Data Guru Honor Sekolah Negeri Jakarta Tidak ada di BKD

Sejak sekitar 1-3 tahun belakangan, aku selalu mendengar dari teman-teman yang menjadi perwakilan sekolah kami untuk Guru honor Sekolah Negeri, bahwa data kami tidak ada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Kami yang tergabung dalam SGJ (Serikat Guru Jakarta), tercengang, karena bertentangan dengan informasi yang kami terima dari TU (Tata Usaha). Pihak TU menyatakan, bahwa laporan data kami (baca: guru honor sekolah negeri)  setiap bulan dilaporkan, buktinya ada, dan tunjangan 200 ribu perbulan selalu diterima. Kalau begitu apa yang salah?, dimana masalahnya?

Inilah jawabannya:

Advertisements

Read Full Post »

Guru Honor/GTT Sekolah Negeri DKI Jakarta 8.000 orang

Tulisan berikut adalah kiriman ifa_sarifah on Tue, 05/01/2010 – 12:50 ke situs SBY. Sampai kapan ditanggapi oleh SBY?

Ass. Wr. Wb.
Pak SBY, kami Guru Honor/GTT dan PTT Sekolah Negeri DKI Jakarta (instansi pemerintah), wadah kami bernama DPD I Federasi Guru Independent Indonesia SGJ (Serikat Guru Jakarta divisi Guru Honor). Saat ini kami mencapai kurang lebih 8.000. Kami mohon dibantu untuk permasalahan kami agar kami dapat diangkat menjadi PNS dan diperhatikan kesejahteraannya selayaknya teman-teman kami yang PNS, dimana kami Guru Honor, PTT dan PNS telah sama-sama mengabdi di sekolah negeri (instansi pemerintah). Masih banyak teman-teman kami yang belum diangkat, sedangkan mereka mengajar sudah lewat dari 3 tahun (data dapat dilihat lewat forum kami). Kami berharap Bapak dapat mencari solusi untuk kami. Besar harapan kami untuk berjumpa dengan Bapak. Undanglah kami dalam acara pendidikan lewat email ini. Kami sudah menghadap : Bapak Hatta Radjasa (saat itu Mensesneg RI), Menpan RI (Bapak Taufik dan Bapak E. E. Mangindaan), Bapak Muslim Fraksi Demokrat Komisi 2 DPR RI, Bapak Anas Urbaningrum Ketum Fraksi Demokrat dan Komisi 10 DPR RI, Gubernur DKI Jakarta, BKD DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta. Kami pernah melayangkan surat ke Bapak, tapi belum direspon.

Read Full Post »

Gaji Guru Honorer di Jakarta

Saya guru di sekolah dasar negeri di Jakarta dan telah mengabdi selama tiga tahun. Dalam masa pertama mengabdi dengan mengajar diberikan gaji sebesar Rp 350.000/bulan tanpa tunjangan apa pun. Padahal, saya mengajar dari hari Senin sampai Sabtu pukul 07.30-13.00. Dua tahun kemudian pihak sekolah menaikkan gaji menjadi Rp 500.000/bulan dengan jam kerja yang sama.

Pendidikan saya adalah tamatan sarjana dan memiliki akta mengajar. Dengan pendapatan guru honorer yang minim seperti ini saya sangat prihatin apalagi bagi yang berada di Jakarta, bagaimana mau meningkatkan kemampuannya sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup, terlebih bagi yang telah berkeluarga. Kepada yang berwenang, khususnya Menteri Pendidikan dan Pemprov DKI Jakarta, apakah gaji guru honorer sekolah dasar negeri di Jakarta hanya sebesar itu?

Read Full Post »

Kesejahteraan Guru Honorer jauh dibawah standar UMP

Sudah menjadi rahasia umum, sekarang ini di seluruh Indonesia, yang namanya guru honorer gajinya dibawah setandar rata-rata UMP ( Upah Minimum Propinsi ). Sangat disayang kan sekali mereka yang juga adalah seorang guru juga harus mencari penghasilan tambahan dengan mencari obyekan kanan-kiri, begitu pun dengan saya (hehehe). Undang-undang guru yang ada sekarang ini dinilai diskriminatif dan membeda-bedakan antara guru PNS dengan guru non-PNS, padahal porsi mengajar mereka adalah sama, mengapa harus dibeda-bedakan?? berarti seperti ada kesenjangan / kasta yang dibuat oleh pemerintah, padahal diharapkan guru dapat berperan aktif untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, jadi diharapkan semuanya di samakan. upah yang didapat dari mengajar adalah upah yang katanya hitungan jam ( tapi jam mati) contohnya begini :

Read Full Post »

6000 Guru Honorer Ingin Jadi PNS

GAMBIR (Pos Kota) – Guru honorer sekolah negeri di DKI, Senin (14/12), kembali menagih janji anggota dewan untuk memperjuangkan nasib mereka. Terungkap pula, masih ada 115 guru pegawai tidak tetap (PTT) yang belum jadi CPNS.

Perwakilan guru, Ipah Sarifah, Supriyono, dan Novita diterima Nawawi, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Mereka mendesak Pemprov DKI agar guru honorer dan PTT yang belum masuk database di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera diangkat jadi CPNS.

Menurut mereka di Jakarta ada sekitar 6.000 guru honorer yang mengajar di SD, SMP, dan SMA/K. “Kami minta agar bisa ditingkatkan status kepegawaian menjadi CPNS agar tidak dengan mudah dicopot atau dikeluarkan kepsek karena punya paying hukum,” ujar Ipah, guru honorer.

Read Full Post »

Raihan Iskandar: Pemerintah Harus Angkat Guru Honorer

Jakarta – Persoalan status guru honorer yang jumlahnya kian bertambah kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan data yang diambil dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, tahun 2008, jumlah guru honorer sebanyak 2,67 juta. Oleh karena itu, Pemerintah harus mempertimbangkan para guru honorer diangkat jadi calon pegawai negeri sipil. “Untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, Pemerintah perlu mengangkat para guru honorer menjadi PNS. Tentunya pengangkatan ini harus sesuai dengan ketentuan,” kata Anggota Komisi X dari FPKS Raihan Iskandar usai rapat Komisi X dengan Kemendinas di Gedung DPR, Senin(25/1).

Read Full Post »

Burung Garuda di Kaos Armani

Mereka bukan menyebut Garuda, tapi Elang militer.

VIVAnews – Lambang negara mirip Burung Garuda Pancasila menjadi salah satu model dalam disain kaos milik rumah mode dari perancang dunia, Giorgio Armani. Rumah disain yang memproduksi kaos bergambar mirip lambang negara RI itu yakni Armani Exchange.

Penelusuran VIVAnews melalui situs resmi Armani Exchange, Senin 25 Januari 2010, terdapat tiga model kaos berlambang mirip Garuda Pancasila.

Tiga model itu berdasarkan tiga warna yang disediakan si perancang. Gaya kaos tak berkerah itu disediakan dengan tiga warna yakni, putih, hitam, dan biru tua.

Read Full Post »