2005 jo PP No.43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil     maka istilah Guru Honor di Indonesia menjadi dua yaitu Guru Tidak Tetap (Guru Honor) dan Guru Bantu. Memang sejauh ini tidak ada satupun literatur yang dapat menjelaskan definisi kedua istilah tersebut. A. Nawawi menjabarkan, “Dari 33 Provinsi di Indonesia, 32 provinsi menyebut guru bantu adalah guru honor yang bekerja di sekolah pemerintah kecuali hanya Jakarta yang menyebut guru bantu adalah guru yang mengajar di sekolah swasta”.[1]

Harapan guru honor untuk mengubah nasib menjadi guru PNS membumbung tinggi ketika Ifah Syarifah[2] mengemukakan bahwa RPP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer akan diterbitkan pada bulan April tahun ini.

Kemudian, pada tanggal 25 Februari 2012, mendadak mata mereka serentak terbelalak ketika Pardi[3],dihadapan ribuan guru honor Jakarta pada peringatan maulid nabi Muhammad SAW di masjid Dinas Pendidikan Jakarta,  membawa dan memperlihatkan berkas pengajuan guru bantu sekolah swasta untuk menjadi guru PNS kepada Presiden RI.

Sontak, statement anggota DPR ini menimbulkan kepanikan dan keterkejutan semua yang hadir. Kemudian, demi menghindari kekisruhan lebih jauh, dengan santun beliau, mengundang mereka untuk bersilaturahim ke kantornya di bilangan Kuningan, Jakarta selatan.

Selanjutnya, sebelum pertemuan itu terjadi, penulis hanya membatasi tulisan ini pada apa dasar hukum pengajuan pengangkatan guru bantu DKI Jakarta menjadi guru PNS oleh beliau dan sejauh mana beliau memahami eksistensi guru honor di sekolah negeri.

2. Perumusan Masalah

1. Apakah dasar hukum yang melandasi pengajuan guru bantu swasta DKI Jakarta menjadi guru PNS

oleh DPD DPR RI?

2. Sejauh mana pemahaman Anggota DPP DPR RI mengenai guru honor sekolah negeri dan

perjuangannya?

3. Tujuan Penulisan.

Tujuan penulisan ini adalah agar:

  1. Para Anggota DPD DPR RI memahami dengan benar letak permasalahan pengangkatan guru honor di Provinsi DKI Jakarta menjadi PNS dari segi hukum.
  2. Para anggota DPD DPR RI mengetahui keberadaan dan perjuangan guru honor yang mengajar di sekolah Negeri yang tergabung dalam organisasi Serikat Guru Jakarta.
  3. Usulan pengajuan pengangkatan guru bantu menjadi guru PNS dibatalkan demi hukum.
  4. Mengajukan usulan pengangkatan guru honor sekolah negeri menjadi guru PNS kepada Presiden Republik Indonesia.

4. Pembahasan

Definisi

Mengingat banyaknya istilah guru honor yang berkembang, dan untuk menyamakan persepsi kita bersama maka penulis mencoba mendefenisikan hanya untuk istilah guru honor dan guru bantu yang ada di DKI Jakarta. Guru honor adalah guru yang mengajar di sekolah negeri dengan mendapatkan SK pengangkatan dari kepala sekolah. Dalam SK tersebut, Guru honor ditulis dengan sebutan Guru Tidak Tetap (GTT). Guru bantu adalah guru yang mengajar di sekolah swasta dengan mendapatkan SK pengangkatan dari ketua yayasan.

Pendapat Pak Pardi

Paparan pak Pardi, walaupun sesaat, sempat memancing emosi para pendidik sekolah negeri tersebut. Namun dasar pendidik, mereka lebih mengedepankan pendekatan dialogis dengan kepala dingin. Sebelum sempat diprotes para guru, Pak Pardi mengundang mereka untuk beraudiensi di kantornya. Lebih lanjut, beliau menandaskan bahwa latar belakang pengajuan guru bantu didasarkan pada intensnya audiensi antara guru bantu dan DPD DPR RI. Beliau tidak mengetahui keberadaan guru honor yang tergabung dalam wadah Serikat Guru Jakarta (SGJ) karena memang SGJ tidak pernah sowan ke DPD DPR RI.

Ironis, anggota DPD DPR RI tidak mengetahui keberadaan guru honor Jakarta. Padahal, SGJ kerap menyambangi berbagai fraksi dan komisi DPR RI di bilangan senayan. SGJ, yang dipimpin oleh Ifah Syarifah bertemu dan berdialog langsung dengan banyak anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi. Betul, SGJ tidak bersilaturahim ke  DPD DPR RI, tapi mereka sering bergentayangan di komisi II, VIII,dan X. Wacana pengangkatan guru honor menjadi PNS sudah menjadi skala nasional. Karena ketidaktahuan beliau tentang guru honor, sejogyanya Pak  Pardi SH sharing dengan teman sejawat di  komisi II, VIII, dan X sebelum menyampaikan usulan tersebut ke presiden RI. Pengajuan pengangkatan terebut adalah dzolim, insktontitusional, melanggar Hak Azasi Manusia dan sangat melukai perasaan guru honor. Penulis mempertanyakan apa yang melatarbelakangi keberpihakan Sdr. Pardi terhadap guru bantu? Sebagai seorang anggota dewan yang terhormat, rakyat mana yang beliau perjuangkan? Rakyat yang mengatasnamakan guru honor yang memang berhak menjadi PNS secara konstitusi atau rakyat yang mengatasnamakan guru bantu yang memaksakan diri dengan menghalalkan berbagai cara untuk berpredikat sebagai guru PNS. Mungkinkah ada deal-deal atau janji manis dari guru bantu?

Selanjutnya penulis mempertanyakan payung hukum yang melatarbelakangi usulan tersebut. Sejauh ini penulis belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pengangkatan guru bantu menjadi guru PNS.

Bayangkan jika hal itu terjadi, maka akan ada jutaan  profesi lain seperti dokter, perawat dan profesi lainnya yang bekerja di instansi swasta menuntut untuk diangkat menjadi PNS.

