Depdiknas Ajukan RPP Guru Honorer Sejak Tahun 2009

Selasa, 24 November 2009 11:39

JAKARTA – Peningkatan profesionalitas guru menjadi prioritas Depdiknas dalam peringatan Hari Guru tahun ini. Namun, jumlah guru honorer yang tidak terbendung dalam dua tahun terakhir turut berpengaruh terhadap kualitas dan profesionalitas pendidik di Tanah Air. Karena itu, Depdiknas mengajukan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang guru honorer, guru bantu, dan wiyata bhakti kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN). Namun, hingga kini belum ada respons dari Men PAN. Padahal, RPP itu mendesak untuk segera diberlakukan.

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Baedhowi mengatakan, RPP tersebut mengatur tentang kualifikasi pengangkatan guru honorer, jenjang karir, gaji, dan masa pensiun. “Kalau RPP ini nanti sudah jadi PP, pemda wajib mengikuti,” terangnya di Depdiknas kemarin.

Harapannya, kata Baedhowi, pengangkatan guru honorer di daerah bisa terkendali. Seperti diwartakan, pertumbuhan guru honorer dua tahun ini tak terkendali. Pertumbuhannya mencapai 260 ribu orang. Baedhowi menyebut, pada 2007 jumlah guru di Indonesia sekitar 2,34 juta. Pada 2009, jumlahnya membengkak menjadi 2,607 juta. “Mereka mayoritas guru honorer atau non-PNS. Seperti, guru bantu, honorer daerah, maupun wiyata bhakti. Kualifikasinya di bawah S1/D4 lagi,” beber Baedhowi.

Dia menilai, pemerintah kabupaten/kota seenaknya mengangkat mereka. Padahal, menurut UU No 14/2005 tentang guru dan dosen pada pasal 15 disebutkan, penggajian guru dilakukan institusi yang mengangkat mereka. Sedangkan pengangkatan guru honorer swasta oleh yayasan berdasarkan sistem kontrak.

Dengan adanya RPP tersebut, kualifikasi guru honorer bakal ditetapkan. Mereka yang boleh mengajar adalah yang berkualifikasi S1/D4 dan mengantongi sertifikat pendidik. Kendati demikian, bagi guru honorer yang belum S1/D4 dan sudah terlanjur mengajar tidak akan digusur. Depdiknas berjanji bakal memberi beasiswa Rp2 juta per bulan untuk membantu mereka meraih gelar sarjana. “PP itu nanti berlaku bagi mereka yang ingin jadi guru,” jelasnya.

Bukan hanya itu. Sistem perekrutan guru honorer juga harus transparan. Sebab, selama ini perekrutan mereka dilakukan tertutup. Padahal, penggajian mereka mayoritas menggunakan dana BOS. Rekrutmen guru honorer wajib melalui seleksi. Untuk itu, Depdiknas berharap agar PGRI mendesak Men PAN untuk menyetujui RPP tersebut. Jika tidak, jumlah guru honorer bisa overload. Kesejahteraan mereka bisa terabaikan lantaran tak semua bisa diangkat menjadi PNS.
Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistyo mengatakan, PGRI mendesak agar RPP itu segera disetujui Men PAN. Sebab, PGRI memandang nasib guru honorer saat ini semakin miris. Menurutnya, masih banyak guru honorer yang bergaji rendah, sekitar Rp200 ribu per bulan. “Padahal, mereka mengajar dari Senin sampai Sabtu. Memang perhatian pemerintah terhadap guru PNS sudah baik, tapi terhadap guru honorer masih rendah,” kritiknya.

Masih banyak pula guru honorer yang gajinya dirapel dua bulan sekali. “Gaji mereka setara dengan buruh, sudah begitu dirapel lagi,” ungkapnya. Karena itu, kata dia, pemerintah diharapkan membuat aturan khusus yang mengatur agar gaji mereka setara dengan UMR. Dengan demikian, pada 2010 diharapkan sudah tidak ada lagi guru yang bergaji tak layak. “Kalau bergaji Rp 200 ribu sebulan artinya sama saja dengan pelecehan terhadap guru,” cetusnya.

