Meningkatkan Mutu Guru, dari Mana Dimulai?- Tanggapan atas Rencana Pembentukan Lembaga Peningkatan Mutu Guru, Oleh : Suyono

SUDAH menjadi pengetahuan umum bahwa mutu pendidikan di Tanah Air sampai saat ini masih rendah. Cukup banyak bukti yang dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan itu. Rata-rata hasil ujian akhir nasional, ujian akhir sekolah–atau apa pun namanya–untuk semua mata pelajaran berkisar pada rentangan 5 sampai 7 saja.

BERBAGAI hasil survei yang dilakukan oleh lembaga internasional juga menempatkan prestasi siswa Indonesia pada posisi bawah. Terakhir, hasil survei TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Sciencies Study) di bawah payung International Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA) menempatkan Indonesia pada posisi ke-34 untuk bidang matematika dan pada posisi ke-36 untuk bidang sains dari 45 negara yang disurvei (Kompas, 22/12/2004). Bahkan, di Jawa Timur, dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri daerah yang diumumkan beberapa hari lalu dilaporkan banyak formasi yang tidak terisi karena tidak satu calon pun yang mengikuti ujian memenuhi nilai standar (passing grade) yang ditetapkan.

Pembicaraan masyarakat awam di warung-warung kopi dan di pinggir jalan semua menyadari bahwa kualitas pendidikan di Tanah Air memang masih rendah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mutu guru khususnya, pemerintah saat ini menggagas pembentukan lembaga peningkatan mutu guru (Kompas, 29/12/2004). Tepatkah langkah itu?

Segera muncul pertanyaan, mengapa kualitas pendidikan di Indonesia rendah? Pertanyaan itu sebenarnya juga telah menjadi pertanyaan umum dan klasik di tengah masyarakat. Jawabannya pun juga telah diketahui, yakni yang paling utama karena kualitas guru umumnya rendah.

Padahal, di sisi lain, beragam penataran, lokakarya, pembekalan kurikulum baru atau apa pun namanya terus dilakukan. Kain rentang atau spanduk-spanduk yang menginformasikan adanya beragam kegiatan penataran dan lokakarya hampir setiap hari bisa kita baca di jalan-jalan, baik di kota besar maupun kecil. Forum kelompok kerja guru (MGMP = musyawarah guru mata pelajaran, KKG = kelompok kerja guru, atau apa pun namanya) juga sibuk berbenah diri. Akan tetapi, hasilnya, mutu pendidikan masih juga rendah. Mengapa kualitas guru di Tanah Air tercinta ini umumnya rendah? Nah, dari sinilah diskusi dalam artikel ini akan kita mulai.

MENGAPA mutu guru rendah? Jawaban pokok, karena gaji guru rendah. Karena gaji guru rendah, generasi muda yang tertarik menjadi calon guru umumnya bukan calon-calon terbaik. Calon-calon terbaik akan bersekolah di sekolah lanjutan tingkat atas favorit atau berkuliah di jurusan favorit, misalnya kedokteran, teknik, hubungan internasional, atau lainnya.

Lulusan nonkependidikan yang kemudian tertarik menjadi guru dengan mengambil program akta mengajar dapat dipastikan juga bukan lulusan terbaik. Mereka umumnya mengambil program akta mengajar karena kesulitan mencari pekerjaan di luar profesi guru.

Sebaliknya, apabila gaji guru tinggi, generasi muda yang tertarik menjadi guru pastilah pilihan. Oleh karena calon yang bersekolah dan berkuliah di sekolah guru dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) adalah calon-calon yang berkualitas tinggi (lulusan terbaik), dan tentu dengan kepribadian yang terbaik, maka dapat dipastikan akan diperoleh guru-guru yang berkualitas.

Guru yang berkualitas sejak awal tidak perlu ditatar atau diikutkan dalam berbagai kegiatan in service pun mereka akan mampu memahami dan menerjemahkan pesan-pesan kurikulum dengan cerdas. Mereka juga akan mampu mencari dan menemukan atau mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran yang berkualitas, sekalipun tanpa mengikuti penataran.

Guru yang berkualitas juga akan mampu mengembangkan tes dan sistem pengujian yang tepat. Guru yang berkualitas juga akan mau terus mengembangkan wawasannya untuk menunjang profesinya. Sebaliknya, calon guru yang selama ini berasal dari generasi muda kelas bawah (karena gaji guru rendah), walaupun diikutkan dalam berbagai kegiatan penataran dan lokakarya, mereka akan tetap tidak beranjak. Karena secara akademis kemampuan dasar mereka memang lemah.

Setelah gaji guru ditetapkan tinggi, langkah lanjutannya adalah jabatan seorang guru dievaluasi secara periodik (5-7 tahun), sanksi diberikan secara jelas dan tegas, dan karier guru sangat jelas dan ditetapkan secara obyektif. Oleh karena gaji guru tinggi, mereka yang telah menjadi guru akan dievaluasi secara periodik oleh lembaga independen yang kredibel.

Hasil evaluasi terhadap guru tersebut setidaknya ada tiga kemungkinan, yakni (a) guru memenuhi standar dan akan dievaluasi lagi lima tahun yang akan datang; (b) guru yang memenuhi standar rendah dan akan dievaluasi dua tahun yang akan datang (dua tahun untuk berbenah diri, dan bila tetap belum lulus diberi kesempatan dua tahun lagi, dan setelah itu diberhentikan dari jabatan guru); dan (c) guru yang tidak memenuhi standar langsung diberhentikan dari jabatan guru dan dipindahkan menjadi PNS nonguru.