Landasan Hukum

Usulan pengangkatan menjadi guru PNS mutlak diberikan kepada para guru honor sekolah negeri.  Adapun perangkat hukum yang melandasi pengangkatan guru honor menjadi PNS adalah :

1.  Pasal 28D UUD 1945 tantang Hak Azasi Manusia

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak

dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

 

Masuknya guru-guru bantu secara massive  ke sekolah negeri, nyata-nyata  telah  melanggar hak asasi manusia. Adapun pelanggaran yang dimaksud adalah:

  1. Pelanggaran  Hak azasi hukum / Legal Equality Right yaitu[4]
    - Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
    - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns.
    - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

2. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Di lapangan, kehadiran guru bantu  di  sekolah-sekolah negeri jelas-jelas telah melawan hukum dan mengakibatkan dampak negatif  bagi  guru  honor  seperti (1) berkurangnya  jam mengajar (2) tidak mendapat tunjangan fungsional karena jam mengajar tidak sampai 24 jam  dan  (3) dikeluarkan dari sekolah.

2. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual

3. Pasal 7 UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab III Prinsip Profesionalitas

(1)   Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan

berdasarkan prinsip sebagai berikut:

h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

4. Pasal 25 UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah

atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pasal 6 PP No.48 Tahun 2005 jo PP No.43 Tahun 2007Ayat (2)

Tenaga  honorer  yang bekerja  pada  instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh

Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara dan  Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Daerah, baru

dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga honorer yang dibiayai

Anggaran   Pendapatan  dan  Belanja Negara  dan  Anggaran  Pendapatan  dan   Belanja  Daerah

seluruhnya  secara  nasional telah  diangkat  menjadi  Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun

Anggaran 2009.

Paparan peraturan perundang-undangan di atas jelas bahwa dari sisi legal formil, singkatnya, usulan pengangkatan guru bantu menjadi guru PNS adalah inkonstitusional, melawan hukum, dan melanggar HAM serta pengangkatan tersebut hanya ditujukan pada guru honor yang bekerja di sekolah negeri dan bukan untuk guru bantu.

 

Adapun pasal yang berkaitan dengan guru bantu hanya ditemukan pada Pasal 25 UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

(3) Pengangkatan dan penempatan guru  pada satuan  pendidikan  yang diselenggarakan  masyarakat

dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan

perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Antisipasi Pembelaan

Apapun dasar hukum yang diajukan oleh Pak Pardi nanti, penulis tetap berpendapat bahwa hak pengangakatan menjadi guru PNS berpihak pada guru honor dengan merujuk  dari asas hukum :

  1. A.     Lex specialis derogat legi generalis adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum generalis).[5] Secara gamblang, Pasal 6 PP No.48 Tahun 2005 jo PP No.43 Tahun 2007 Ayat (2) menyatakan : Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah.
  1. B.     Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori artinya kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan. [6] Secara explisit dinyatakan dalam pasal 28D UUD 1945 bahwa :

(1)   Setiap  orang berhak atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2)   Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil

dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalampemerintahan.

Kesimpulan

Usulan pengangkatan guru bantu menjadi Guru PNS kepada Presiden RI yang dikemukan oleh anggota DPD DPR RI adalah keliru dan melawan hukum. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka apapun alasan usulan pengajuan guru bantu adalah inkonstitutional, cacat hukum, dan melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan payung hukum bahwa pengangkatan menjadi PNS berpihak ke guru honor, maka, para guru honor menuntut supaya usulan itu dibatalkan demi hukum dan mengajukan usulan pengangkatan guru honor sekolah negeri menjadi guru PNS kepada presiden RI.

Solusi

Solusi pengangkatan guru PNS kepada guru honor tinggal menunggu terbitnya dua Peraturan Pemerintah  terbaru tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dan (?). Diharapkan dengan terbitnya dua PP nanti, semua guru di Indonesia akan sejahtera karena berdasarkan wacana yang muncul dipublik bahwa pemerintah akan mengangkat guru honor sekolah negeri menjadi PNS dan memberikan kesejahteraan setara guru PNS kepada guru bantu sekolah swasta.  Kedepannya tidak akan ada lagi istilah guru honor dan guru bantu yang ada adalah GURU INDONESIA.

*)Penulis adalah seorang pendidik di SMAN 32 Jakarta yang kini sedang melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta.

Daftar Pustaka

Asshiddique, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi RI, 2006.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.


[1] A. Nawawi, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, disampaikan pada Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Dinas

Pendidikan DKI Jakarta  pada tanggal 25 Februari 2012.

[2] Ifah Syarifah, koordintor Serikat Guru Jakarta.

[3] Pardi, anggota DPD DPR RI  Provinsi DKI Jakarta periode 2009-2014.

[6] ibid

About these ads

122 thoughts on “[2012] GBS Inkonstitusional

  1. Nabilah says:

    guru bantu mempunyai sk menteri pendidikan nasional, mana lebih kuat sk kepala sekolah atau sk menteri…?

      • nabilah says:

        tahu urutan hukum di Indonesia gak?yang pertama UUD dan yang terkecil oerda tidak ada sk Kepa Sekolah…

              • nabilah says:

                Yang emosi siapa dikasih tahu gak ngerti juga, gak punya data base tapi pake kata seharusnya gimana ini…OK

                • suciptoardi says:

                  tidak ada yang mengada-ada, data kami juga ada di BKN dan BKN (setidaknya itu dalam taraf “seharusnya”), karena kami sedang mengusahakannya. Doa-kan ya sehingga kami tidak jadi pengangguran jika guru bantu (lagi) datang ke sekolah kami. oya, sebagai info, di sekolah kami ada 2 guru bantu yang sudah diterima dan banyak puluhan yang ditolak.

                  • nabilah says:

                    data base yang saya tahu dari teman adalah honor yang diakui negara dan negara yang buat melalui BKN bukan orang-orang yang mengusulkan,jangan jadi penganguran jadi sahabat saya yang hanya honor di sekolah swasta tapi melihat kenyataan (realita) bukan mimpi

        • suciptoardi says:

          koment nabilah: tahu urutan hukum di Indonesia gak?yang pertama UUD dan yang terkecil oerda tidak ada sk Kepa Sekolah…
          ——————-
          justru karena tahu, makanya Sk Kepala Sekolah tidak dijadikan dasar hukum. Silahkan baca kembali dan diskusilah dengan kepala dingin…

                  • nabilah says:

