RPP Guru Jadi PNS Segera Kelar

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mendesak agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan guru menjadi PNS segera selesai dan diterbitkan. Sebab, gelombang desakan dari berbagai daerah ihwal pengangkatan guru honorer menjadi CPNS terus berdatangan.

Wakil Mendiknas Fasli Jalal mengatakan, pihaknya telah menyiapkan agar peraturan itu selesai tepat waktu. Berdasar data Kemendiknas, saat ini masih ada 68.157 guru honorer daerah (honda). Yaitu, guru non-PNS yang diangkat kepala daerah untuk sekolah negeri dan swasta. Sedangkan jumlah guru bantu mencapai 11.675 orang. Mereka adalah guru yang diangkat Kemendiknas dan digaji APBN.

Sedangkan jumlah guru tidak tetap (GTT) atau guru yang diangkat kepala sekolah 716.000 orang. Plus guru tetap yayasan (GTY) yang diangkat yayasan dan bekerja di sekolah swasta mencapai 250.000. “Kami berupaya menyelesaikan pengangkatan mereka secepatnya. Guru dari yayasan tidak diprioritaskan pada pembahasan ini karena sifatnya komersial,” jelas mantan Dirjen Dikti itu kemarin (4/2).

Fasli menjelaskan, problem guru menjadi salah satu fokus kemendiknas saat ini. Sebab, penataan tenaga pendidik dinilai menentukan proses pendidikan. “Kami selesaikan masalah gurunya dulu. Baru proses pengajaran. Semuanya bertahap,” ujarnya.

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas Baedhowi mengatakan, hingga kini pengangkatan guru menjadi PNS masih dalam pembahasan. “Kami masih terus berkordinasi dengan tim adhoc panja gabungan DPR. Targetnya selesai secepatnya,” jelasnya. Kemendiknas tak ingin problem pengangkatan guru honorer berlarut-larut.

Di tempat terpisah, Ketua Tim Ad Hoc Panitia Kerja (Panja) Gabungan Tenaga Honorer DPR Rully Chairil Azwar menegaskan DPR masih menunggu hasil verifikasi data tenaga honorer dari sejumlah instansi. Yakni Kemendiknas, Kementerian Pertanian, Kementerian PAN dan RB, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Kamis ini kami verifikasi bersama,” ujarnya.

Kemudian. panja gabungan melaporkan ke DPR dan mengusulkan penyempurnaan RPP. Selanjutnya, DPR menyerahkan kepada pemerintah agar rancangan ini mesti menjadi PP. Kemendiknas juga diminta menyeleksi guru honorer mana yang diprioritaskan menjadi PNS. Rully juga mengingatkan batas umur pengangkatan guru PNS mesti diperhatikan. Jika sudah melewati batas umur, tidak bisa diangkat menjadi PNS. Kecuali, menaikkan gaji mereka sesuai upah minimum regional (UMR).

Sumber: Jambie

8 thoughts on “RPP Guru Jadi PNS Segera Kelar

  1. Education Development Community (EDC) mengucapkan terima kasih kepada Wakil mendiknas Fasli Jalal dan Dirjen PMPTK Baedhowi atas niat dan kesungguhannya mengawal RPP tentang Guru bantu dan guru honorer agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
    EDC mendukung pernyataan Bapak Fasli Jalal untuk membenahi guru terlebih dahulu baru membenahi pengajaran, kurikulum…dan lain-lain.
    Bagaimana guru mampu memberdayakan murid kalau guru saja tidak berdaya…???
    guru bantu dan guru honorer mampu bertahan karena harapan………dan keinginan…….
    honornya sangat tidak layak, lebih besar gaji pembantu……
    EDC mengharapkan agar Panja DPRRI benar-benar memahami hal ini…NKRI tidak akan pernah besar kalau tidak ada keinginan politik dari pemerintah dan DPR untuk mengembangkan pendidikan nasional..guru adalah motor penggerak pendidikan untuk itu perlu dibenahi dan diperlakukan dengan baik…salam pendidikan

  2. Forum Masyarakat Transparansi (FORMAT) mengucapkan terima kasih pada Bapak Fasli Jalal atas perhatian dan ketulusan hatinya untuk mencari penyelesaian tentang guru bantu dan guru honorer.
    Persoalan guru bantu dan tenaga honorer tidak selesai disebabkan :
    1. Kurangnya koordinasi antara Kemendiknas, Kemenpan dan Pemda dalam menyelesaikan persoalan guru bantu dan guru honorer.
    2. Data base dan Pemahaman tentang guru bantu dan guru honorer di ketiga instansi tersebut berbeda-beda.
    3. Presiden sebagai Kepala Negara kurang serius dalam mengurusi masalah pendidikan, terutama penyelesaian guru bantu.
    4. PGRI sebagai satu-satunya “Organisasi Plat Merah” guru seluruh indonesia tidak mampu memperjuangkan dan mensejahterakan tenaga pendidik (GURU), terutama guru bantu dan guru honorer.
    Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti terima kasih..Salam FORMAT

  3. Nama marlina, umur 34 tahun, mengajar sejak tahun 1999,menjadi honor daerah sejak 2003!smpai skrang blum d perhatikan nasib,hidup pas2an hny mengandalkan gaji honda yg d byar tiap 9 bulan skali’krn egoisme pemkab 4 lawang mereka tdk d angkt jd pns krn tdk pny org hebat yg membantu

  4. Mas Suciptoardi, orang atau organisasi sosial jika memberi dukungan thdp suatu kebijakan tidak harus mempunyai jasa atau action khan ? Apalagi dukungan terhadap isu yang menyangkut masa depan dan harapan dari sebagian warga negara yang sudah mengabdi sekian lama dengan honor yang relatif sangat minim. Sekian agar menjadi Koreksi bagi anda.

    1. kalau anda beraanggapan: “tidak harus”, silahkan. Bagi saya, harus ada jasa atau aksi, apalagi untuk pendidikan Indonesia. Yah, aksi nulis atau memberi informasi (jasa) juga boleh. Jangan tersinggung ya…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s