Indonesia dan Timor Leste setelah 1974

Pada tanggal 25 April 1974 angkatan bersenjata Portugis – melakukan perubahan fundamental oleh karena pengalaman memerangi gerakan kemerdekaan di Afrika terhadap koloni Portugis – menjatuhkan kediktatoran dan menggerakkan proses dekolonisasi di Timor Leste. Organisasi politik di Timor Leste mampu keluar walaupun undang-undang khusus yang berlaku di Timor Leste berarti menghindari penggunaan kata “partai”, dan mengunakan kata “kesatuan”, “asosiasi” atau “pemuka”.

Pada tanggal 11 Mei 1974, Persatuan Demokrat Orang Timor (UDT1) merupakan partai politik pertama yang dibentuk. Kemudian pada tanggal 20 Mei diikuti oleh Asosiasi Demokrat Sosial orang Timor (ASDT2), yang kemudian menjadi Pemuka Revolusioner Independen untuk Timor Leste(FRETILIN33) pada bulan September 1974. Organisasi yang ketiga adalah Asosiasi untuk Integrasi Timor ke Indonesia (APODETI4). Yang kemudian diganti namanya agar dapat diterima oleh pemilih menjadi Asosiasi Popular Demokratik Timor (juga disingkat APODETI) namun sangat sedikit dukungan di Timor Leste.

Fretilin dan UDT adalah dua partai politik terkemuka. Keduanya mendukung kemerdekaanTimor Leste, dengan Fretilin mempromosikan kemerdekaan yang cepat dan yang kedua mempromosikan kemerdekaan secara bertahap. Fretilin juga berusaha untuk melakukan reformasi tanah, reformasi administrasi, pendidikan popular dan pengembangan industri kecil berdasarkan pada produk-produk utama seperti kopi. Walaupun tidak pernah diadakan pemilu, Fretilin menegaskan bahwa Fretilin merupakan “satu-satunya wakil yang sah” untuk masyarakat Timor Leste.4 Retorika semacam ini meningkat perbedaan dengan UDT, yang didominasi oleh keluarga pemilik tanah-konservatif , oleh sebab itu menentang program reformasi tanah Fretilin. Kurangnya pengalaman berpolitik oleh semua pemimpin, dengan sendirinya hasil dari bertahun tahun tahun hidup di bawah authoritarianisme Portugis, dapat dilihat dalam serangan lisan a dan kadang-kadang serangan fisik terhadap satu sama lain dalam kontes politik berikutnya. Kurangnya pengalaman berpolitik mereka dimanipulasi oleh tetangga Indonesia, yang mana layanan intelijennya telah melaksanakan operasi tersembunyi di Timor Leste dengan tujuan akhir penyerobotan.

Kemerdekaan Timor Leste yang disusul dengan reformasi tanah, dan pendidikan masyarakat akan proses demokrasi dapat menjadi contoh bagi publik di Indonesia dengan contoh sukses demokratis alternatif di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Hal amat tidak disegani oleh rezim Suharto, yang mempraktekkan politik pengecualian dan hak pilih popular. Pembuat kebijakan Australia memahami rezim Indonesia. Michael Curtin, Kepala Seksi Indonesia di Departemen Luar Negeri Australia, mengakuinya dengan jujur saat beliau menulis:

“Jika sebuah kemerdekaan dan perubahan fundamental politik Timor Leste dicapai dengan sukses, dengan politik dan bantuan ekonomi tidak sukai Indonesia, tentu akan menjadi sesuatu yang tidak enak dilihat.”6

Indonesia mengunakan alas an anti- Komunis dalam menentang kemerdekaan Timor Leste. Mengklaim (dusta) bahwa komunis dari Cina mencoba untuk masuk ke Timor Leste, bahwa Vietnam kemungkinan akan mengirim pasukan ke Timor Leste, bahwa Timor Leste akan memberikan kepada Uni Soviet sebuah pangkalan angkatan laut yang akan membagi perairan Indonesia menjadi dua zona dan lainnya (semua palsu) terinspirasi klaim Perang Dingin. Masalah sebenarnya adalah ancaman demokratis alternatif terhadap kediktatoran Orde Baru kemungkinan dapat menginspirasi masayarakat Indonesia lainnya.7