                    1. guru bantu sama-sama mencerdaskan anak bangsa di NKRI (bukan anak negeri) jadi punya hak untuk jadi PNS. 2. guru bantu dites oleh negara sehingga digaji oleh negara melalui APBN 3. guru bantu punya data base (bukan seharusnya) sehingga ada biaya tambahan dari PEMDA DKI JAKARTA melalui APBD 4.guru bantu adalah guru yang profesional (ada yang bersertifikasi) yang dibiayai oleh negara melalui kemendikbud 5. guru bantu mempunyai sk menteri pendidikan (bukan sk yayasan) sk yayasan hanya guru honor yang ngajar di sekolah swasta di bawah yayasan yang tunduk dan mengikuti aturan negara. Jadi jangan halangi guru bantu untuk jadi PNS.Biarlah bapak-bapak Pengambil kebijaksanaan den keputusan melihat HATI NURANI melihat yang ada di lapangan, Jangan melihat hanya satu sisi dan aspek tapi lihat seluruhnya dan seutuhnya. Itulah penjelasan saya sebagai guru fakir yang honor mengajar di sekolah swasta tapi tak bisa menuntut jadi PNS karena tidak punya dasar hukum (ngajar di sekolah swasta bukan sekolah negeri)tapi sama-sama mencerdaskan anak bangsa.Jadi jangan halangani teman kita yang guru bantu akan jadi PNS. Ingat tidak ada orang hebat tanpa bimbingan dan arahan seorang guru yang benar, tapi akan ada orang rusak akibat guru yang kurang benar..semoga kebenaran hanya pada 4JJI bukan pada manusia…OK

                    • suciptoardi says:

                      sayangnya tendensius, kalau dijadikan tulisan yang baik saya yakin hasilnya akan bagus banget. adakah?

          • nabilah says:

            Kalau bukan SK kepala sekolah sebagai dasar hukum berarti guru honor yang inkonstituasional dong, guru bantu punya SK MENTERI..OK

              • apion says:

                Anda jangan sok pintar, mengatur persoalan guru bantu dengan dasar yang tidak jelas. SK kepala Sekolah dengan SK Menteri saja ANDA tidak dapat membedakan mana yang lebih kuat kedudukan hukumnya. Jadi jangan sok tahuuuuuuuuuuuu. Dimana-mana guru honor tidak ada kekuatan hukumnya MASSSSSSSSSSSSS. KULIAH LAGI YA BARU JADI GURU YANG PROFESIONAL.

              • apion says:

                klo memang guru honor di negri kuat kedudukannya secara hukum, kenapa tidak bisa ikut sebagai peserta sertifikasi. dari sini saja sudah jelas, sementara guru bantu sudah banyak yang disertifikasi. itu artinya guru bantu lebih kuat kedudukan hukumnya. Makanya kalau tidak tahu jangan sok tahu, kalau tidak mengerti jangan sok mengerti, kalau tidak jelas jangan diperjelas, kalau tidak paham jangan dipaham-pahamkan. jelas ora sonnnnnnnnn

                • suciptoardi says:

                  @apion: jika saja tidak emosional, bisa jadi apion terlihat cerdas atau bahkan bijak, tapi (kalian pembaca nilai lah…)…..jika tulisan di atas benar seperti yang anda tuliskan, maka buktikan secara tertulis juga…panjang uraiannya: tulisan balas dengan tulisan, bukan cacian…..adakah???

  2. nabila says:

    Ingat guru bantu DKI Jakarta punya sk menteri pendidikan nasioanal dan sudah ada yang sertifikasi, guru honor hanya sk kepala sekolah dan tidak mempunyai sertifikasi, mana yang konstitusional dan inkonstitusional???? guru bantu atau guru honor?????????kata hak semua orang untuk jadi PNS kok guru bantu tidak boleh jadi PNS?mana hak azazi manusianya????

  3. nabila says:

    Yang njagar di swasta memamang tidak bisa langsung menjadi PNS, tapi guru bantu punya sk menteri yang bisa jadi PNS.Jadi tidak semua guru swasta jadi PNS jagan generalisasi masalah yang kecil dan sepele jadi besar

    • suciptoardi says:

      Ini masalah besar bagi guru honorer di Jakarta. Pernahkah terpikirkan dampaknya ketika GBS masuk sekolah negeri? 6000 lebih guru akan menganggur…..

        • nabilah says:

          Guru honor ngajar aja di sekolah swasta kan adil dan tidak ada yang menganggur……?kalau guru honor mau lapang dada bukan busung dada…..

          • nabilah says:

            Sekarang tanya pada HATI NURANI mau jadi guru honor karena pribadi atau ada kedekatan dengan guruguru yang ngajar di sekolah negeri dan kepala sekolah…?????

            • suciptoardi says:

              Nabilah; Sekarang tanya pada HATI NURANI mau jadi guru honor karena pribadi atau ada kedekatan dengan guru-guru yang ngajar di sekolah negeri dan kepala sekolah…?????
              —————
              memang harus diakui, ada juga seperti yang anda ungkapkan, namun dibagian yang lain tidak demikia. contohnya saya dan beberap teman. kami masuk menjadi guru honor di sekolah negeri dengan melalui setidaknya 4 tahapan tes. kami pribadi melamar, bahkan melalui iklan di koran kompas, kami bukan titipan orang lain.

          • suciptoardi says:

            nabilah: Guru honor ngajar aja di sekolah swasta kan adil dan tidak ada yang menganggur……?kalau guru honor mau lapang dada bukan busung dada…..
            —————————–

            silahkan cari dan banyak baca tentang masalah guru honorer di sekolah ya, jadi wawasannya lebih luas….

        • suciptoardi says:

          Komen nabillah: Itulah relita kehidupan yang sudah di atur 4JJI jangan kita yang ngatur dan menang sendiri
          ————————–

          perundangan atau kebijakan diatur atau dibuat oleh manusia2 yang ingin menang sendiri, harusnya GBS dan Guru Honor Negeri semuanya bisa masuk, jadi PNS….

          jika sudah berusaha melalui tulisan, kekuatan, dan doa’a hasilnya tertentu, maka itu adalah takdir, namun kini masih dengan kekuatan dan tulisan….keep fight guru honor sekolah negeri….

        • apion says:

          Terima kasih anda sudah berjuang untuk nama baik guru bantu saya juga guru bantu. percuma menjawab pernyataan orang yang tidak jelas dan tidak mengerti masalah kita. sudah sangat jelas, mana ada guru honor yang diperkenankan mengikuti sertifikasi guru. itu karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum dan arti apa-apa dari segi legalisasi.

  4. nabila says:

    Harus di ingat juga guru bantu dapat uang tambahan dari PEMDA DKI JAKARTA selain dari APBN, apa guru honor dapat?Jadi guru bantu berhak untuk jadi PNS

  5. nabila says:

    Itulah kenyataanya yang ada di lapangan(guru bantu) jangan di buat fakta yang ada dibuat kabur atau akan dihilangkan(guru bantu)…..????

