Historia Vitae Magistra, La Historia Me Absolvera

yang terpenting bukan hanya "bagaimana belajar sejarah", akan tetapi "bagaimana belajar dari sejarah"

Pengertian Guru Bantu [Swasta] di Jakarta

Pada umumnya, guru bantu di seluruh Indonesia adalah guru yang bekerja, mendidik di sekolah negeri. Sehingga, peraturan yang sifatnya dari pemerintah berlaku untuk semua guru bantu dalam NKRI. Namun, di DKI Jakarta berbeda. Guru bantu malah bekerja, mendidik di sekolah swasta. Di sekolah negeri terdapat guru dengan status PNs, PTT, dan honorer/GTT. Jadi, rumitlah masalahnya jika guru bantu di sekolah swasta jadi PNS di sekolah negeri. Stabilitas terganggu.

“Pemerintah dalam memanfaatkan guru bantu di DKI Jakarta dan di daerah lain berbeda. Kalau di daerah, guru bantu dimanfaatkan untuk sekolah-sekolah negeri, tetapi khusus di DKI Jakarta guru bantu dimanfaatkan di sekolah-sekolah swasta,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Margani Mustar, di Jakarta. Selanjutnya, Guru bantu di DKI Jakarta tidak mudah diangkatjadi pegawai negeri sipil (PNS). Posisi guru bantu di Jakarta berbeda denganguru bantu di daerah lain di Indonesia. Umumnya, guru bantu di Jakartamengajar di sekolah swasta, bukan di sekolah negeri. Ia menyampaikan hal itu untuk menyikapi tuntutan para guru bantu jadi PNS. Posisi guru bantu di Jakarta yang demikian, kata dia, menyulitkan Pemprov DKIJakarta. “Kalau guru swasta itu diangkat menjadi guru PNS dan kemudian ditempatkan di sekolah negeri, maka sekolah swasta pasti akan protes, sebaliknya jika guru-guru tersebut akan ditempatkan di sekolah swasta maka pemerintah DKIJakarta belum punya cukup uang untuk menggaji guru bantu tersebut

Cukup unik ya, bekerja di instansi swasta, tapi kemudian ingin jadi PNS, bekerja di instansi negeri. Ya, cuma guru (setidaknya itulah yang muncul ke permukaan). Pernahkan diberitakan, karyawan rumah sakit swasta, demo untuk bekerja di rumah sakit pemerintah/negari?, adakah pemberitakan pegawai Bank Mandiri / bank swasta lainnya demo untuk bekerja di Bank DKI / bank negeri, selayaknya guru swasta demo untuk bekerja di sekolah negeri?.

Terlepas motivasi guru swasta tersebut, dan tangan-tangan yang mendukungnya, kini GBS sudah msuk ke sekolah negeri, khususnya di Jakarta. Sekali lagi, stabilitas terganggu.

Sumber 1, sumber 2, sumber 3,

About these ads

Filed under: Kuliah

30 Responses

  1. sinambela says:

    kalau tidak mengerti tentang guru bantu mohon untuk mempelajarinya dengan baik, yang benar adalah bahwa guru bantu di daerah itu gruru yang mengajar di sekolah swasta dan guru honor yang mengajar di sekolah negeri namun setelah di angkat jadi cpns guru bantu swasta di tempatkan di negeri, awalnya di jakarta itupun yang ada hanyalah guru bantu setelah itu pemda mengangkat guru honor yang mengajar di negeri menjadi guru ptt lalu diangkat lagi menjadi cpns, begitulah penjelasanya.

    • suciptoardi says:

      Terima kasih atas komentarnya, bisa jadi anda benar dalam mendeskripsikannya. Sejauh ini cukup sulit ditemukan dalam internet bacaan yang mumpuni tentang guru bantu. untungnya simabela memberi tahunya, hebat ya….

      Perlu saya jelaskan, tapi saya enggan mengatakan bahwa yang membaca ini adalah “kalau tidak mengerti tentang guru bantu ” seperti yang sinambela nyatakan sebelumnya, dan saya lebih senang memilih kalimat: “jika ada yang kurang, silahkan ditambahkan”, karena saya masih tahap belajar.

      Terkait dengan tulisan saya, maka perlu dijelaskan bahwa:

      1. Dilihat dari segi asal sekolah, maka guru bantu secara yang umum diketahui, bahkan sejumlah awak media, adalah guru yang berasal dan bekerja di sekolah negeri. Artinya, secara nasional umumnya adalah guru yang berasal dan bekerja di sekolah negeri.

      2. Pada bagian lain, yang sifatnya tidak umum, guru bantu ada juga yang bekerja di swasta, terutama di jakarta. Makanya di Jakarta tidak menggunakan singkatan GB untuk kependekan guru bantu, akan tetapi ditambahkan huruf S menjadi GBS (Guru Bantu Swasta) sebagai penjelas mereka bekerja di sekolah swasta, berbeda dengan di luar Jakarta yang umumnya di sekolah negeri. Lihat di atas, penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Margani Mustar.

      3. Dilihat dari segi penempatan, GB yang diangkat jadi CPNS akan bekerja di sekolah negeri. mereka inilah yang menjadikan instabilitas seperti tulisan saya dalam blog ini.

