Makna Kebangkitan Nasional bagi Daerah

Oleh:

Teuku Kemal Fasya

Tahun ini memang dikenang indah oleh bangsa kita. Seluruh pentas dan parade nasional atau dunia yang dilakukan oleh anak negeri dilabeli memori kebangkitan nasional, termasuk even bergengsi bulu tangkis, Thomas dan Uber Cup, yang masih belum memberi prestasi. Ya, sejarah seratus tahun lalu, Budi Utomo, memang diingat sebagai perjuangan anak bangsa melawan kolonialisme asing.

Gerakan Budi Utomo bukan sebentuk vandalisme atau anarkhi. Mereka melakukannya dengan wajah yang lebih santun, melalui pendidikan dan politik, yang diarahkan untuk mengupas kemunafikan asing atas anak bangsa. Pribumi tetap berbeda dengan londo, sepatuh dan sesetia apapun. Inti peringatan kebangkitan nasional terletak pada hasrat ingin bebas dari londoisme, hidup setara, bersama-sama memahat mozaik kebebasan dan keadilan.

Berbangsa Satu?

Salah-satu gagasan besar yang terungkap dari perjuangan Budi Utomo adalah cita-cita mempersatukan perjuangan bangsa karena kesamaan nasib, yaitu kolonialisme.

Fakta historis memang berbicara bahwa daerah-daerah lah yang melakukan perlawanan. Tapi sejak Budi Utomo, perlawanan tidak lagi dinisbikan sebagai perjuangan primordial lokal, tapi menegakkan nasionality – gairah atas kebangsaan yang satu. Belanda telah memberi makna satu atas kita sebagai sama-sama terjajah dan terhina (meskipun secara historis nusantara tidak hanya diinvasi oleh Belanda, tapi juga Portugal, Spanyol, Inggris, terakhir Jepang).

Konsep bangsa yang satu ini memang terasa absurd kalau ditarik secara generik-etimologis bahasa Latin, yang berarti the idea of common blood ties, ide yang terbentuk karena kesamaan ikatan darah (Walker Connor, A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a…, 1978). Nationem secara harfiah berarti keturunan atau ras, berbeda pemaknaannya saat ini, yang lebih pada definisi birokratisasi-negara atau formasi sosio-politis.

Meskipun demikian, ide yang dimunculkan oleh para founding fathers kita tentang Bangsa Indonesia tidaklah salah. Bangsa memang sebuah bentukan, tidak bersifat alamiah. Sifatnya imaginairy, tak terkait dengan warisan keturunan atau garis darah. Bangsa, seperti dikatakan Benedict Anderson, adalah “komunitas-komunitas yang dibayangkan” (imagined communities). Bangsa adalah imajinasi tentang penderitaan dan berkehendak untuk berkurban bersama. Bangsa yang diidamkan itulah yang kemudian diabsahkan secara legal-politik sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika sindrom kekuasaan Louis XIV adalah l’etat c’est moi, “negara adalah saya”, maka kredo bangsa modern adalah l’etat c’est le peuple, “negara adalah rakyat”.

Maka boleh simpulkan, kedatangan Belanda dan penjajahannya yang luas atas nusantaralah yang melahirkan imajinasi bergerak tentang bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Di dalamnya terkumpul etnik yang beragam, yang telah menjalani sejarah sendiri-sendiri atas kolonialisme. Pemimpin Bangsa Indonesia mengambarkan penduduk di negeri ini tidak lagi mempermasalahkan campuran populasi etno-nasional yang terdapat di dalamnya. “Kita bangsa yang satu, kuat, dan berdaulat!”

Namun benarkah impian satu itu? Ternyata juga tidak. Kerakusan dan egoisme telah melahirkan luka-luka di tubuh anak negeri terutama pasca-kolonial. Bangsa ini pernah mengalami proses pengeroposan (diri) dari dalam melalui gerakan separatis-sentrifugisme; Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia-Perjuangan Semesta (PRRI-Permesta), Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS), hingga Banten dan Bali Merdeka. Kesemua pemberontakan itu bermuara pada salah urus bangsa. Kolonialisme asing lepas, kolonialisme domestik tertangkap.

Daerah Terluka, Bangsa Terluka

Walaupun sejarah cukup berpijak atas nasib bangsa ini, tidak seluruh jejaknya mudah terlupa. Di bawah pemerintahan SBY-JK riak-riak separatisme memang padam. Aceh selesai dengan perjanjian Helsinki, Papua mereda dengan intensifikasi dana otonomi khusus, Maluku dingin pasca-SBY memaafkan insiden tarian Cakalele dan tidak membesarkan “asap” tersebut dengan tindakan militer.

Namun, yang baru selesai dilakukan hanya terapi militer dan politik, belum ekonomi dan kultural. Aceh contohnya. Meskipun saat ini tidak mungkin lagi membangun perlawanan bersenjata terhadap Jakarta, namun masyarakatnya masih menderita. Program rekonstruksi dan perdamaian masih berbasiskan kepentingan borjuisme BRR dan elite, belum memasyarakat. Pendirian partai politik lokal masih dianggap sebagai semaian benih baru separatisme, tidak jernih dilihat sebagai transformasi kekerasan ke politik secara damai, dsb.

Yang perlu dilakukan saat ini adalah terapi kultural yang berhubungan dengan penguatan politik identitas lokal untuk berprestasi terhadap bangsa. Hal ini akan mulus jika Jakarta tidak perlu mencurigai berlebihan ekspresi politik daerah-daerah terluka dalam mengelola kepentingannya. Aceh dan Papua bukan Jawa, dan tidak berangkat dari akar sejarah dan kebudayaan yang sama dalam menafsirkan diri, maka tidak penting bagi murid Aceh dan Papua harus mengetahui secara detail pahlawan-pahlawan lokal Jawa dalam silabus pendidikan sekolah, kecuali yang tercantum sebagai pahlawan nasional.

Terapi kultural lain yang perlu dilakukan adalah membangun budaya emansipasi melalui kesempatan affirmative action (seperti yang dinikmati kelompok politik perempuan) agar masyarakat daerah konflik tidak terlalu jauh tertinggal dari masyarakat lain. Gerakan emansipasi juga berarti pemulihan identitas nasional, bahwa Aceh, Papua, Maluku, dan daerah terluka lainnya adalah juga bangsa Indonesia, meski pernah menderu-gempur “nasionalisme resmi”. Yang terbaik adalah lupakan masa lalu, terimalah dan pahami mereka dalam perbedaan.

Luka (scar) anak bangsa yang tidak tersembuhkan akan menjadi parut dan lubang (scarcity) nasionalisme. Di abad kebangkitan nasional, inilah misi suci untuk menutupi dan menyembuhkannya. Tanpa itu, berarti kita memperpanjang sejarah kelam kolonialisme domestik ke sesama anak bangsa.

Penulis adalah Dosen Antropologi, Ketua Komunitas Peradaban Aceh.

Sumber: http://jurnalnasional.com/?media=KR&cari=papua&rbrk=&id=49949&detail=Opini

One thought on “Makna Kebangkitan Nasional bagi Daerah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s