  6. Thoyyib says:

    Ribut terus cari status.. Pak cipto jgn galau pak..tak mungkin GBS akan mendepak 6000 guru honor, pemerintah juga tau, berjiwalah besar, pakai kepala dingin, tdk usah bicara2 konstitusi, kerja saja yang baik, tingkatkan profesionalisme, masa’ iya Tuhan buta thdp hambanya yang jujur, professional, dedikasi, ingatlah rizki sdh ditentukan, walaupun PNS atau tdk PNS insya Allah rizki itu tdk berupa hanya gaji saja, anak yg sholeh, sukses, kelurga sehat, dll. Tdk usah khawatir, usaha juga, sabar juga. Juga hrs dpt menerima hukum alam, seleksi alam. Dan pemerintah jg sdh berusaha adil, terutama Di Jakarta lho, selama ini yg diangkat jadi PNS sebelumnya dari guru PTT (honor dinegeri) namun akhir2 ini recruitment dari sekolah swasta (Guru Bant=inzet) juga sdh diperhatikan, mengapa ? Krn banyak dari guru2 bantu yang jg potensial, penuh dedikasi, memiliki etos kerja tinggi, nah yg seperti jg perlu mendapatkan perhatian demi kelangsungan anak bangsa yg berkwalitas.

    • suciptoardi says:

      Bang Toyyib, tulisan di atas milik Mr. Andi. Kami, guru honor sekolah negeri memang galau, dan memang harus galau. Kenapa?, sampai saat ini status kami belum jelas, dan memang kami mencari kejelasan status. kalau ini terkesan ribut/gaduh, memang harusnya seperti itu. Kenapa?, agar dapat diketahui dan dipahami, karena dengan ketidakjelasan yang ada, tidak sedikit rekan kami yang terpinggirkan, bahkan tersingkir secara sitematis oleh GBS, seperti yang tertera dalam tulisan di atas:

      Di lapangan, kehadiran guru bantu di sekolah-sekolah negeri jelas-jelas telah melawan hukum dan mengakibatkan dampak negatif bagi guru honor seperti (1) berkurangnya jam mengajar (2) tidak mendapat tunjangan fungsional karena jam mengajar tidak sampai 24 jam dan (3) dikeluarkan dari sekolah.

      Ini adalah buatan manusia melalui undang-undang atau legal formal sejenisnya, saya yakin Allah masih memberikan keluangan untuk kami berusaha merubah keadaan. Pasrah seperti komentar anda di atas adalah kata terakhir bagi kami, setelah kami berusaha.

    • nabilah says:

      Ya setuju komitmen seperti ini pilih guru yang kualiatas dan profesional bukan guru yang ngawur dan banyak menuntut….

          • suciptoardi says:

            saya jadi ingat perkataan teman, katanya optimis/yakin/percaya diri batasnya tipis dengan sombong, kalau tidak pandai2 mengelolanya jadi terkesan negatif, tapi saya yakin nabila ini adalah seorang guru yang optimis dan menjunjung tinggi nilai2 seorang pendidik yang mulia. Oya, berdasarkan komentar nabila, maksudnya, ada juga ya guru yang ngawur dan ambisius ya?….bisa diberitahu, kan temen2 guru lain dan pembaca blog ini juga ingin jelas seperti apa mereka itu??….bisa dijelaskan?….

            • nabilah says:

              optimis dengan kemampuan yang diberikan 4JJI bukan dari angkuhnya yang menutupi kenyataan yang ada dengan keinginan yang “belum jelas status menurut anda”,kok guru bantu dibilang inkonstitusional itu maksud saya “bukan kami” begitu bukan ngawur mengajar dan ambisius menerima upeti…OK

          • aji says:

            eee…nabilah, coba lu datang ke sekolah gw, gw yg pertama nonjok muke lu, gbs datang ke sek. negeri cuma jadi bencana buat guru honor di sekolah itu, sekarang elo kumpul sama temen2 gbs elo, terus pergi ke pemerintah dan bilang minta diangkat dan ditempatkan disekolah masing2, jd jgn ganggu lahan org….ngarti gak lu…kalo masih ngeyel pengen datang ke sekolah negeri dan gangguin lahan org coba aje….blo’on lo pade….

            • suciptoardi says:

              betul tuh, kata Mr. Andi begini: “SDM/karyawan perusahaan swasta, dosen universitas swasta, dokter dan perawat rumah sakit swasta tidak menuntut menjadi dokter pns, dosen pns, perawat pns dan karyawan pns, hanya guru sekolah swasta yang menuntut menjadi guru PNS”…..

    • apion says:

      Nah ini jawaban yang menyejukkan hati pembacanya. jangan komentar macam-macam mending berjuang demi kemajuan anak didik. jangan menuntut hak saja tetapi kewajiban sebagai guru tidak pernah dilaksanakan. terima kasih pak, mudah-mudahan doa bapak dikabulkan Allah. Amin.

  7. azied says:

    Saya rasa penulis hanya takut dan merasa kalah saing dengan guru bantu. Anda tidak berimbang dan berat sebelah dalam memaparkan masalah (karena anda guru honor kan?) Dalam tulisan anda jelas terlihat kalau anda takut tdk diangkat menjadi pns. Apakah hak2 setiap orang yang anda kutip dari berbagai uu itu hanya hak guru honor? Dan bukan hak guru bantu? Kalau anda menulis tentang perundangan2an yg tinggi dan rendah, mana lebih tinggi SK Menteri atau SK Kepala Sekolah?

    • suciptoardi says:

      Saya yakin penulis, tidak sekedar menohok kepada apakah akan diangkat jadi PNS atau tidak. Akan tetapi, saya menafsirkan, dampaknya bagi mereka guru honorer yang bekerja di sekolah negeri. Ada beberapa ulasannya dalam blog ini, khususnya tulisan pada Jan-Maret 2012. Silahkan dibaca.

