SBY, Presiden Ke-8, Bukan Ke-6

Oleh Asvi Warman Adam

TERJADI kekeliruan sejarah pada tulisan yang disampaikan di berbagai media massa bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah presiden ke-6 Republik Indonesia (RI). Anggapan umum bahwa tokoh yang pernah menjadi Presiden RI berturut-turut Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan kini SBY.

Pada Kompas tanggal 20 Oktober 2004 ditulis bahwa masa jabatan Presiden Soekarno berlangsung dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 22 Februari 1967. Dalam hal ini ada dua tokoh yang terlewat, yaitu Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat.

Keduanya tidak disebut, bisa karena alpa, tetapi mungkin juga disengaja. Sjafruddin Prawiranegara tidak disebut karena ia kemudian dianggap terlibat Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sedangkan Assaat jarang disebut karena tidak dipahami bahwa ia menjabat kepala negara saat RI menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.

PDRI

Akhir tahun 1948 Belanda melakukan agresi militer kedua. Soekarno-Hatta mengirimkan telegram berbunyi, “Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu-Kota Jogyakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra”.

Telegram itu tidak sampai ke Bukittinggi saat itu, namun ternyata pada saat bersamaan Sjafruddin Prawiranegara telah mengambil inisiatif yang senada. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr TM Hasan menyetujui usul itu “demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara”.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dijuluki “penyelamat Republik”. Dengan mengambil lokasi somewhere in the jungle di daerah Sumatera Barat dibuktikan bahwa Republik Indonesia masih eksis meskipun para pemimpin Indonesia seperti Soekarno-Hatta telah ditangkap Belanda di Yogyakarta. Sjafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI dan kabinetnya terdiri dari beberapa orang menteri. Meskipun istilah yang digunakan waktu itu “ketua”, namun kedudukannya sama dengan presiden.

Sjafruddin menyerahkan mandatnya kemudian kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaan dari agresor Belanda yang ingin kembali berkuasa.

RI bagian RIS

Dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Belanda tanggal 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagian di mana salah satunya adalah Republik Indonesia. Negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lain-lain.

Karena Soekarno dan Hatta telah ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS berarti terjadi kekosongan pimpinan pada Republik Indonesia. Assaat adalah Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Peran Assaat sangat penting. Kalau tidak ada RI saat itu berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang dan kemudian muncul lagi. Namun, dengan mengakui keberadaan RI dalam RIS yang hanya beberapa bulan, tampak bahwa sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 tidak pernah terputus sampai kini. Kita ketahui bahwa kemudian RIS melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950. Itu berarti, Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI sekitar sembilan bulan.

Selama memangku jabatan, Assaat menandatangani statuta pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. “Menghilangkan Assaat dari realitas sejarah kepresidenan Republik Indonesia sama saja dengan tidak mengakui Universitas Gadjah Mada sebagai universitas negeri pertama yang didirikan oleh Republik Indonesia,” ujar Bambang Purwanto dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar UGM September lalu.

Dengan demikian, SBY adalah presiden ke-8 RI. Urutan Presiden RI adalah sebagai berikut: Soekarno (diselingi oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat), Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada kesempatan ini saya juga mengusulkan kedua orang yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat, diangkat sebagai pahlawan nasional.

Asvi Warman Adam, Sejarawan LIPI

Sumber: Kompas, 27 Oktober 2004 (http://rumahkiri.net/index.php?option=com_content&task=view&id=701&Itemid=210)

Tanggapan atas Tulisan Asvi Warman Adam
Sejarah Ditulis oleh Jenderal yang Menang
Oleh Farid Prawiranegara
SEBAGAI anak almarhum Sjafruddin Prawiranegara, saya terkejut bercampur haru membaca tulisan Saudara Asvi berjudul “SBY, Presiden Ke-8, Bukan Ke-6” (Kompas, 27/10/2004) yang menyangkut orangtua saya. Terkejut karena kami sekeluarga tahu bahwa sesungguhnya ayah kami tidak pernah ingin mempersoalkan statusnya sebagai Presiden atau Ketua PDRI. Beliau selalu mengatakan bahwa catatan Allah jauh lebih berharga daripada catatan manusia di dunia.Di samping itu, beliau juga mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak pernah merasa tindakannya adalah tindakan kepahlawanan karena beliau hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, yang dengan sendirinya harus bertindak menyelamatkan bangsa dan negaranya yang saat itu sedang terancam.Saya pernah bertanya kepada beliau, dari berbagai langkah yang pernah beliau lakukan, langkah apa yang paling berkesan pada diri beliau. Di luar dugaan saya, ternyata inisiatif beliau mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) bukan termasuk dalam kategori yang paling mengesankan. Menurut beliau, yang paling mengesankan adalah berhasilnya beliau memimpin masa peralihan dari de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia.Mungkin karena tadinya beliau menolak untuk didudukkan sebagai Gubernur de Javasche Bank: “Utang ibu ke Kementerian Keuangan terlalu banyak karena ketika ayah menjabat Menteri Keuangan, ayah harus menjamu tamu di rumah, jamuan di luar rumah akan terlalu banyak menghabiskan uang Republik ini. Untuk itu, ibumu terpaksa harus meminjam uang. Jadi, ayah berniat untuk menjadi pengusaha saja dulu agar cukup uang untuk ibumu,” demikian penjelasan beliau kepada kami sekeluarga.