      4. Tentang guru honorer dan PTT, akan dibahas dalam tulisan lainnya.

      Terima kasih telah membahasnya, mari diskusi untuk perbaikan…

  2. S. Prasetyo says:

    Setelah membaca berbagai komentar mengenai guru bantu di Jakarta, saya mencoba melengkapi komentar, semoga dapat memberi masukan dan membuka komentar baru untuk pembaca yang lain:
    1. Setahu saya berdasarkan SK guru bantu th 2004, SK tersebut ditandatangani oleh Kasudin atas nama Menteri pendidikan, dan di salah satu butir bahwa guru yang bersangkutan ditempatkan di sebuah sekolah.
    2. Redaksi di dalam Surat Keputusan (SK) tidak ada kata Guru Bantu Swasta, yang ada adalah sebagai guru bantu dan ditempatkan di (nama sekolah)

    Menurut hemat saya,
    1 Dasar hukum untuk guru bantu adalah sama untuk seluruh Indonesia
    2.Guru Bantu di Jakarta sama dengan guru bantu di daerah lain, tidak ada kata kata Swasta, hanya memang ditempatkan di sekolah swasta.
    3. Yang jelas berbeda konteksnya jika dibandingkan dengan karyawan Bank swasta minta diangkat jadi karyawan Bank Pemerintah, yang tanda tangan SK jelas berbeda, dengan otoritas organisasi yang berbeda. (Pelajari struktur organisasi dan otoritasnya)
    4. Saya berpendapat guru bantu di Jakarta tetap memiliki hak untuk diangkat jadi PNS seperti daerah yang lain, karena dasarnya sama.
    Terimakasih,
    Mohon dilengkapi jika masih ada yang kurang, dan mohon direvisi jika ada yang salah.

    • Muhamad says:

      jangan salah kalau guru bantu yang mengajar di sekolah swasta hanya di dki jakarta, namun ada juga di daerah guru bantu yang mengajar di swasta juga diangkat pns, tinggal kebijakan pemerintah pusat/daerah berkenan untuk mengangkat pns, selesai. terima kasih atas atensintnya, dump

      • suciptoardi says:

        @Muhamad: Terima kasih atas testinya. Saya juga menulskan “pada umumnya”, jadi tidak ada yang salah: GB ada di negeri / swasta di DKI / luar DKI. Gini mad, kalau pemerintah berkenan mengangkat jadi CPN, sah dan oke2 aja, yang penting jangan meminggirkan guru yang lain. Oke mad…

    • suciptoardi says:

      @S. Prasetyo: terima kasih atas masukannya. Berikut pintu dikusi:

      1. tentang istilah GBS. Benar ingatan anda, dan sayapun juga menuliskan GBS bukan berdasarkan legal-formal, tapi yang saya ketahui dan berkembang luas di Jakarta.
      2. GBS juga sama haknya dengan guru bantu daerah, sepertinya tidak demikian. (saya masih berharap rekan2 SGJ mengeluarkan tulisan terbarunya)

      Jika anda Guru Bantu, saya berikan apresiasi karena baru anda-lah GB (S ?) yang cukup santun dan terlihat berpendidikan yang masuk ke blog saya ini. Sekali lagi, semoga kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Bravo Guru Indonesia!!!!

  3. Fransisca says:

    Sy Guru Bantu Jakarta yang mengajar di sekolah swasta. Pada bulan Oktobe tahun 2011 sy mendapat panggilan untuk mengambil SK CPNS di BKD. Ternyata berdasarkan info terhitung mulai bulan November tahun 2011 itu sy harus sudah pindah ke sekolah negeri dan keluar dari sekolah swasta tempat
    sy bekerja. Sy merasa dilema karena harus meninggalkan sekolah di pertengahan tahun apalagi sy mengajar di kelas 6 ( Persiapan untuk UN ). Sy berpikir kalau sy menerima panggilan itu berarti akan ada kekosongan di tempat sy mengajar. Bagaimana nasib murid-murid yang sy tinggalkan karena tidak mudah mencari guru di pertengahan tahun dan tidak mudah bagi murid-murid untuk menyesuaikan diri dengan guru yang baru di pertengahan tahun.
    Akhirnya dengan ikhlas sy merelakan panggilan untuk CPNS. Sejak awal diangkat menjadi Guru Bantu saya juga tidak menyangka akan di tempatkan di sekolah negeri. Berat rasanya meninggalkan sekolah yang telah menghidupi sy selama 27 tahun. lagi pula bukankah mengajar di sekolah swasta atau pun negeri sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Mengapa harus ada diskriminasi?

    • suciptoardi says:

      @Fransisca: menulis “Mengapa harus diskriminasi?”, saya tidak mengerti maksud anda?…benar kata anda, di swasta dan negeri sama2 mencerdaskan anak bangsa, tidak masalah. Masalahnya adalah kebijakan pemerintah yang “ugal-ugalan” tidak lihat dampaknya. Artinya adalah, seperti yang anda rasakan: sedih meninggalkan anak2 yang anda didik apalagi meninggalkan tempat kerja anda yang dijalaninya selama 27 tahun ketika jadi CPNS ke sekolah negeri. Namun, guru honor sekolah negeri juga tidak kalah sedihnya karena harus tersingkir, baik itu jam ajar berkurang hingga di nol-jamkan, bahkan dirumahkan dari tempat kerja yang selama bertahun-tahun dijalaninya bersama murid mereka. Ya, karena kedatangan guru swasta seperti anda. Inilah realitasnya, saya tahu persis bagaimana nasib rekan2 saya guru honorer di sekolah negeri…

      Kami senang dengan nasib orang lain yang jadi CPNS, tapi bukan berarti mengganggu kami (guru honor) di sekolah negeri….