      • nabilah says:

        Kami bukan mendompleng, kami dites jadi guru bantu oleh negara, apa guru honor di tes oleh negara…Kok lucu gak dites mau nuntut, yang wajar-wajar sajaa…OK

        • nabilah says:

          Tolong dong Pak SUCIPTOARDI bilang ke Pak ANDI kasih komentar, bukan komentar dari bapak, akhirnya jadi “ngeles” itu tulisan pak ANDI di blog anda. Gimana ini.. mau cari solusi tentang pengangkatan guru jadi PNS atau mau menang sendiri mau jadi PNS tapi ngomong gak punya dasar hukum segala… ..OK

        • suciptoardi says:

          kata nabilla: Kami bukan mendompleng, kami dites jadi guru bantu oleh negara, apa guru honor di tes oleh negara…Kok lucu gak dites mau nuntut, yang wajar-wajar sajaa…OK
          ———————————-
          wah, komentarnya tendensius begitu ya, masa seh kami menuntut hak dianggap lucu dan tidak normal?. jangan emosi, jadi kurang simpatik neh…beda pendapat its okay, tidak usah berlebihan menanggapinya. saya terbiasa beda pendapat dengan siswa, guru, atau pengunjung blog ini. semoga ada GBS lainnya yang lebih bisa mengontrol emosi untuk berdiskusi. everyone is invited.

          • antaka pasha says:

            apa sih yang diributkan ….. ? ada yang mengatasnamakan guru bantu sk menteri guru honor sk kep.sek ….? yang penting kita mengajar anak bangsa dan mereka merasa enjoy walau kita hanya sk kepala sekolah , yach wajar saja kita menuntut jadi PNS kita mengajar di sekolah negeri , untuk test apakah kita bisa jamin test yang di lakukan adalah test yang transparan …? kita juga ikut test juga ,jadi tidak usah lah bicara legalitas test apa ada jaminan …….. ?

              • suciptoardi says:

                dalam pendapat saya, tidak menyatakan bahwa guru bantu tidak wajar. tapi malah anda merasa, kalian tidak wajar dengan klarifikasi begini: “Guru bantu juga wajar dan sah-sah saja menuntut jadi PNS”, justru nabilah yang menganggap guru honor sekolah negeri tidak wajar dengan menuliskan: “Kami bukan mendompleng, kami dites jadi guru bantu oleh negara, apa guru honor di tes oleh negara…Kok lucu gak dites mau nuntut, yang wajar-wajar sajaa…OK”.

                sudah lupaaaa yaaaa [belum lebih dari 6 jam lhooo]?. gpp koq, namanya juga manusia, tempatnya khilaf dan emosional. saya tidak menghalangi kalian jadi PNS, saya menafsirkan tulisan teman saya dapat berupa “uji kelayakan” seberapa kuatkah benteng konstitusional pengangkatan kalian. bukankah kita hidup dalam negara hukum?, jika ada pendapat yang lebih rasional dan benar, saya dengan rasional akan meyakininya. mari berdiskusi tanpa emosional tak rasional…

          • nabilah says:

            Kami memafarkan semua yang ada pada guru bantu, bukan mau menang sendiri yang mengatas namakan hak, jangan dahulu hak tapi apa kewajiban kita yang sudah dilaksankan…OK

            • suciptoardi says:

              tulisan di atas dan komentar saya adalah atas inisiatif pribadi dan bukan atas nama organisasi/kelompok. sepertinya nabilah adalah wakil dari kelompok karena menggunakan kata “kami”. dengan demikian pendapat2nya ternyata adalah wakil atas nama kelompok Guru Bantu. senang bisa berdiskusi dengan kelompok guru bantu. salam kenal dari saya, seorang guru honor sekolah negeri.

              bagi saya, menuntut atau mengatasnamakan hak pribadi atau atas nama rasa kepedulian terhadap teman2 adalah tidak melanggar hukum dan wajar, bahkan seharusnya dilakukan mengingat gejala belakangaan ini yang sudah dan akan menimpa guru honor sekolah negeri, terutama di Jakarta. saya berpendapat, bukan mau menang sendiri, ini hanya argumentasi, tidak lebih. saya dan saya yakin rekan2 sejawat sudah dan akan terus melaksanakan kewajiban sebagai guru sesuai standar yang sudah diataur dan atau diundangkan. doakan ya, agar saya terus menjalankan kewajiban selaku guru. amiiin.

              • nabilah says:

                Berikan argumen yang seimbang bukan berat sebelah. Yang memperjuangkan guru honor di sekolah negeri dan meng “inkonstitusional guru bantu” dan mengatakan saya yang guru honor di swasta memimpikan jadi PNS yang anda “bayang” kan itu tidak benar…OK

    • aji says:

      azied, menterinye aje udah pensiun, PP nya aja udah kadaluarsa….SK GBS dah habis masanya, ampe 2009 doang, sekarang tahun brp? pada gak pake otak lu…

  8. suciptoardi says:

    PERHATIAN: BAGI PARA PEMBACA DAN PENGOMENTAR YANG TIDAK PUAS ATAU ADA VERSI LAINNYA TENTANG KASUS DI ATAS, SILAHKAN KIRIM TULISAN KE BLOG SAYA INI. TIDAK SEPAKAT DENGAN TULISAN, BALASLAH DENGAN TULISAN. PANJANG PENJELASANNYA RELATIF SAMA YAAAA. Thanks.

    • suciptoardi says:

      Kepada Bunda Ratih….
      Dalam keyakinan saya, perubahan hanya bisa terjadi melalui kekuatan (kekuatan wewenang dan aksi nyata), lalu lisan dan tulisan. Jika keduanya belum ada hasilnya, bahkan tidak berhasil barulah berdoa walaupun itu adalah usaha yang paling lemah. sebuah kaum tidak akan mengalami perubahan, kecuali mereka sendiri yang mau berusaha merubahnya….

      • nabilah says:

        Usaha dan ikhtiar untuk perubahan bukan berjalan dengan sendirinya, tapi tetap ada takdir dan campur tangan 4JJI.Jadi jangan lemahkan berdoa, ingat doa orang yang teraniaya didengar 4JJI…..OK

  9. zubaidah says:

    masalah GB dan SGJ saya yakin sudah ada aturanya/undang-undangnya sendiri (dibuat PEMERINTAH).Saya berharap tak ada yang merasa lebih berhak dengan status PNS karena sama-sama hasil seleksi,sama-sama mencerdaskan anak bangsa.Mengapa jadi ribut? GB yang ditugaskan di sekolah Negeri/Instansi Pemerintah salah satu aturan yang ditentukan oleh PEMERINTAH.Maka mari kita melihat dengan cermat … ini adalah ATURAN/KETENTUAN PEMERINTAH.GB tak berdaya untuk tetap bertugas di swata karena aturan/ketentuan ini.Saya berharap kita dapat legowo … tidak saling menjelek-jelekkan/membenar-benarkan diri.Alangkah indahnya bila kita bergandengan tangan karena kita sama-sama GURU yang turut mencerdaskan anak bangsa.Status PNS itu merupakan rejeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

    • suciptoardi says:

      Kepada Bu Zubaidah….
      Memang kita sama, dan saya pun tidak ingin menjelek-jelekan satu sama lain, saya ingin diskusi. Ibu Zu, pendapat Ibu yang begitu normatif memang enak dibaca, namun realitasnya tidak tampak. Kami, Guru Honor sekolah negeri, sudah berusaha sejak lama. Tapi hasilnya?, bagaimana kalau berdoa saja?….

