SAS, Belenggu Lain dari Otonomi Sekolah

Tulisan ini sbenarnya sudah saya cari sejak sang penulis memperkenalkannya dalam respon di blog saya. Namun baru sekarang ini, permintaan tersebut terkabulkan. Saya kira dapat dimaaf’kan, bukan???. Hari ini, Jum’at, 13 Juni 2008, blog kedapatan respon dari orang yang sama yang berbunyi: “Tolong di upload, artikel saya yang lengkap di http://www.wikimu.com : SAS, BELENGGU LAIN DARI OTONOMI SEKOLAH, sehingga orang dapat gambaran lengkap tentang SAS”.

Sengaja saya terbitkan, bukan hanya karena permintaan sang penulisnya, tapi lebih kepada “tulisan yang menjual idealisme sang pendidik”. Kalau boleh berkomentar dan menyanjungh, Pak Sutikno ini termasuk guru yang banyak mengunyah dan menelan “asam garam”, sehingga tulisan yang dihasilkan terlihat berani, transparan, idealis, faktual, sekaligus visioner. Saya harus berguru dengan bapak. Tanpa banyak basi-basi, monggo, diserapi tulisan berikut.

SAS, Belenggu Lain dari Otonomi Sekolah

Selasa, 10-06-2008 09:39:39 oleh: Wendie Razif Soetikno, S.si.,

Melalui Peraturan Mendiknas (Permen) No. 22, 23 dan 24 tahun 2006, Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menyusun kurikulum pada masing-masing unit pendidikan (sekolah) yang kita kenal sebagai KTSP (Kurikulum Tngkat Satuan Pendidikan). Dengan demikian, Pemerintah telah menggaris-bawahi amanat tut wuri handayani yang mensyaratkan otonomi sekolah dan otonomi guru pada porsi yang tepat. Hal ini telah saya singgung secara panjang lebar pada tiga tulisan terdahulu (yang di-posting di www.kabarindonesia.com dan www.sukainternet.com) : Yang Terlewatkan dari KTSP, Sehabis KTSP lalu apa? SKS! dan Manajemen Kurikulum atau Manajemen Sekolah?.

Maka agak aneh bila Pemerintah Provinsi DKI Jkt melalui Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dinas Dikmenti) cq Subdin SMA, memaksakan penyeragaman sistim pelaporan hasil pembelajaran (bukan proses pemelajaran) menurut versi mereka yang disosialisasikan sebagai SAS (Sistim Administrasi Sekolah) tanpa memberi alternatif lain bagi pengembangan otonomi sekolah dan guru. Sementara BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan Puskur (Pusat Kurikulum) menghindari segala bentuk penyeragaman, justru Dinas Dikmenti Prov. DKI Jkt sangat menggebu-gebu dalam memonolitikkan proses kreatif pemelajaran termasuk sistim pelaporannya yang variatif.

Sebenarnya gejala ketidak-sinkronan kebijakan Pemda dan Pemerintah Pusat sudah terlihat pada saat Dinas Dikmenti Prov. DKI Jkt mengabaikan sosialisasi ke-15 langkah penyusunan KTSP sehingga menimbulkan kerancuan cara pandang dan cara pemahaman orang terhadap KTSP. KTSP lalu dipandang sebagai sekedar urusan administrasi guru dan BUKAN proses kreatif dalam tataran filosofi pendidikan.

Apa tolok ukurnya? Maraknya penjualan Silabus dan pencantuman Silabus di buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah Jakarta, padahal seharusnya Silabus disusun sendiri oleh guru pada langkah ke-12 dari rangkaian 15 langkah penyusunan KTSP. Atau masih digunakannya Silabus dari hasil penataran KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 2004 di Puncak (Jawa Barat) yang konsepnya sudah jauh berbeda dengan KTSP. Silabus versi KBK 2004 itu tidak mencantumkan kolom : PENGALAMAN BELAJAR, yang hanya dapat diperoleh bila guru sudah melakukan : Analisis Esensi Materi (langkah ke-6 dari penyusunan KTSP).