  4. rina says:

    Knp dulu mengadakan tes?dan data kami guru bantu swasta dimasukkan ke database?sehingga kami sulit untuk diangkat oleh instansi lain yg akan mengangkat km menjadi pns,dan perlu diingat,kami rata2 guru bantu mengajar di sekolah Swasta untuk siswa menengah ke bawah,yang tidak diterima di negeri,siapa yang akan menampung siswa2 ini kl bukan swasta? Jgn samakan kami dgn perawat di rs swasta atw pegawai bank swasta yg gajinya bs 5x lipat dr km,dan mkn lbh bsr dr perawat rs negeri

  5. S. Prasetyo says:

    Permasalahan guru bantu di DKI tetap harus kita kembalikan ke legal formal. Kalau yang berkembang di masyarakat(tertentu?) itu ternyata keliru, maka harus kita luruskan kepada hal yang benar, yaitu legal formal.Saudara-saudaraku teman seprofesi, tanpa memandang anda PNS, atau Guru Bantu, atau PTT, atau honor murni/honor Tidak Tetap, yang perlu kita ketahui bersama adalah:
    1. Sekolah Swasta tidak pernah mengeluarkan SK guru Bantu, karena memang tidak mempunyai hak, dan tidak ada dasar hukumnya.
    2. SK guru bantu dikeluarkan oleh Mendiknas waktu itu, dan di Jakarta ditandatangani oleh Kasudin Dikmenti masing-masing wilayah.atas nama Mendiknas.
    3. Berarti guru bantu bekerja untuk instansi yang mengeluarkan SK, yaitu Kemendiknas. Sebagi pejabat yang melakukan pembinaan adalah Kasudin Dikmen/Dikmenti waktu itu, Karena beliaulah yang menandatangani SK tersebut.
    4. Dengan tiga pertimbangan di atas, saya berharap,
    a. Jangan ada lagi yang menyebut Guru Bantu Swasta, Guru Bantu ya Guru Bantu, Titik.
    b. Mereka semua berhak diangkat jadi PNS berdasarkan PP yang berlaku
    c.

    • suciptoardi says:

      @S. Prasetyo: semua guru berhak menjadi PNS, permasalahannya inkonstitusional atau tidak?. Para pembaca blog ini masih butuh tulisan terbaru…..Penyebutan, ada yang berdasarkan legal-formal, dan realitas. Biarkan mereka memberikan nama, itu hak mereka….

  6. widhi says:

    Membaca tulisan anda, terasa jelas posisi anda yang sepenuhnya tidak netral menyikapi guru bantu. Hal inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap rekan-rekan guru bantu. Untuk guru bantu sendiri, sejak menyandang nama ini saja sudah tidak nyaman. Guru kok–pem–bantu. Konotasi pembantu kan negatif, sama saja dengan jongos–disuruh ini itu. Di lapangan sendiri rekan guru bantu sering mendapat label ini, artinya harus rela dituntut untuk mengerjakan ini-itu. Namanya juga guru bantu.

    Hal yang sama mungkin juga dialami oleh guru honorer. Mereka di negeri didapuk tugas yang melebihi dari guru PNS dengan pendapatan yang sangat timpang.

    Sudahlah, pada dasarnya guru-guru ini tidak mau kok dilabeli sebagai guru bantu atau guru honorer, guru negeri atau guru swasta. Mereka adalah guru–titik. Mereka sama-sama berjuang mencerdaskan anak bangsa.

    Adapun mengapa guru bantu di Jakarta berkesan ngotot untuk dijadikan guru PNS? Kan bukan salah guru itu sendiri. Kembalikan pertanyaan itu kepada Pemda DKI Jakarta. Ada apa dengan Jakarta? Guru bantu diangkat melalui proses tes pada 2003 untuk menjawab kekurangan tenaga guru di Indonesia pada waktu itu. Jakarta yang nyleneh dengan mengangkat guru bantu dari swasta dengan alasan di sekolah negeri sudah ada guru PTT. Maka ketika daerah sudah selesai dengan guru bantu, Jakarta baru bisa mengangkat kurang lebih 12 persen dari total guru bantu yang ada. Alasannya sudah mengangkat guru PTT terlebih dahulu.

    Pengangkatannya pun–guru bantu yang 12 persen–menimbulkan ketidaknyamanan guru honorer di negeri kan? Sama halnya mereka guru bantu ini tidak nyaman harus meninggalkan sekolah lamanya lalu datang menggeser kedudukan guru honorer di sekolah negeri sesuai sk penempatannya. Lantas lebih tidak nyaman lagi bagi sebagian besar guru bantu yang belum diangkat PNS. Nasib mereka menggantung di awan.

    Ini bukan salah guru bantu maupun guru honorer. Pengambil kebijakanlah yang salah sehingga seolah-olah mengadu keduanya dalam posisi dan hak yang sama. Kepada Pemdalah kita berharap masalah ini akan bisa diselesaikan dengan sebijak-bijaknya tanpa menimbulkan masalah baru.