      Mengapa jadi ribut?, silahkan baca semua tulisan di atas, khususnya komentar Nabilah. Siapa yang memulainya?…namun demikian, saya tidak mengartikannya ribut, ini sebuah diskusi saja…

  10. bio-sma says:

    Buat Pak Andi Setiawan selaku pemilik tulisan : sebaiknya anda share dulu ke temen2 GB sebelum membuat tulisan di atas….. tanyakan langsung kepada teman GB dari awal sejarahnya ada penerimaan GB thn 2003 dan 2004, berapa honor yang diterima waktu itu….. sehingga data yang anda tulis menjadi akurat……
    Apakah pak Andi dan Pak Sucipto Ardi pada thn 2003 atau 2004 ikut seleksi guru Bantu?? karena bukan tidak mustahil jika 6000 GB se DKI akan geram jika membaca tulisan ini…. perlu bapak2 ketahui saya adalah Guru Bantu angkatan 2003 yg cukup miris membaca tulisan ini… karena data yang kurang akurat….

    • suciptoardi says:

      Silahkan jabarkan bagian mana yang tidak akurat…
      Silahkan berikan data yang akurat….
      Terima kasih atas pemberitahuannya, mari diskusi….

    • aji says:

      guru honor sekolah negeri ada 13.000 ribuan pak, mereka juga lg geram sekarang….jd sekarang ini guru sdg diadu domba, lebih baik bapak usulkan ke pemerintah bersama teman2 gbs bpk untuk ditempatkan di sekolah masing2, jadi gak ada yg dirugikan pak…bagaimana?

  11. nabilah says:

    Saya tidak memulai keributan, tapi anda menulis tulisan di atas yang tidak akurat dan share ke guru bantu, saya komentari dengan memafarkan dan menjelaskan tentang guru bantu, yang dikatakan “inkonstitusioanl” dapi anda menjawab komentar saya dengan “tidak ada semua yang kuat” antara SK Menteri dan Sk Kepala Sekolah dan lain-lain ini aneh buat saya.Saya saja guru honor yang ngajar di sekolah swasta dikatakan “bayangkan” menuntut jadi PNS geram,karena mimpi untuk jadi PNS tidak, saya tahu diri (tidak ada dasar hukum).Apa lagi kalau anda ada atau berdiri di pihak guru bantu.Berilah tulisan yang berimbang jangan melihat satu sisi.Ini penjelasan saya yang terakhir, semoga paham. kebenaran hanya ada pada 4JJI bukan pada manusia….OK

    • suciptoardi says:

      Sesuatu yang wajar, kalau sang penulis membela kaumnya. Tidak perlu berharap berimbang, karena penulis itu manusia memiliki emosi keberpihakan. Sekali lagi normal, kalaupun data tidak akurat, itu hak penulis, mungkin data itu saja yang ia dapat. kenapa harus share ke guru bantu, kalau penulis tidak menginginkannya, itu hak penulis. kalau saya menjawab pertanyaan nabilah kemudian tidak sesuai keinginan nabilah, apa yang salah. itu hak saya. jangan berharap orang lain seperti apa yang anda inginkan. dewasalah dalam berdiskusi, saya bukan murid nabilah yang sedang ualangan. ini forum banyak yang baca lho, sudah masuk ruang publik. rekan2 di sekolah saya, bahkan wartawan sudah memperhatikan.

      Emosi dan ketidaksabaran, membuahkan kalimat atau tulisan yang tendensius. kata Mr.Andi, bisa pencemaran nama baik tuh karena guru honor sekolah negeri tidak semua seperti yang nabilah utarakan. ingat lho, kita diskusi tentang inkonstitusi atau tidak, dan bukan bicara kinerja guru. so, be carefull…think before write….

  12. arianto says:

    Untuk GBS yang saat ini mengajar juga di SEKOLAH NEGERI silahkan masuk dan menjadi CPNS kami tidak masalah, tapi buat GBS yang hanya mengajar di SEKOLAH SWASTA SAJA dan ingin ke SEKOLAH NEGERI. eittts nanti dulu, sesuai dengan pernyataan saat kita mengikuti tes disana terlampir sebuah pertanyaan SIAP DITEMPATKAN DIMANA SAJA. Jadi kita tunggu saja keputusannya kedepan APAKAH ANDA DISINI atau DISANA.

    • Dimas Riadi says:

      GBS rencana mau masuk tahun ajaran baru 2012.
      Yang saya khawatirkan bagaimana dengan nasib 6000 guru kelas SDN dan guru bidang studi SDN/SMPN/SMAN/SMKN berstatus honorer di Jakarta yang sudah teruji & sesuai jkompetensinya bisa tergusur GBS.
      Semoga Pemda DKI Jakarta & KepSek bisa bijak & arif dalam melihat permasalahan tersebut.

    • aji says:

      betul sekali, tuk gbs yg hanya ngajar di swasta, minta ditempatkan disekolah masing2 aja ya, jgn ngambil dan nyerobot lahan org…oh ya di papua masih banyak lowongan tuh…..