Beliau akhirnya menerima jabatan Gubernur de Javasche Bank karena calon lain yang diajukan Belanda ketika itu bukanlah calon yang menurut beliau the right man in the right place. Di samping itu, beliau menuntut bahwa remunerasi serta kesejahteraan seluruh pegawai de Javasche Bank ketika bank tersebut dikelola oleh Belanda sama dengan ketika beliau pimpin dan diskriminasi income antara pegawai Belanda dan Indonesia dihapuskan.

Hal itu memungkinkan karena de Javasche Bank adalah bank sentral yang semiswasta. Mungkin sama seperti The Hongkong Shanghai Bank di Hongkong sekarang ini.

LANGKAH kedua yang sangat mengesankan bagi beliau adalah keberhasilnya mendirikan dan memimpin Lembaga Pengembangan dan Pendidikan Manajemen (LPPM) bersama Simatupang, Bahder Djohan, Pastor Kadarman, dan lain-lain karena, menurut beliau, di sana beliau dan kawan-kawan bisa memberikan contoh bagaimana Pancasila hendaknya dilaksanakan seutuhnya.

Saya terharu karena ternyata masih ada orang muda yang ingat peran PDRI dan Republik Indonesia dalam kasus Republik Indonesia Serikat (RIS), sekaligus keterlibatan kedua tokohnya (Sjafruddin Prawiranegara dan Asa’at) yang disebutkan oleh Saudara Asvi di dalam tulisannya.

Sebagai catatan, kedua tokoh itu juga terlibat aktif dalam pemberontakan PRRI. Tak banyak orang Minangkabau yang mau mengakui bahwa di Minangkabau pernah terjadi dua peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada umumnya mereka mau mengakui lahirnya PDRI di Ranah Minang, tetapi mereka berusaha untuk menutup-nutupi lahirnya pergolakan PRRI di sana.

Perlu diingat bahwa Pak Asa’at adalah Menteri Dalam Negeri PRRI. Beliau selalu bersama ayah serta kami sekeluarga bergerilya di Front Utara, sementara Pak Natsir, Ahmad Husein, dan rombongannya bergerilya di Front Selatan. Saya sering berargumentasi dengan almarhum ayah saya mengenai masalah PRRI ini. Saya katakan kepada beliau bahwa di mata banyak orang, beliau adalah pemimpin yang kontroversial. Di satu pihak, demi persatuan Indonesia, mandat PDRI beliau serahkan kembali kepada Bung Karno, walaupun kelompok PDRI, termasuk Jenderal Sudirman, tidak setuju dengan perjanjian Roem-Royen.

“Bagaimana mungkin orang yang telah ditangkap Belanda berunding mengatasnamakan Republik, sementara pemerintah yang sah tidak diikutsertakan?” demikian beliau menjelaskan. Namun, di lain pihak, walau menyatakan tidak terlalu setuju dengan hasil pertemuan Sungai Dareh yang melahirkan PRRI (terbukti bahwa beliau tidak menandatangani kesepakatan tersebut), beliau bersedia menjadi Perdana Menteri PRRI.

Menurut beliau, PRRI lahir karena Bung Karno melanggar konstitusi tahun 1950. Kalau pelanggaran itu terjadi saat ini, tentu tentara akan melakukan kudeta. Akan tetapi, di tahun 1958 itu sebenarnya justru Bung Karno-lah yang melakukan kudeta dan didukung tentara.

Jawaban yang jelas baru saya dapatkan dalam buku Bung Hatta tahun 1958 berjudul Demokrasi Kita, yang antara lain mengatakan: “Apalagi sejak dua tiga tahun yang akhir ini kelihatan benar tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Presiden konstitusionil yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diganggu gugat, mengangkat dirinya sendiri menjadi formatur kabinet. Dengan itu ia melakukan suatu tindakan yang bertanggung jawab dengan tiada memikul tanggung jawab…. Sungguhpun tindakan Presiden itu bertentangan dengan konstitusi dan merupakan suatu coup d’etat, ia dibenarkan oleh partai-partai dan suara terbanyak di dalam Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dari pernyataan Hatta itu jelas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya PRRI memang merupakan pemberontakan yang ingin melakukan koreksi penyimpangan terhadap konstitusi 1950 yang dilakukan oleh Bung Karno.

Jadi mungkin benarlah kata pepatah: “History is written by the winning general (sejarah ditulis oleh jenderal yang menang)”.

Farid Prawiranegara, Pengamat Sosial Kemasyarakatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s