Milis SAS Online DKI, OPEN HOUSE!!!

Senengnya baca pengumuman dari Aida di Buku Tamu SAS Online DKI…

Mulai tanggal 21 Juli 2008, milis SAS dapat diakses oleh umum, setelah sekian lama ditutup. Bahkan, sekarang, jauh lebih terbuka. Akhirnya, Tim Pengembang SAS DKI akhirnya berani membuka diri. Tahan kritikan?….

Advertisements

KONTROVERSI SEJARAH DAN “KURIKULUM EKSPERIMEN” (Analisis Artikel)

BAGIAN SATU : ARTIKEL

Judul Artikel : KONTROVERSI SEJARAH DAN “KURIKULUM EKSPERIMEN” Oleh: Suparman

Sumber : http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=3549 KONTROVERSI SEJARAH DAN “KURIKULUM EKSPERIMEN”

Ada apa lagi dengan kurikulum sejarah? Itulah pertanyaan yang muncul di benak kita ketika mendengar berita terkait pelarangan beredarnya buku-buku teks sejarah untuk SMP-SMA sederajat oleh Kejaksaan Agung. Sebelum pelarangan itu dilakukan, beberapa waktu lalu kita pun sudah disuguhi pemberitaan terkait diperiksanya kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) oleh Kejaksaan Agung. Pemeriksaan itu dilakukan terkait dengan beredarnya buku sejarah untuk SMP-SMA sederajat yang tidak mencantumkan kata PKI di belakang penyebutan G 30 S (Gerakan 30 September), salah satu peristiwa sejarah politik yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1965. Pertanyaan ini wajar muncul karena memang sudah sejak lama pelajaran sejarah di sekolah sering menimbulkan kontroversi. Sebut saja di antaranya keberadaan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang mengundang reaksi. PSPB dinilai sarat dengan kepentingan politik untuk melestarikan kekuasaan Orde Baru melalui penanaman “nilai-nilai” sejarah perjuangan bangsa sejak kemerdekaan sampai masa pemerintahan Orde Baru. Ada lagi soal konflik dalam penyusunan buku babon setebal enam jilid berjudul Sejarah Nasional Indonesia, yang berakhir dengan mundurnya beberapa sejarawan penulisnya yang ingin tetap mempertahankan prinsip akademis daripada harus mengikuti kemauan penguasa. (Asvi Warman Adam, Pengantar dalam Berpikir Historis, 2006).

Di Balik Pemetaan Pendidikan

Oleh: Doni Koesoema A
Mahasiswa Pascasarjana Boston College Lynch School of Education, Boston

Polemik seputar tujuan ujian nasional, seperti penentuan siapa yang berwenang meluluskan siswa, tidak muncul dalam diskusi tentang ujian akhir sekolah berstandar nasional atau UASBN SD/MI/SLB.

Mengapa? Karena semua telah ditebus dalam 11 ayat 1 Permen No 37/2007 yang mengatakan, ”kriteria kelulusan UASBN Tahun Pelajaran 2007/2008 ditetapkan oleh tiap sekolah/madrasah yang peserta didiknya mengikuti UASBN.”