Sumber: Sumeks

15 thoughts on “Depdiknas Ajukan RPP Guru Honorer Sejak Tahun 2009

  1. saya sangat setuju dilakukan penetapan RPP tentang guru honorer, sebab saya sendiri adalah tenaga pendidik yang berstatus honorer yang bertugas di salah satu sekolah SD Negeri di Kota Medan, yang selama ini menerima gaji sangat sedikit dan itupun dirapel 3 bulan sekali dari dana BOS. mohon agar Men-PAN dapat menyetujuinya dengan langkah-langkah yang baik. hidup guru honorer Indonesia. salam guru.
    —————————-
    Oke Gan…..

    1. Peraturan Pemerintah itu mempunyai kedudukan yang tinggi, kenyataannya pemerinyah daerah banyak yang melanggar PP tersebut terbukti dengan mengabaikan PP 48 thn 2005 jo PP 43 thn 2007 buat guru honor, tapi karena tidak ada sanksi apapun bagi pemda yg melanggar, tetap saja PP itu diartikan lain, sebagai pelaksana otda merekapun punya hak menentukan. yang pada bukti kecorobohan Pemda banyak daerah yang SK CPNS nya tdk menerima SK kerna terganjal, slh formasi atau hal2 lain, inilah yg disebut antara Pemerintah pusat dan daerah selalu lempar tanggung jwb, terbukti terlantarnya ribuan guru honor yng seharusnya telah selesai 2009 kenyataannya pusat menyalahkan daerah terlalu bebas mengangkat guru honor, padahal guru honor yg seharusnya telah terakomodir pada PP 48 jo PP 43 harusnya sdh selesai, buktinya …..Cuape’ duuueeehh…

  2. berdasarkan realitas dilapangan guru honorer hanya dibayar perjam kalau dihitung perbulan tdk sampai 200rb perbulan. maka kami berharap segera sahkan RPP dan standar gaji. karena kalau tidak PNS akan semena mena terhadap honorer.
    —————————
    Jangan berharap dan mengaduh. Bersatulah guru dalam wadah gerakan yang legal dan militen. Beraksi, Kawal terus RPP Tenaga Honorer!!

  3. Baiknya klo uda dijadikan PP,harusnya yang mengajar harus bergelar sarjana S.Pd..kasian yg lulusan STKIP dan FKIP msg bnyak yg nganggur,ini malah yg bergelar SE,SH,SP yg ngajar di SMPN dan SMAN,trimaksh

  4. Kepada Dirjen PMTK dan MENPAN Yth.
    Honorer di Dinas Pendidikan begitu banyak, padahal sesuai dg P 48 Th 2005, yang disebut tenaga honorer adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan yang bekerja sudah satu tahun pd tanggal 31 Desmber 2005. Permasalah timbul banyak di SD membuthkan guru bidang study, khususnya Guru Bahasa Inggris. Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon kepada MENPAN DAN MENDIKNAS , agar mengakomodir atau menyalurkan bagi tenga honorer di SD yang bukan guru kelas. Karena Bagaimanapun mereka telah MENGABDI bertahun-tahun. Pada pegangkatan honorer yang lalu mereka semua dengan latar belakang pendidikan apapun di angkat menjadi PNS, dengan catatan mereka harus menempuh pendidikan yg sesuai. RPP pengangkatan honorer tahun 2010 kami berharap mengakomodir semua pendidikan honorer, sehingga mereka yang dulu teranulir sekarang bisa diangkat PNS semua. Trima kasih atas perhatian pemerintah

  5. data base tenaga honorer yang ada di BKD setiap daerah tolong dong agar ditambah jangan samapi data itu tidak berubah tolong dong depdiknas lebih agresif memperjuangkan nasib guru honorer

  6. tolong dong diperjuangkan nasib guru honorer kayak saya ini. masak gaji 200rb sebln. buat ganti bensin aja gak cukup

  7. Lagian kalau di lihat dari data yang ada di lapangan terjadi ketimpangan BIROKRAT mengatakan jumlah guru dah melebihi ketentuan kwantitas tapi kenyataan yang pernah saya temui di Banyumas bahwa guru SD sangat kurang. ada lagi kasus satu kepala sekolah mengepalai lebih dari 1 sekolah bukankah ini menjadi sebuah pembohongan publik dari segi data yang beredar

  8. saya sebagai guru honorer sekolah swasta cuman bisa berharap dan berharap kepada pemerintah walaupun kami tak bisa diangkat menjadi pns melalui jalur database…..
    tapi kami cuman berharap lsesuaikanlah upah kami minimal sesuai dengan UMR.
    semua masalah yang ada cuman ada pada kesejahteraan dan gaji saja…
    saya yakin semua guru honor cuman minta kesejahteraan saja….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s