Pengisian kolom Pengalaman Belajar ini tak bisa direkayasa, karena harus melewati 5 langkah berurut sebelum sampai ke langkah ke-6 itu. Tolok ukur yang lain adalah permintaan Dinas Dikmenti Prov DKI Jkt agar KTSP dari semua SMA dikumpulkan pada bulan Mei 2007 (padahal buku panduan KTSP yang disusun oleh BSNP baru turun bulan Agustus 2006) sehingga komunitas pendidikan tidak mempunyai kesempatan untuk memahami hakekat dan filosofi dari KTSP, yaitu adanya perubahan paradigma dari kegiatan belajar-mengajar menjadi proses pemelajaran (yang diwujudkan dalam langkah ke-4 dan ke-5 dari proses penyusunan KTSP , yaitu Penyusunan Indikator Pemelajaran holistik yang meliputi keenam aspek kognitif, kelima aspek afektif, ketujuh aspek psikomotor, keenam aspek kecakapan hidup dan Pemetaan Taksonomi Bloom) serta perubahan diagnosis dari menghakimi siswa menjadi menghargai siswa (yang diejawantahkan dalam langkah ke-14 (Penilaian Berbasis Kelas) dan langkah ke-15 (Catatan Kompetensi). Akibatnya, semua SMA mengumpulkan KTSP menurut versi masing-masing, bukan versi BSNP-Puskur-Ditjen Mandikdasmen, yang mensyaratkan pembuatan Dokumen I KTSP (Isi Pendidikan, yaitu penjabaran Visi dan Misi sekolah dalam kegiatan operasional sehari-hari, strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi sekolah itu, serta upaya untuk mengatasi kendala yang timbul) dan Dokumen II KTSP (Struktur Kurikulum, Proses Pemelajaran, Evaluasi dan Keunggulan Lokal) – lihat website Depdiknas : www.depdiknas.go.id lalu klik Mandikdasmen terus klik KTSP.

Anehnya, sekolah yang tidak mengumpulkan KTSP tidak mendapat sanksi apa-apa dari Dinas Dikmenti Prov. DKI Jkt cq Subdin SMA, dan sekolah yang sudah memasukkan KTSP-nya juga hanya mendapat masukan atau umpan balik sekedarnya dari Dinas Dikmenti (bukan HOT (Higher Order of Thinking) dari Taksonomi Bloom), sehingga perbaikan signifikan (dari KBK menuju ke KTSP) tidak terjadi. Business as usual. Sekolah berjalan menurut irama dan pola yang lama.

Kalau Dinas Dikmenti berkilah, tidak ada format baku KTSP (mengingat adanya otonomi sekolah dan otonomi guru), lalu untuk apa Dinas Dikmenti mensosialisasikan SAS dan memaksa agar pihak sekolah mengadopsi SAS? Dinas Dikmenti itu Dinas Pendidikan atau Dinas Persekolahan? Kalau kepanjangan Dinas Dikmenti itu adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, lalu untuk apa Dinas Dikmenti itu terjun mengurusi administrasi sekolah? Dan kekuatiran itu terbukti sekarang, KTSP dianggap sama dengan SAS dan karena itu perumusan kurikulum dianggap hanya sebagai tugas administrasi saja, sebab evaluasi HOT tak dikenal sebagai rangkaian akhir dari KTSP. Akibatnya Dokumen I dan Dokumen II KTSP kehilangan maknanya. Kompetensi guru (yang diuji melalui program sertifikasi guru) juga kehilangan rohnya. UAN yang dimaksudkan untuk audit kinerja guru dan sekolah juga kehilangan relevansinya dengan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

Mengapa harus SAS?

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 38 ayat 2 mengemukakan azas otonomi sekolah dan guru dalam melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Ayat 2 mengemukakan wewenang guru dalam merencanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran.

Dengan demikian, otonomi sekolah dan otonomi guru dijamin oleh UU dan tak boleh dilanggar oleh Pemda dan Dinas Dikmenti Prov. DKI Jkt. Apalagi bila mengacu pada Kep.Mendiknas No. 125/U/2002 psal 1 disebut bahwa Dinas Provinsi adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Provinsi (bukan bidang persekolahan). Pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa ulangan harian dan ulangan umum merupakan tugas dan tanggungjawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah (tidak ada satu katapun yang menyebutkan bahwa proses dan hasil evaluasi harus dimasukkan dalam bank data Dinas Provinsi melalui SAS).

Hal kedua yang menjadikan SAS amat mengacaukan hakekat dari KTSP adalah ketidak-sinkronannya dengan proses pembuatan KTSP. Bila disadari bahwa sekolah dan guru berhak menyusun kurikulumnya sendiri, maka sebagai data base, SAS sama sekali tidak berguna, karena setiap guru akan menyusun Indikator Pemelajaran, KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), Silabus serta item-item dalam PBK (Penilaian Berbasis Kelas) yang berbeda – dengan perbedaan signifikan ini, apakah data base dapat dianalisa? Kalau SAS sudah behasil dikumpulkan di data base Dinas Dikmenti Prov. Jkt, so what gitu lho? Bukankah KTSP dari begitu banyak sekolah yang sudah dikumpulkan sejak Mei 2007 di Dinas Dikmenti Prov. DKI Jkt, juga tidak diproses lebih lanjut ke tingkat HOT?