Indonesia menambah upaya pengumpulan data intelijen di Timor Leste segera setelah April 1974. Memudahkan representatif Apodeti, Tomas Gonçalves, mengunjungi kepala militer Indonesia, Jenderal Maradean Panggabean, di Jakarta pada bulan September 1974. Segera setelah itu, pasukan khusus Indonesia mulai melatihan personil Apodeti di Timor Barat sebagai bagian dari kampanye destabilisasi yang dikenal sebagai Operasi Komodo. Operasi ini juga melibatkan siaran radio inflamatori menyiarkan bahwa Portugis sudah mau mengadakan penarikan kembali dan bahwa komunis Vietnam dan Cina yang akan masuk ke Timor Leste. Cerita mirip juga ditanam media Indonesia dan media asing. Awal 1975, para strategis Indonesia menyadari bahwa mereka tidak dapat memperoleh wilayah melalui metode ini. Karena itu mereka mulai untuk merencanakan penguasaan secara militer.

Satu tahun lebih sebelum invasi Indonesia, Bill Pritchett, seorang pejabat senior di Departemen Pertahanan, berpendapat bahwa Australia harus mendukung penentuan nasib sendiri untuk Timor Leste walaupun Indonesia keberatan. Bukannya mengandalkan gagasan idealistis untuk mempertahankan hak-hak orang Timor, dia mengambil posisi yang realistis, yaitu bahwa tidak mungkin untuk menyembunyikan brutalitas militer Indonesia dari publik Australia, maupun melakukan hubungan kerja yang baik dengan Indonesia di muka umum selama kutukan public berkelanjutan. DFAT harus berpegang pada hal yang menjengkelkan, dia berpendapat.

Pritchett memberikan saran berikut ini:

  1. Mendorong proses dekolonisasi di bawah naungan PBB agar masalah Timor Leste di internationalisasikan.
  2. Menegaskan keterlibatkan Fretilin, UDT dan APODETI dalam proses dekolonisasi.
  3. Mendorong pengawasan secara internasional akan referendum untuk kemerdekaan.
  4. Memastikan bahwa Timor Leste masuk dalam perjanjian keamanan dengan Indonesia (dan / atau Australia), sehingga menghindari keprihatinan Indonesia tentang ketidakstabilan.

Nasihatnya diabaikan demi kepragmatisan, keras kepala dan keras hati strategi hubungan baik dengan militer Indonesia. Tetapi diplomat Australia telah sepenuhnya dikompromi oleh strategists Indonesia, yang melakukan penghinaan kepada mereka yang seharusnyaberkeahliab dalam politik luar negeri. Mereka diberikan rahasia briefing tentang rencana militer Indonesia, yang mana setiap briefing membuat mereka lebih berkompromi:

Sebagaimana, Canberra telah diberitahukan terlebih dahulu terus-menerus, setiap hari, dan tidak pernah ada keberatan, akan menjadi lebih sulit bagi Canberra menghentikan atau memprotes. Akibatnya, arus informasi yang stabil membuat bentuk santase: Pengajuan segala bentuk keberatan pada titik tertentu diancam dengan pembeberan persekonkolan sebelumnya.8

Memang, mereka yang berkeras hati hanyalah para keluarga korban dan bukan sahabat mereka di Indonesia.

——————————————

1 Uniao Democratica Timorense.

2 Associacao Social Democratica Timorense.

3 Frente Revolucionaria do Timor-Leste Independente.

4 Associacao para Integracao de Timor na Indonesia.

5 CAVR 2005, Laporan Akhir, Bagian 3 – Sejarah Konflik, p 27.

6 W. Way 2000 (ed), Australia dan Indonesia Kerjasama dengan Timor Portugis, 1974-76, Melbourne University Publishing.

7 Pada akhir tahun 1980-an, sekumpulan penduduk Indonesia tertarik akan pendidikan alternatif, kesehatan dan koperasi yang tumbuh di Timor Leste, ketika mereka mengetahui bahwa Fretilin memiliki minat yang sama pada tahun 1975. Sekumpulan penduduk Indonesia ini menjadi inti dari gerakan pro-demokrasi terhadap rejim Suharto, dan didukung faktor-faktor yang penyebab di Timor Leste setelah peristiwa berdarah Santa Cruz pada tahun 1991.

8 D. Ball dan 2000 H. McDonald, Death in Balibo, Lies di Canberra, Allen and Unwin, p 67.

Sumber: UNSW

One thought on “Indonesia dan Timor Leste setelah 1974

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s