    Pangkal utama masalah ini adalah disparitas yang tinggi antara pendapatan guru PNS dengan yang non-PNS, terlepas dia guru bantu atau guru honorer atau guru di sekolah swasta dengan input peserta didiknya dari kalangan kurang mampu. Saya berandai-andai, bisa tidak ya pemerintah–baik pusat maupun daerah–memberikan semacam tunjangan untuk guru non-PNS sehingga pendapatan guru PNS dengan yang non-PNS tidak jauh timpang? Taruhlah semacam program sertifikasi utamanya ditujukan untuk guru-guru non-PNS lebih dahulu, dengan tunjangan yang dibayarkan penuh, sementara sertifikasi untuk guru PNS tunjangannya diberikan tidak lebih dari separonya–kan mereka sudah dapat gaji plus tunjangan-tunjangan lainnya sebagai PNS, hitung-hitung penghematan APBN.

    Pemerintah pusat memang sudah mengelontorkan tunjangan fungsional untuk guru non-PNS tetapi ini belumlah cukup menjawab perbedaan nasib dengan guru PNS.

    Bila pendapatan sudah mencukupi–tentu saja ini sangat relatif–artinya pendapatan guru non-PNS tidak jauh beda dengan gaji guru PNS maka tidak akan kok ada guru honorer atau guru bantu di Jakarta ini yang sedemikian galau–meminjam istilah anak ababil. Biasanya kita teriak karena sudah terdesak, utamanya ya itu masalah kesejahteraan. Kalau sudah sejahtera kan tidak perlu ada istilah untuk guru non-PNS harus mencangkul banyak sawah, cukup satu sawah saja sehingga hasilnya maksimal.

    Kalau kondisi ini tercapai, untuk urusan mana dulu yang diangkat untuk menjadi PNS, rasanya akan lebih adil kalau berkompetisi yang sehat. Misalnya pemerintah mengadakan semacam tes atau apalah untuk menentukan siapa tidaknya yang berkompeten untuk jadi PNS–mau dia guru honorer kek atau guru bantu kek, sami mawon.

    Terakhir, yang terpenting bagaimana mempersiapkan mental kita kelak kalau memang jadi guru PNS bisa tidak mengemban amanah itu di pundak kita. Jangan memberi contoh kepada masyarakat kalau PNS itu berkesan malas dan mengobral duit rakyat. Dengan predikat PNS berarti kita dihidupi dari duit bakul-bakul di pasar yang bekerja dari pagi buta hingga senja atau selembar demi selembar duit tukang-tukang ojeg yang kulitnya menghitam terpanggang panasnya matahari. Bayangkan PNS itu makan dari tetesan keringat mereka? Siapkah kita? Siapkah kita bila jadi PNS kelak kerja lebih keras dari mereka?

    • suciptoardi says:

      Selamat ya, anda adalah satu2nya pengunjung yang banyak menuliskan respon terhadap kasus guru yang sudah saya angkat ke permukaan melalui blog ini. Jika anda guru, saya merasa senang karena akhirnya saya dapat menemukan guru yang gemar menulis dan hadir dalam blog saya.

      Saya ingin merespon tulisan anda.

      Pertama, kalau anda menganggap saya tidak netral dalam menyikapi kasus guru, maka enggapan anda benar. Saya adalah manusia yang berprofesi sebagai guru honor sekolah negeri, dan saya membawa kisah nyata yang terjadi di rekan2 saya, so kalau saya berpihak ke mereka adalah normal karena saya manusia memiliki emosi dan keberpihakan.

      Kedua, ketika anda menguraikan bahwa permasalahn guru adalah ada yang salah di pihak pengambil kebijakan, saya kira pendapat anda tidak salah. Namun, anda harus tahu bahwa kebijakan itu bukanlah 100% diambil oleh para pejabat karena banyak pihak lain, baik itu guru PNS, guru bantu, guru honor, anggota DPR, dan lainnnya yang memiliki tujuan yang berbeda. Artinya adalah, tidak ada produk kebijakan terlepas dari konsumennya. Konsumen mempengaruhi, bahkan tarik ulur untuk meentukan nasib mereka. Masalahnya adalah pemerintah ini masih menjalankan “management of pressure: jika tidak ditagih atau didemo, tak akan hadir kebijakan untuk guru, baik itu perlindungan hukum, apalagi kesejahteraan. Ingat lho, kita baru punya UUGD tahun 2005 setelah lebih dari setengah abad bagsa ini dibangun oleh pendidikan. Apakah anda tahu, setelah kami audiensi dengan DPR RI, apa yang dikatakan?, “kami selama ini tidak tahu (baca: tidak menegerti) tentang kasus guru honorer?”, bisa dibayangkan ngak, pembuat UU tidak peduli dengan guru honorer?.