Kalau tujuan dari SAS adalah untuk pemetaan sekolah, maka hal ini juga merupakan pemborosan karena pihak Depdiknas (Pemerintah Pusat) juga sudah melakukan pemetaan sekolah di seluruh Indonesia, yang dapat diakses melalui website Depdiknas : www.depdiknas.go.id lalu klik : Peringkat Sekolah dan Direktori Sekolah.

Kalau tujuan dari SAS adalah untuk membuat proses pemelajaran menjadi transparan, dimana orang tua dan masyarakat dapat memantau kemajuan peserta didik, maka alasan ini juga kurang dapat diterima, mengingat ada begitu banyak sarana-prasarana pendidikan di dunia maya yang dapat dimanfaatkan tanpa mengganggu otonomi sekolah dan otonomi guru. Misalnya :Dinas Dikmenti Prov DKI Jkt dapat lebih memberdayakan website sekolah, atau mengoptimalkan jalannya Sekolah On-line Indonesia yang disponsori PT Telkom, atau mendorong keaktifan sekolah-sekolah yang tergabung dalam website sch.id yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Kominfo, atau menjalin kerjasama dengan situs pendidikan yang dikelola oleh Oracle Education Foundation yaitu www.think.com – komunitas pembelajar maya dimana publik dapat mengakses situs sekolah di manapun di seluruh dunia tanpa memerlukan password. Semua situs itu sifatnya gratis, tidak seperti SAS, dimana sekolah dibebani biaya membership.

Kalau tujuan dari SAS adalah membuat proses kreatif pemelajaran dan evaluasi menjadi inter-aktif, maka masih banyak pilihan untuk itu, misalnya SMS (Sistim Manajemen Sekolah) yang diperkenalkan oleh MXL Australia (Maximizing eXellence in Learning), atau SKS (Sistim Kredit Semester), atau membuat website Dinas Dikmenti Prov DKI Jkt sendiri menjadi inter-aktif. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan dengan SAS di Dinas Dikmenti Prov.DKI Jkt tidak mematikan proses demokrasi di jantungnya sendiri. Biarlah sekolah memilih apa yang terbaik menurut mereka sendiri. Segala bentuk otoritarian harus ditentang di jaman reformasi ini.

Apa yang harus dilakukan?

Sebaiknya Dinas Dikmenti Prov. DKI Jkt kembali ke jati dirinya sebagai Dinas Pendidikan dan bukan Dinas Persekolahan. Sebagai Dinas Pendidikan, fungsinya adalah mendorong terwujudnya MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan Sekolah Mandiri. MBS ini dikukuhkan dengan Permen no. 19 bulan Mei tahun 2007, tapi sampai sekarang tak pernah disosialisasikan. Prinsip dari MBS adalah audit kinerja sekolah, yang dewasa ini justru terabaikan, bukan hanya karena adanya ketertutupan pengelolaan keuangan dan adanya ketertutupan dalam proses inter-aksi guru dan siswa di kelas, tapi juga adanya ketertutupan dalam proses evaluasi, sehingga output atau kualitas pendidikan tak teraudit, akibatnya bimbel (bimbingan belajar) dan les privat makin marak saja di negara kita ini.

MBS juga mengukur kinerja guru sehingga guru termotivasi untuk berprestasi dan terus berinovasi karena semua stakeholders akan mencapai pencapaian targetnya. Akibatnya tidak ada guru yang mnerapkan metode drill dalam menghadapi UAN atau mengontrakkan bulan-bulan terakhir dari kelas XII (kelas III SMA) kepada bimbel untuk mengejar nilai tinggi dalam UAN, karena cara-cara ini merupakan pengkhianatan terhadap proses memanusiakan manusia muda (proses karbitan itu hanya akan menciptakan manusia-manusia yang ingin mencapai hasil secara instant dan mengabaikan proses) (Prf.Dr.N. Driyarkara SJ dalam Pendidikan Nilai-nilai Hidup)