  13. zubaidah says:

    @ Bapak Suciptoardi ,saya ingin kejelasan kalimat Bapak “realitas tidak tampak” menurut pendapat saya,sebaiknya Bapak menanyakan dan menuntut pada PEMERINTAH jangan mengitimidasi rekan lain.Sesama GURU rekan seperjuangan,sama-sama sudah berusaha dan terus berjuang pada jalan masing-masing ….
    @Bapak Arianto … yang mengatur disini/disana adalah PEMERINTAH.GBS tak kuasa bila sudah ditentukan oleh PEMERINTAH.Sana seperti PNS DPK yang asalnya tugas di TK Swasta sekarang harus tugas di Sekolah Negeri.Mungkin bila dapat memilih, GBS lebih senang tetap tugas diswasta menjadi PNS DPK

    • suciptoardi says:

      realitas yang tidak tampak maksudnya, GBS dan GTT sudah berjuang, tapi belum ada kenyataanya. kita bisanya bicara yang sifatnya membiarkan pemerintah yang atur, tapi kenyataannya malah amburadul, lihat saja sekarang: konflik horisontal sudah dan akan terus terjadi. Silahkan berjuang dengan masing-masing, tapi jangan sampai pihak lain ter atau disingkirkan. Begitu lho bu…

      Justru bilang kepada negosiator GBS untuk lebih arif kalau berbicara dengan pihak pemerintah, baik itu demo atau audensi. Bagi saya, jadi PNS tidak masalh, tapi jangan ke sekolah negeri. pikirkan dampaknya. 6000-12.000 guru di DKI Jakarta akan menganggur. justru kalian yang menyulut terlebih dahulu, lihatlah guru2 yang ada di sekolah negeri sekarang?, jam ngajar kurang, bahakan tidak sedikit yang di PHK. bagaimana kalau kalian GBS yang mengalaminya? dimana hati nurani kalian sebagai pendidik?….

      Konflik horisontal GBS VS GTT tidak terelakkan….

  14. zubaidah says:

    @Bapak Suciptoardi … saya dapat memahami ketidak percayaan Bapak pada PEMERINTA tp kenyataannya kita berada dibawah ATURAN PEMERINTAH.Saya ingin tau,apa yang sebenarnya Bapak dengar ketika GBS demo/audiensi? Situasi seperti ini rentan dengan profokasi.sehingga dapat menimbulkan konflik yang sebenarnya tidak boleh terjadi.Mengapa kita tidak duduk bersama memikirkan jalan keluar agar para GURU tidak ada yang ter atau disingkirkan.GURU adalah intelektual yang memiliki kesadaran untuk mencerdaskan,membantu peserta didik mengembangkan potensinya menuju kedewasaannya.Mengapa harus terjadi konflik horizontal antara GBS dan SGJ?

  15. Mohon kepada seluruh pendidik, jangan hanya bisa berbicara, tapi harus dapat beraksi yang nyata supaya haisilnya segera di dapat. Bersatulah….!!!! jangan berantem. Masalah siapa yang dulu diangkat menjadi cpns, itu masalah rezeki dari Allah SWT.

  16. suciptoardi says:

    Kepada Bang Adi. Silahkan baca terlebih dahulu, kalau bisa memahaminya. Setelah itu barulah anda komentar. Tq.

  17. Sebenernya kalo GBS diangkat PNS sih ga masalah, yang jadi masalah guru Honor yang ditempati GBS akan ditendang karena kelebihan guru…..para guru GBS juga pasti akan bereaksi sama seperti guru honor….gitu aja khan….para GTT hanya mau memperjuangkan nasibnya dan rejekinya yang sudah di ambil alih GBS…

  18. MAKLUM ORANG KALAU NGGAK ADA KEPENTINGAN UNTUK APA MENJATUHKAN PIHAK LAIN YANG DIANGGAP SEBAGAI PENGGANJAL, PADAHAL GURU BANTU DI ANGKAT MENDIKNAS DIBIAYAI APBN, DAN SEBAGIAN BESAR GURU BANTU DI DAERAH SUDAH DIANGKAT, CUMAN DKI BARU SEBAGIAN KECIL MENGINGAT KETERBATASAN DANA UNTUK ANGKAT GURU BANTU, INSYA ALLAH SETELAH PERATURAN PEMERINTAH TURUN AKHIR MARET 2012 ATAU AWAL APRIL 2012 SEMUA GURU BANTU DKI JAKARTA DIANGKAT JADI CPNS KARENA SUDAH GAJINYA SUDAH DIANGGARKAN DALAM APBN 2012, AMIIN

  19. nita says:

    ngapain cape-cape nanggepin manusia “S” yang hanya bisa menyalahkan keadaan…masih banyak lahan yg bisa digarap…rezeki ada dimana saja asal kita mau usaha.

    • faisal says:

      Mas klo baru belajar nulis jangan di upload di internet dong, dibaca orang banyak……….ilmu pas pasan seperti orang pinter aja, klo ga tau sejarah guru bantu jangan asal tulis………………

      • suciptoardi says:

        @faisal: terima kasih atas komennya yang lebih tepat disebut sebagai apa ya?, emosional?, atau larangan?, atau celaan?…

        begini, menulis adalah hak setiap warganegara apalagi terkait kebebasan berpendapat. Jadi, tidak ada dasarnya, siapapun pihaknya tidak patut untuk melarang, terlebih lagi di blog (blog adalah milik pribadi). jika ada yang tidak sepakat, berikan tulisan yang tepat. Fair kan?. Tulisan dibalas dengan tulisan, dan bukan komentar emosional.

        Jika anda guru harusnya lebih santun bukan?. Jika anda anggap saya atau sang penulis: Mr.andi tidak mengerti sejarah guru bantu, manakah tulisan tentang guru bantu sehingga para pembaca jadi tahu?, jadi anda tidak capek2 mengulang tulisn di atas: “klo ga tau sejarah guru bantu jangan asal tulis….”.

        Kata anda saya “ilmu pas pasan seperti orang pinter aja”, tidak adakah pemilihan kalimat yang lebih santun?, ingat lho kata anda di atas: “dibaca banyak orang lho”…

        Woro-woro, saya mengajak pihak GBS atau simpatisannya untuk menuliskan pemikirannya panjang-lebar agar yang keluar tidak sekedar marah, emosi seperti belakangan ini. Mari beradu argumen, kalau saya atau rekan saya tidak rasional maka kami akan mengakuinya. Ingat lho, ini bukan musuh-musuhan, cuma ingin cari solusi. Menulisnya jangan cuma 2 atau 3 kalimat saja. Mari menulis wahai guru Jakarta dan luar Jakarta. Saya tidak sedang emosional lho….