      Ketiga, terkait dengan nomor dua, saya ingin menegaskan bahwa keinginan anda meyakini bahwa guru tidak perlu dibedakan karena mereka guru yang mendidik anak bangsa adalah pada tataran normatif yang menggantung di awan seperti slogan pendidikan “education for all”. Kenyataannya guru di Indonesia, khususnya di Ibu kotanya, masih bergulat untuk menentukan masa depan mereka memperjuangkannya, sendiri tanpa PGRI, setidaknya itu yang saya dan rekan2 SGJ alami. Kesenjangan ini adalah masalah, dan harus diselesaikan. Guru bantu (Swasta) di Jakarta dan lainnya lebih baik dari guru honorer sekolah negeri karena memiliki payung hukum, Kami, guru honor sekolah negeri sedang mengusahakan lahirnya payung hukum yang dimaksud, alahamdulillah DIknas dan Gubernur DKI ada diantara kami. Kesenjangan gaji, kami sudah merumuskannya, kini tinggal ketuk palu saja. Sehingga, kegalaun akan kesejahteraan akan mereda.

      Keempat, saya pikir sebuah teori yang menyatakan: “jika anda terlibat mengambil keputusan, maka anda lebih bertanggungjawab dalam melaksanakannya” masih berlaku. Mengapa sekarang masih ada PNS tidak dapat mengemban amanah?, salah satu alasannya, mereka menjadi PNS tanpa perjuangan yang biasanya nyogok atau titipan sang pejabat, sehingga ketika menjadi PNS tidak merasa bertanggungjawab karena mereka tidak meneteskan peluh untuk mencapainya. Namun demikian, jika masih ada yang “rusak”, maka pihak eksternal yang harus menyelesaikannya, yang seharuskan bukan hanya menjelaskan masalah PNS, tapi merubahnya. Oleh karena itu, masalahnya tidak berehenti sampai di sini, budaya kerja buruk harus diubah.

      Terakhir, jika anda bertanya kepada saya: Siapkah kita bekerja dari keringat rakyat yang anda lukiskan menyedihkan dan pilu itu?, saya dengan percaya diri menyatakan: siap. Saya siap menjadi PNS yang mengabdi kepada bangsa, melayani masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Saya akan menjadi generasi baru PNS yang menjunjung tinggi pelayanan publik, baik itu teori dan praktik. Insya Alllah, amiiin….

      Marilah optimisme membangun bangsa wahai guru honor sekolah negeri !!!
      Wahai guru honor sekolah negeri DKI Jakarta bersatulah !!!

  7. Fransisca says:

    Sy pernah menulis di blok ini bahwa saya adalah guru bantu di sekolah swasta di Jakarta yang sudah mengajar 27 tahun. Pada bulan November tahun 2011 sy mendapat informasi untuk mengambil SK CPNS di BKD DKI Jakarta. Saya TIDAK mengambil SK tersebut dengan pertimbangan bila sy menerima panggilan itu berarti sy harus pindah ke sekolah negeri yang sudah ditentukan padahal saat itu dan sampai sekarang sy masih mengajar di sekolah swasta. Sy merasa tidak etis kalau harus meninggalkan sekolah sy ini dan pindah ke sekolah lain di pertengahan tahun pelajaran. Saat itu memang sy sempat bingung untuk mengambil keputusan. Bagaimana mungkin sy meninggalkan anak didik sy di pertengahan tahun. Tidak mudah bagi sekolah swasta untuk mencari guru baru. Sy merasa terlalu egois kalau sy menerima panggilan itu. Sebagian besar orang pasti mendambakan panggilan untuk menjadi CPNS yang sangat menjanjikan kesejahteraan. Tapi akhirnya sy mengambil KEPUTUSAN untuk TIDAK memenuhi panggilan menjadi CPNS dan tetap mengajar di sekolah swasta. Banyak orang yang mengatakan sy orang aneh dan bodoh karena menolak kesempatan emas. Tapi sy mengikuti SUARA hati untuk dengan ikhlas melepaskan kesempatan ” emas” itu. Beberapa bulan sebelum panggilan penerimaan CPNS itu sy ditelepon oleh salah satu ibu di LPMP yg mengatakan bahwa ijasah sy bermasalah karena perbedaan tanggal antara ijasah dengan akta 4. Sy disarankan untuk meminta surat keterangan dari Perguruan Tinggi yg mengeluarkan ijasah sy tersebut yg menjelaskan alasan perbedaan tanggal ijasah. Ketika sy meminta surat tersebut sy malah ditegur dengan keras bahwa tidak ada masalah dengan perbedaan tanggal pada ijasah yang penting tanggal pengesahan oleh kopertisnya sama. Sy pun yakin bahwa Perguruan Tinggi tempat sy belajar SANGAT KREDIBEL. Tetapi ibu di LPMP tetap ngotot meminta surat keterangan itu. Bila tidak ada maka sy tidak bisa diajukan untuk menjadi CPNS. Sy sudah mengatakan bahwa pihak Perguruan Tinggi sy tidak bisa mengeluarkan surat keterangan itu. Sy tidak mengerti maksud ibu itu. Tapi mungkin menurut teman2 sy ujung-ujungnya duit. Akhirnya sy mengatakan kalau memang ijasah sy bermasalah tidak diangkat jadi CPNS pun sy ikhlas. Tapi ternyata pada bulan November 2011 sy dihubungi oleh ibu di LPMP tersebut untuk mengambil SK CPNS di BKD DKI Jakarta. Ibu itu menunggu sy di sana karena beliu yang memegang undangannya. Pada saat itu sy sedang ada acara keluarga yg tidak memungkinkan untuk datang ke sana. Sy menghubungi ibu tersebut melalui telepon untuk menemuinya besok tetapi tidak dijawab. Akhirnya sy putuskan untuk tidak mengambil SK tersebut sampai sekarang. Sy sudah siap menerima segala risiko dari keputusan sy. Honor Guru Bantu sy pun sudah tidak turun sejak Januari 2012. Sy sudah memprediksi meskipun sy merasa aneh karena penghentian itu tanpa pemberitahuan. SK Guru Bantu sy pun belum sy serahkan seperti beberapa teman yang sudah diterima menjadi CPNS.