Sekolah Mandiri bukan hanya mendorong sekolah supaya mandiri secara finansial tetapi juga mewujudkan otonomi sekolah dan otonomi guru dalam arti yang seluas-luasnya. Sehingga sekolah dapat didorong untuk mendirikan unit litbang, mempunyai bank soal dan kemampuan menganalisis soal, mempunyai bank data sendiri (mampu mengelola data base sendiri), dan merealisir website sekolah yag inter-aktif. Dengan demikian, Dinas Dikmenti Prov. DKI Jakarta tidak perlu bersusah payah mengorganisir bank data atau data base sekolah melalui SAS (yang mahal dan lambat itu)

Jadi mengutip Dr.Mochtar Buchori dalam Temu Darat Forum Pembaca Kompas, tanggal 1 September 2007 yang lalu, sebaiknya Dinas Dikmenti Prov.DKI Jkt berkonsentrasi mengurus difokuskannya kurikulum (KTSP) pada 6 wilayah makna yaitu : simbolika, empirika, estetika, sinnoetika, etika dan sinoptis sehingga KTSP tidak direduksi menjadi sekedar masalah administrasi (SAS). Dengan demikian, mengacu pada Questiner BAS (Badan Akreditasi Sekolah) dalam butir no. 54 dari Evaluasi Diri, sekolah dapat menyebutkan berbagai alternatif penyampaian hasil pemelajaran ke masyarakat, tidak hanya melalui SAS, tetapi juga melalui website-nya sendiri atau melalui media on-line yang lain. Sekali lagi, penyampaian hasil pemelajaran ke masyarakat bukan monopoli Dinas Dikmenti Prov. DKI Jakarta dan data base sekolah yang sudah dipunyai Depdiknas hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kekacauan yang ditimbulkan oleh SAS tidak cukup diredam dengan memutasikan pejabat yang bersangkutan, lalu meralatnya menjadi sekedar langkah awal menuju pada e-education , tapi lebih baik bila grand design Depdiknas (Pemerintah Pusat) dipahami secara benar oleh Pemda dan pihak Komite Sekolah/Yayasan. Apa wujud grand design itu?

Memahami grand design pendidikan kita

– Penerapan otonomi sekolah dan otonomi guru yang diwujudkan dalam kemandirian guru dalam menyusun kurikulum yang kita kenal sebagai KTSP. Bila mengacu pada Bloom, maka ada 15 langkah penyusunan KTSP yang akan menghasilkan HOT (Higher Order of Thinking) sesuai dengan taksonomi Bloom.

Untuk dapat menyusun kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan (bukan silabus yang asal contek dari buku-buku Penerbit Yudhistira atau Grasindo), maka guru harus benar-benar profesional (guru harus lulus program sertifikasi guru), sehingga berhak mendapat tunjangan profesi. Selama ini guru hanya mendapat tunjangan fungsional (itupun tidak semua sekolah memberikannya) dan Kepsek/Wakepsek/Wali Kelas hanya mendapat tunjangan jabatan.

– Program sertifikasi guru hendaknya tidak dipahami sebagai sekedar ujian profesi, tapi lebih dalam dari itu, yaitu uji kemampuan guru untuk mmenuhi tuntutan “keharusan belajar secara terus menerus (long life education). Banyak guru sekarang ini mandeg secara akademis.

KTSP adalah perencanaan guru menuju HOT, bukan sekedar persiapan mengajar guru di kelas. Oleh sebab itumanajemen sekolah harus dibenahi melalui MBS, karena KTSP menuntut perubahan paradigma seperti yang telah saya uraikan dalam tiga tulisan terdahulu : Yang Terlewatkan dari KTSP, Sehabis KTSP lalu Apa? SKS! dan Manajemen Kurikulum atau Manajemen Sekolah?

Audit kinerja guru diukur melalui UAN (national exam) dan audit kinerja sekolah dinilai melalui akreditasi sekolah. Jadi jangan takut dengan UAN karena menurut Permen no. 19 tahun 2005 tentang Sistim Pendidikan Nasional, menyatakan yang diuji adalah batas minimal dari target pencapaian kurikulum (bukankah kita telah menjalaninya secara mulus pada kurikulum ’75 dulu, yang juga mengujikan banyak mata pelajaran?) dan jangan tergopoh-gopoh bila mau diakreditasi, karena sebenarnya 184 isian Evaluasi Diri dari BAS yang dipergunakan sebagai acuan dalam akrediatasi sekolah adalah pendokumentasian kegiatan sehari-hari di sekolah dan bila MBS dijalankan secara benar, maka sekolah akan mudah memenuhi kriteria SSN (Sekolah Standar Nasional).