Guru yang tidak memenuhi standar atau melakukan tindakan yang tidak terpuji harus diberi sanksi tegas. Selanjutnya, guru-guru yang diberhentikan dari jabatan guru tersebut diisi dengan guru muda yang diseleksi dengan cara sangat ketat atau bila sudah ada lulusan LPTK “model baru” mereka langsung ditempatkan untuk mengisi formasi guru yang diberhentikan tersebut. Dengan demikian, dalam waktu lima tahun yang akan datang hanya guru bermutu saja yang berdiri di depan kelas dan guru-guru baru bermutu yang akan bekerja secara profesional di sekolah.

Selain itu, karier guru harus jelas dan ditetapkan secara obyektif. Guru yang berprestasi secara otomatis akan menjadi wakil kepala sekolah atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau kepala sekolah yang berprestasi akan berkompetisi menjadi kepala dinas pendidikan, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi. Pendek kata, karier kependidikan hanya boleh ditempati oleh guru-guru yang berprestasi. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini, kepala dinas pendidikan dijabat oleh sarjana hukum mantan kepala dinas pertamanan atau yang lain.

Pada saat yang bersamaan, yakni saat gaji guru ditetapkan tinggi, penerimaan mahasiswa calon guru di LPTK harus sangat ketat. Demikian juga, tidak sembarang perguruan tinggi boleh menyelenggarakan program pendidikan calon guru. Hanya perguruan tinggi yang benar-benar berkualitas dan program studi yang terakreditasi A saja yang boleh menyelenggarakan program studi kependidikan, itu pun dengan pengawasan yang sangat ketat oleh lembaga independen yang ditunjuk. Cara itu dipastikan akan menghasilkan calon-calon guru yang bermutu yang siap menjadi guru profesional di lapangan.

Dengan lima kebijakan di atas (gaji guru tinggi, jabatan guru dievaluasi secara periodik, karier guru jelas, seleksi calon guru sangat ketat, dan hanya LPTK bermutu yang boleh menyelenggarakan pendidikan guru) dapat dipastikan bahwa guru yang berdiri di depan kelas adalah orang-orang yang secara akademik dan profesional benar-benar berkualitas. Mereka itu akan bekerja dengan penuh konsentrasi, sangat hati-hati dan bersungguh-sungguh mengingat gaji mereka tinggi dan setiap lima tahun kinerjanya akan dievaluasi.

Pendek kata, setiap guru akan bekerja secara optimal atas dasar kemampuan akademik yang tinggi dan profesionalisme yang teruji, tidak seperti sekarang ini. Apabila keadaan itu bisa terwujud, kualitas pendidikan dapat dipastikan akan meningkat secara bertahap dan berkesinambungan.

UNTUK mendasari kebijakan di atas, landasan hukum yang paling ideal adalah undang-undang. Atau, bila undang-undang belum dapat diwujudkan dalam waktu cepat, untuk sementara dapat diadakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) atau cukup dengan peraturan pemerintah sebagai jabaran lebih lanjut dari pasal-pasal yang relevan (Pasal 39-44) dalam UU Sisdiknas (UU Nomor 20 Tahun 2003).

Ingat, UU Sisdiknas tersebut apabila akan dilaksanakan secara benar setidaknya membutuhkan 38 peraturan pemerintah. Sampai saat ini, belum satu peraturan pemerintah pun yang diluncurkan untuk menjabarkan pasal-pasal dalam UU Sisdiknas tersebut. Oleh karena itu, kita semua berharap gagasan yang dilontarkan dalam tulisan ini dapat dijadikan masukan oleh Depdiknas dalam menyusun peraturan-peraturan pemerintah sebagai jabaran lebih lanjut dari UU Sisdiknas.

Apabila lima gagasan dalam tulisan ini dapat diakomodasi dalam peraturan pemerintah, yang saat ini sedang disusun, dalam waktu 5-6 tahun yang akan datang kita pasti memiliki guru yang bermutu, yang berimplikasi pula pada terwujudnya pendidikan yang bermutu di Tanah Air.

Suyono Kandidat Doktor pada Program Doktor Universitas Negeri Malang dan dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/10/Didaktika/1486927.htm

One thought on “Meningkatkan Mutu Guru, dari Mana Dimulai?- Tanggapan atas Rencana Pembentukan Lembaga Peningkatan Mutu Guru, Oleh : Suyono

  1. salah seorang guru favoritku di sma pernah bilang bahwa kualitas pendidikan bergantung pada minat baca guru dan kemampuannya membangkitkan budaya baca di kalangan siswa. dengan segala keterbatasan yang ada, perpustakaan sekolah dapat dioptimalkan untuk mendukung upaya tersebut.

    apakah sudah ada penelitian yang mengkorelasikan antara kesejahteraan guru dan minat bacanya? please share kalau ada. terima kasih
    ———————–

    Pendapat guru favorit anda, saya setuju….saya pikir penelitian yang anda maksud sangat menarik, walaupun saya belum menemukannya sampai hari ini….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s