    Setelah kejadian itu, sy mendapat informasi dari teman yg sudah diangkat menjadi CPNS di sekolah negeri bahwa di tempatnya mengajar sekarang ada 2 guru olahraga. Yang satu adalah guru honorer di negeri. Sy jadi heran kenapa teman sy itu ditempatkan di sekolah yg sudah ada tenaga pengajarnya. Bukankah penempatan guru bantu di sekolah negeri didasarkan pada adanya kekurangan tenaga pengajar untuk Olahraga, Bahasa Inggris, dan BK? Kl kenyataannya seperti itu (sudah ada guru honor) apa yang menjadi dasar penempatan guru bantu CPNS? Mengapa penempatan guru bantu itu harus dilakukan di pertengahan tahun pelajaran? Apakah tidak terpikrkan oleh pemerintah bagaimana nasib sekolah swasta yang ditinggalakan oleh gurunya? Etiskah itu? Sy bisa membayangkan perasaan guru honor di sekolah negeri yang posisinya tergeser oleh kedatangan guru bantu CPNS. Sekarang sy sedikit lega karena keputusan sy untuk tidak menerima SK CPNS itu benar meskipun dianggap bodoh. Sekali lagi sy tegaskan bahwa sy juga tidak mengerti betul pada saat sy dulu mendaftar menjadi guru bantu. Sy hanya sekedar mengikuti apa yg dilakukan oleh teman2 sy. Sy pun tidak menyangka kalau sy diterima menjadi guru bantu pada tahun 2004 dan tidak pernah terpikir untuk menjadi PNS apalagi di tempatkan di sekolah negeri karena sy ingat betul pada saat pendaftaran menjadi guru bantu itu, ada salah satu surat pernyataan yang harus dibuat yg isinya menyatakan bahwa guru bantu tidak akan menuntut untuk diangkat jagi PNS. Demikianlah info yang bisa sy bagikan di forum ini. Semoga bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman. Panggilan sy adalah menjadi guru, di manapun sy bertugas. Kalau pun dalam kenyataan saat ini, kesejahteraan guru PNS jauh lebih baik daripada guru sekolah swasta tidak menurunkan semangat sy untuk tetap bekerja dengan penuh tanggungjawab. Sy tetap bangga dan bersyukur menjadi guru di negara tercinta ini.

    • suciptoardi says:

      Saya merasa senang dapat berkenalan dengan ibu fransisca. Setelah membaca tulisan ibu di atas dengan baik “read carefully’, saya merasa yakin baru ibu-lah guru bantu swasta yang respect dan memahami terhadap apa yang terjadi di sekolah negeri.

      Saya merasa Ibu adalah sosok guru yang seperti diceritakan di buku-buku: “begitu mulia-nya”…saya, lagi2 merasa terhormat kenal dengan Ibu, berbeda dengan saya yang salah satu dari bagian diri saya menganut sikap: “Guru: mendidik itu melawan!, melawan ketidakadilan” yang beberapa pemikirannya diilhami oleh Eko Prasetyo. Bisa jadi karena saya besar diawal reformasi dan masih muda, sehingga ketidakadilan (minimal menurut saya), maka akan saya tulis di blog ini.

      Ketika GBS menuntut jadi PNs saya dan rekan2 kaget karena masa akhir pengangkatan mereka tahun 2009, tapi koq masih berlanjut, ada apa ini? apalagi informasi dari ibu, semakin menguatakan pendapat saya, bahwa ada yang salah dalam pengelolaan guru ini. Walaupun demikian, selain saya coba menemukan jawabannya, saya sependapat dengan Ibu, dimanapun saya mengabdi pada bidang pendidikan : “tidak menurunkan semangat sy untuk tetap bekerja dengan penuh tanggungjawab. Sy tetap bangga dan bersyukur menjadi guru di negara tercinta ini.”

      Salam hormat untuk Ibu Fransisca dari saya (guru) yang harusnya berguru lagi kepada Ibu.

      Sucipto Ardi

    • elbinus says:

      Cerita ibu Fransisca di atas sama persis dengan teman saya …di jakarta utara…jangan jangan ibu Fransisca ini adalah teman saya itu..

  8. [...] para pembaca yang budiman. Ternyata pada tahun 2004, guru swasta Jakarta yang mendaftar menjadi Guru Bantu harus membuat surat yang menyatakan tidak akan menuntut menjadi PNS. Seorang guru yang mengajar di [...]

  9. Fransisca says:

    Mas Cipto, sebenarnya kita punya persamaan. Sama-sama guru yang suka “melawan”. Melawan ketidakadilan! Sy tidak suka menjadi guru yg hanya bisa berteori di kelas tetapi bisu manakala menghadapi ketidakadilan di masyarakat. Lanjutkan terus memperjuangkan nasib guru! Mari kita saling menguatkan dalam perjuangan ini! Semoga pemerintah memberikan kesejahteraan bagi semua guru di Indonesia agar bisa sejajar dengan guru PNS!