– Sekolah-sekolah yang gurunya telah lulus program sertifikasi guru dan berhasil membuat KTSP sampai ke tingkat pemahaman HOT, serta telah menerapkan MBS,dapat memulai dengan moving class, yang selanjutnya menuju pada penerapan SKS (sistim kredit semester). Apakah ada contoh untuk hal ini? Ada. JIS (Jakarta International School) di Narogong, Jakarta Selatan. Tapi itu kan sekolah internasional. Apa ada contoh dari dalam negeri? Ada. TK Kepompong di Kemang, Jakarta Selatan atau SD Mangunan di Yogya dan Sekolah Citra Berkat di Surabaya.

Berdasarkan pengalaman ini, lain kali pihak yayasan/Komite Sekolah harus secara tegas menolak hal apapun yang bertentangan dengan KTSP. SAS memang telah diendapkan, pejabat yang bersangkutan telah dimutasi, tetapi kerancuan yang timbul mungkin tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Lebih baik yayasan/Komite Sekolah berkonsentrasi menghadapi persaingan global dengan makin menjamurnya sekolah-sekolah internasional dimana-mana (termasuk sekolah negeri yang bertaraf internasional (SBI) untuk persiangan di tingkat elite dan bertumbuhnya sekolah semacam Citra Berkat di tingkat kelas menengah.
Sekalian dengan komentarnya:
Selasa, 10-06-2008 11:05:33 oleh: Silvi Anhar

akhirnya ada juga guru SMA yang menulis tentang SAS… terima kasih pak.. kalau di madrasah namanya SAM.. walaupun masih offline, bukan online seperti SMA, jujur, saya bersama tim, juga kalang kabut.. apalagi, sistem yg diberikan pada madrasah, selalu ada yang eror dan selalu hrs diupdate.. sehingga guru-guru yang seharusnya nyaman dalam KBM, jadi buyar konsentrasinya karena harus ekstra mengerjakan SAM ini…

Selasa, 10-06-2008 11:39:50 oleh: Wendie Razif Soetikno,S.Si,MDM

Kalau KTSP bertujuan mengangkat harkat guru agar sama dengan dosen (sesuai amanat UU Guru dan Dosen), dimana guru berperan sebagai inisiator, planner dan programmer, serta think tank untuk ilmu-ilmu dasar, maka SAS dan SAM telah melecehkan profesi guru. Guru diturunkan martabatnya menjadi administrator, bahkan lebih jelek lagi sebagai petugas data entry. Lawan SAS dan SAM !!!! Bau komisi dan gratifikasi dari vendor ICT-nya kentara sekali. Hallo KPK??? Tolong periksa proyek amburadul ini!!! Buat anak kok coba-coba !!!!

Selasa, 10-06-2008 11:55:15 oleh: Silvi Anhar

hehehehe, wah pak wendie.. tenang jangan marah2… bener pak.. karena dimadrasah dibentuk tim, wah habis deh pak kami yang tim di omeli guru2 hehehe kata mereka kok begini? lah yg salahkan programnya yg eror mulu..
saya kira SAS krn online sudah lebih bagus.. ternyata sama juga ya pak..

Selasa, 10-06-2008 16:35:25 oleh: Wendie Razif Soetikno,S.Si,MDM

Aneh bin ajaib. Pemerintah Pusat (Depdiknas) menargetkan semua SMA harus sudah mengimplementasikan KTSP (Dok.I dan II, termasuk 15 langkah penyusunan KTSP yang menjadi bagian dari Dok. II) pada tahun 2009 dan semua SMA harus sudah mengadopsi SKS (sistim kredit semester) pada tahun 2013. Lha kok, Dinas Dikmenti Prov DKI Jkt cq Subdin SMA malah bikin SAS (sistim amburadul sekali) yang ga jelas tujuannya mau kemana. Saat pengumpulan KTSP dari semua SMA di DKI di bulan Mei 2007 yang lalu, ketahuan bahwa mereka tidak tahu sama sekali apa itu KTSP (dikira KBK 2004 dengan baju baru) Capeee deh !!! Bikin proyeknya (SAS) kasar dan katrok

Rabu, 11-06-2008 07:17:46 oleh: rationalthinking

Untuk masalah yg kontroversial dan diangap tidak efisien dan mungkin pula tidak efektip, bagus untuk di debatkan. ‘Debat Rasional’
Pendidikan adalah kepentingan umum,harus terbuka, dan menerima kritik, berubah atau dipertahankan berdasarkan kuatnya argumen.
Silahkan buat panitia dan kami bantu mengatur jalannya debat. ‘Debat bukan Bertengkar’
http://www.djohansjahmarzoeki-rationalthinking.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s