        Monggo ditunggu…

    • suciptoardi says:

      @nita: ngapain capek2 koq sekarang malah ikut2an koment, piye toh mas/mbak?….saya bisa banyak lho, bukan hanya menyalahkan keadaan….saya dan rekan2, segera akan mem-PTUN-kan GBS..itulah usaha kami karena kami yakin rezeki harus dicari dengan usaha, sama seperti anda…

      adakah yang mau berkomentar lagi?, kalau ada yang bisa menumbangkan tulisan rekan saya di atas, saya akan berguru dengannya….(kaya di dunia persilatan gitu deh…hehehehe…)

  20. siti habsh says:

    Semangat untuk para guru honorer, berjuang terus dgn berusaha dan berdo’a. Insya Allah
    Allah bersama qita.
    Mudah2an apa yg diharapkan sgera terlaksana

  21. hablulah says:

    Andrie Wongso.
    Sukses dimulai dari mimpi. Orang sukses adalah orang yang berhasil mengubah impiannya menjadi sebuah kenyataan. Kenyamanan yang kita rasakan sekarang merupakan rangkaian dari mimpi-mimpi dimasa lalu yang diwujudkan melalui perjuangan panjang.
    saya hanya guru honorer swasta, ijinkan saya untuk bermimipi bisa cpns, bahkan terkadang itu menjaadi keyakinan saya, karena saya berpikir semua ini pasti ada hikmahnya, Niscaya Tuhan Maha Melihat dan Maha Mendengar.

    • suciptoardi says:

      @hablulah: betul, diawali dengan mimpi…diwujudkan dengan usaha dan doa…dan diakhiri dengan kenyataan yang sesuai harapan….mimpi saja tidak cukup, minimal untuk saya sendiri….

  22. Parmin says:

    Punten sebelumnya, saya dilahirkan sejak jaman orde baru dan dibesarkan di sekolah yg mayoritas swasta. Pada saat itu banyak guru saya yg berstatus PNS namun diperbantukan di sekolah swasta. Ketika Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Surat keputusan dengan status Guru Bantu pada tahun 2003 dan 2004, saya berpikir bahwa pemerintah akan memberlakukan sistem sebagaimana yang pernah dilakukan dalam orde baru yakni kelak mereka diangkat sebagai PNS di lingkungan swasta sebagaimana mereka telah mengabdikan diri sebelumnya. Kalaupun Pemerintah memberlakukan sebagaimana masa orde baru, menurut hemat saya tidak ada yang merasa dirugikan, karena dana pada dasarnya dari rakyat dan untuk rakyat, demikian pula masyarakat mempunyai hak untuk memilih sekolah di swasta atau di negeri. Di sisi lain berdasarkan rekomendasi pemecahan masalah Guru bantu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional No. 79380/A.A5/KP/2009 menegaskan kembali bahwa pada tahun 2003 dan 2004 Pemerintah telah memprogramkan “Guru Bantu yang ditugaskan di sekolah negeri dan swasta”. Dengan demikian tidak ada hal yang perlu diributkan, karena baik guru honorer maupun Guru bantu sama-sama berjuang untuk mendidik anak bangsa. Memang hal yang mungkin menyulut ketidak puasan adalah statement bahwa “Guru Bantu inkonstitusional”, karena Keputusan tentang Guru Bantu dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Guru Bantu tahun 2003 dan 2004. Oleh karena itu yang lebih bijak menurut hemat saya adalah pemerintah dalam hal ini Pemda DKI memberikan ruang kepada guru baik guru bantu atau guru honorer untuk mengabdikan diri di lingkungan mereka, tanpa harus ada yang menjadi korban atau dikorbankan, karena dana pemerintah juga dari rakyat yang harus dekembalikan untuk pengabdian kepada rakyat tanpa dibatasi oleh negeri atau swasta.

  23. Salam Pendidikan,
    Terima kasih kepada Bapak Suciptoard sebagai pemilik blog, dari beberapa artikel yang pernah diposting menunjukkan adanya “sentimen terhadap keberadaan GB DKI”.

    Serikat Guru Indonesia (SGI) sebagai organisasi yang anggotanya juga merupakan tenaga pendidik guru juga tidak mengerti tentang “Kode Etik Guru”.Salah satu pasal dalam “Kode Etik Guru” menyatakan sesama guru dilarang saling menjelekkan dan merendahkan guru lainnya.

    Keberadaan GB DKI sudah sangat jelas dengan dasar Pengangkatan SK Kemdiknas No. 034/U/2003, Penetapan sebagai tenaga honorer dengan PP 48 2005 dan Pengangkatan 850 GB DKI menjadi PNS tahun 2011 merupakan bukti dan fakta bahwa sisa GB DKI mempunyai HAK untuk diangkat jadi PNS.

    Persoalan saat ini adalah Pemprov DKI “Tidak mengajukan GB DKI” untuk diangkat jadi PNS tahun 2012.

    Demikian disampaikan, agar sebagai tenaga pendidik harus paham tentang kode etik

    Direktur Eksekutif EDC
    Drs. Antonius. MMG

  24. suciptoardi says:

    @Drs. Antonius. MMG: Maaf pak, saya baru dengar ada SGI, dan pastinya saya bukan anggotanya sehingga tidak ada peraturan yang mengikat saya.

    Apa yang bapak sebut sebagai “sentimen terhadap keberadaan GB DKI”, sudah pasti salah. sejak 2004 GB DKI ADA dan blog ini lahir tahun 2007 hingga 2010, saya tidak pernah menulis ttg GB DKI, apalagi sentimen. tolong diklarifikasi arti tanda petik itu ?. andai bapak baca dengan baik tulisan2 saya ttg GB dan diskusi komentarnya, tentu dengan hati yang tenang dan rasional, saya yakin permasalahan yang lebih jernih dapat dibaca dengan baik.

    Saya baru menulis ttg GB baru tahun 2011, ketika GB ini telah meresahkan kami (guru honorer). 1000% saya dan (saya yakin) guru honor lainnya tidak merasa keberatan ada GB di Jakarta, selama tidak mengusik kami di sekolah negeri. Data di lapangan menunjukkan, GB telah meresahkan, kemudian saya memberitakannya (lalu di sebut sebagai “sentimen terhadap keberadaan GB DKI” ?). Itu fakta pak, bukan rekayasa, bahkan sudah banyak diberitakan oleh media massa nasional.

    Namun demikian, saya coba memahaminya, dan jika bapak merasa keliru atau merasa bersalah, saya sudah memaafkannya. Sebagai penutup, saya merasa tersanjung dengan kehadiran bapak antonius dalam blog ini karena itu menjadi salahsatu keyakinan saya bahwa tulisan saya ttg GB cukup menarik atau menggelitik untuk dikomentari. Terlebih, seorang Direktur Eksekutif EDC mau berkomentar, jarang sekali, biasanya paling jauh hanya bawahan, seperti saya. Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s