    • suciptoardi says:

      Yupz, minimal jika status bukan PNS tapi kesejahteraanya relatif sama dengan yang PNS. Salam hormat!

  10. Ria says:

    untuk guru bantu yang mengajar diswasta jika diangkat jadi PNS kan masih bisa jadi guru DPK disekolah asal (swasta) seperti guru dari DEPAG ada yang juga mengajar di swasta padahal dia sebagai PNS diDKI pula, angkatlah Guru Bantu, Guru Honor yang ada di DKI menjadi PNS….bravo guru …sejahterakan kami….

  11. Fransisca says:

    Halo, Pak Elbinus itu siapa ya? Jangan-jangan saya kenal Anda? Saya mengajar di Jakarta Utara. Untuk Mbak Ria, saya juga berharap kalau diangkat menjadi PNS saya bisa tetap bekerja di sekolah swasta tempat saya mengajar saat dengan status DPK tetapi pada saat panggilan untuk mengambil SK CPNS itu kami diberi persyaratan untuk ditempatkan di sekolah negeri yang sudah ditunjuk. Itulah yang saya rasa berat apalagi di pertengahan tahun pelajaran. Mudah-mudahan pemerintah bijaksana untuk tidak memaksakan guru bantu CPNS ditempatkan di sekolah negeri. Sekali lagi sekolah negeri atau pun swasta sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Kenapa harus dibedakan? Untuk para guru…tetap semangat!

  12. antoniusedc says:

    Terima kasih atas kepedulian terhadap pengembangan pendidikan nasional, terutama tenaga pendidik “Guru Bantu DKI” yang diperlakukan sewenang-wenang oleh Pemprov DKI. Ini adalah informasi tambahan tentang Guru Bantu DKI :
    1. Tahun 2003 Pemerintah melalui Kemdiknas menyalurkan bantuan untuk tenaga pendidik/guru dalam menambah penghasilaan melalui anggaran proyek (DIPA APBN).
    2.Tahun 2004 Pemerintah melalui Kemdiknas menyalurkan bantuan untuk tenaga pendidik/guru dalam menambah penghasilkan melalui anggaran proyek (DIPA APBN).
    3. Tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan PP 48 2005 dan menjadikan “Guru Bantu” menjadi “Tenaga Honorer Kemdiknas” dan pembiayaannya menjadi “ANGGARAN RUTIN APBN” sehingga SK tidak perlu diperpangjang yang artinya telah “IKATAN DINAS” dengan Kemdiknas.
    4. Tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan PP 43 2007 yang sebagian isinya adalah untuk mengangkat semua “tenaga honorer” yang sudah masuk data base BKN menjadi CPNS paling lambat 2009.
    5. Tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan “Moratorium tiga menteri” yang isinya untuk menunda sementara pengangkatan CPNS REGULER sebelum semua tenaga honorer yang sudah masuk data base BKN diangkat jadi CPNS.
    6. Tahun 2011 Pemprov DKI mengangkat (tanpa tes) 850 Guru Bantu DKI menjadi PNS .
    7. Tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan PP 56 tahun 2012 tentang tenaga honorer yang intinya hanya merujuk pada PP 48 2012.
    8. Tahun 2012 “PEMPROV DKI” menganggap “TUNTAS” persoalan Guru Bantu DKI dan tidak mengajukan GB DKI dalam “KEBIJAKAN NASIONAL” pengankatan tenaga honorer menjadi PNS 2012.
    Untuk info tambahan kunjungi “blogspot antoniusedc”, salam pendidikan.

  13. masayarakat yang bekerja di instansi swasta dan dan negeri tujuan nya sama yaitu memajukan negara, tapi kenapa pihak pemerintah dalam mensejahterakan tidak sama.

  14. gadabima says:

    pada dasarnya guru swasta sama dengan guru negri, adalah dalam rangka ;turut mencerdaskan anak bangsa seperti yang tertuang di amanat UUD45,disini tinggal ketegasan pemerintah/negara mau tidak mengangkat guru yang nota bene bekerja sekolah swasta,honor sertifikasi anggaran dari APBN,honor guru bantu anggaran dari APBD,jelaskan? dua-duanya anggaran dari negara,sk gb dari negara,sertifikasi dari negara,kenapa juga harus dipersulit,kebayang tidak,seandainya sekolah swasta seluruh indonesia tidak ada,berapa negara harus mengeluarkan biaya,untuk membangun sekolah negri,dari TK s/d SMU, berjuanglah terus guru bantu untuk mengetuk hati para pemimpin/pengambil kebijakan negri ini,karena pemimpin negri ini sudah banyak yg berjuang untuk diri sendiri,selamat berjuang saudaraku

    • suciptoardi says:

      @godabima: kata seorang teman: Guru Bantu dengan Guru Honor Sekolah Negeri adalah berbeda. Guru Honor Sekolah Negeri tidak mengambil rejeki/menggusur guru bantu di sekolah swasta, tapi Guru Bantu mengambil rejeki/menggusur guru honor di sekolah negeri. Boleh berjuang, tapi jangan menyingkirkan orang lain. Supir aja punya jargon: sesama bis kota dilarang saling mendahului (artinya: dilarang mengambil rejeki orang lain). Yang bukan sarjana aja tau, ngerti yaaa…

  15. widhi says:

    Pak, sebenarnya kita adalah sama: sama-sama korban dari amburadulnya pengangkatan PNS. Jangan Anda buka kembali dengan pernyataan guru bantu menggeser rezeki guru honor negeri, padahal rezeki ada yang mengatur kan?

    Kalau ditanya di manakah guru bantu lebih suka mengajar? Ya jelas, di sekolahnya berasal. Kita sedang sama-sama berjuang untuk PNS,hak kita semua, bukan berarti saling menjegal. Dan tidak ada niatan guru bantu untuk itu. Kalau penempatan guru bantu yang telah PNS di sekolah negeri dianggap menjegal, lah…siapa yang menempatkan guru bantu itu? Mereka kan tidak bisa memilih mau ditempatkan di mana.

    Toh, sebagian guru bantu ada juga yang mengajar di negeri, selain menginduk ke swasta. Apa artinya? Sekolah negeri pun beberapa yang masih kekurangan tenaga pengajar.

    UUD: ujung-ujungnya, seperti yang ditulis bu Fransisca sebagai gambaran bagaimana kita sama-sama mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan. Dan kalaupun Ibu Fransisca memilih untuk tidak mengambil tiketnya sebagai PNS, itu adalah sikap pribadi, bukan mencerminkan sikap seluruh guru bantu DKI Jakarta. (Salam hormat untuk Ibu Fransisca).

    Jadi tolong tutup pernyataan pengangkatan guru bantu sebagai PNS menggeser rezeki guru honor di negeri. Lha wong dari 6000an guru bantu saja kami menunggu hingga 10 tahun diangkat PNS sebanyak 850an, itupun dengan cara dicicil, dengan penempatan sekolah yang sim salabim, seperti yang Bu Fransisca ceritakan. Dan sampai saat ini guru bantu disiksa dengan gaji yang telat hingga 5 bulan tanpa kejelasan status.

    Kita sudah sama-sama menjadi korban, jangan ditambahi dengan kedengkian. Setahun sudah, saya kembali tidak sengaja baca komentar Anda, masih sama: rasa tidak suka terhadap guru bantu, bahkan ketidaksukaan terbaca dari penyebutan GBS padahal sebelumnya sudah ada yang mengoreksi Anda tidak ada GBS yang ada GB.

    Ayolah Pak, mengoreksi persepsi yang salah dan mencari titik temu…tidak ada yang jegal menjegal antara honorer dan guru bantu….

    • suciptoardi says:

      Terima kasih atas komentarnya.Terima kasih atas ajakannya. Biarlah apa yang anda sebut sebagai “sama-sama korban” menjadi sebuah perjalanan faktual, apa adanya tanpa rekayasa. Marilah hargai apa yang anda sebut sebagai “persepsi yang salah” sebagai sebuah keberagaman pendapat.

      Saya selalu nyatakan dibeberapa kesempatan, bahwa jika tidak sepakat dengan pendapat terhadap apa yang ditulis dalam blog ini, silahkan sanggah, buatlah tulisan yang mendukung pendapat anda. Saya mengajak, bahkan dalam nada yang sedikit cadas, saya “menantang” para pembaca untuk menulis panjang-lebar, bukan celotehan seperti di BB, FB, atau tweeter, untuk memberikan gambaran yang menurut pembaca lain adalah utuh, tidak keliru atau lainnya sebagai sanggahan, penolakan, atau pelengkap dari tulisan dalam blog ini.

      Terakhir, dalam blog ini, kebebasan berpendapat dihargai, biarlah para pembaca yang menyimak dan berkomentar.

      Setelah baca komentar anda, sepintas saya berharap, setelah setahun lalu anda melihat tulisan/komentar dalam blog ini, sayangnya anda tidak menulis yang diharapkan. Alangkah indahnya jika pemikiran anda dituangkan dalam bentuk tulisan yang indah, saya akan terbitkan dalam blog ini, dan semoga menjadi wawasan luas bagi kami yang di sekolah negeri.

      Terima kasih.

  16. gadabima says:

    @suciptoardi:itu baru terungkap pernyataan kerdil seorang suciptoardi,memangnya UUD kependidikan hanya diperuntukan sekolah negri tidak untuk swasta,kalau anda seorang pendidik anda ga pantas menjadi seorang pendidik,bahasa anda ga lebih dari bahasa provokatif,kelihatannya anda seorang yg gampang dengki,ga boleh melihat keberhasilan seseorang,ayo pa sucipto kita merenung,bayangkan seandainya sekolah swasta dilarang negara,berapa besar negara harus keluarkan biaya untuk pembangunan sekolah,dari mulai LAHAN,gedung SD sampai SMU,GAJI GURU,kaya’nya suciptoardi belum nyampe kepikir kesitu ya,lha..ini negara cuma harus memperhatikan/memikirkan GAJI to,ga perlu mikirin Lahan/Gedung,udah ciptoardi ga usah mikirin merasa tergusur,majukan saja peserta anak didik anda,gitu aja ya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Translate This Blog Please…

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Join 92 other followers

  • 962,824 hits

Translate This Blog Please…

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Join 92 other followers

Follow Historia Vitae Magistra, La Historia Me Absolvera on WordPress.com
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 92 other followers

%d bloggers like this: