Perwakilan Guru Honorer Mengadu ke F-PG

Rabu, 10 Maret 2010

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah perwakilan dari lebih kurang 6.800 guru honorer di sekolah negeri di DKI Jakarta mengadu ke Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/3). Nasib mereka seperti telor di ujung tanduk, karena selama ini tidak ada payung hukum, dan meski sudah mengabdi belasan tahun tidak diberi kesempatan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Mereka minta Fraksi Golkar ikut memperjuangkan nasib mereka, tak hanya diangkat jadi CPNS tapi juga keberadaan 6.800 guru honorer di SD, SMP, SMA dan SMK negeri di Jakarta, tidak dilihat sebelah mata. Honor dari APBD selama mengabdi tak pernah terima, tapi tenaga dan pikirannya dibutuhkan sekolah. Ironinya, belakangan mereka dengan mudah disingkirkan oleh kepala sekolah (kepsek).

“Guru honorer ibarat habis manis sepah dibuang. Dulu kami direkrut kepala sekolah karena kebutuhan sekolah,” ujar Sumarno, Ifah Sarifah dan Yuswaningsih. Contoh kasus di SMPN 283 Cipayung, Jakarta Timur, Saptorini, guru honorer di SMP 283 saat menjalani cuti melahirkan, tiba-tiba diberhentikan sebelum habis masa cutinya. Dia diberhentikan oleh kepala sekolah karena sudah ada guru PNS pengganti. Demikian pula 7 guru honorer lainnya di sekolah yang sama sudah diberitahukan oleh kepala sekolah, akan segera menyusul. Pemberhentian guru-guru honorer itu mengatasnamakan anjuran Dinas Pendidikan (Disdik) DKI. Sementara itu, mereka juga bercerita, masih ada sekolah negeri yang merekrut guru jadi honorer karena ketiadaan guru di sekolahnya. Sedangkan honor sebulan yang mereka terima sangat tergantung kebijakan kepala sekolah besarannya antara Rp 250.000-Rp 900.000. Sumber dana untuk honor para guru honorer itu diambil dari biaya bantuan operasional (BOS).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, H Asraf Ali berjanji akan memperjuangkan dan mengkoordinasikan dengan Fraksi Partai Golkar DPR RI agar Peraturan Pemerintah (PP) yang menghalangi mereka terangkat jadi PNS, dihapus. Mengingat pengabdian mereka yang cukup lama dan berjasa dalam mencerdaskan anak bangsa. Apalagi selama ini mereka tak dapat honor khusus dari pemerintah kecuali tunjangan fungsional Rp 200.000 per bulan.

Asraf Ali juga mengingatkan Disdik DKI untuk mencabut kebijakan yang menyuruh kepala sekolah negeri agar menyingkirkan para guru honor di sekolahnya.

“Jangan terulang seperti kejadian di SMPN 283 yang kepala sekolahnya main pecat guru honor saat menjalani cuti melahirkan. Ini sangat tidak manusiawi,” katanya.

Padahal sejarah berdirinya delapan tahun silam, SMPN 283 awalnya cuma ada 4 guru PNS termasuk kepala sekolah dan kekurangan guru mengajar diisi oleh sekitar delapan guru honor. “Guru honorer kenyataannya ada, dan dibutuhkan,” ucapnya.

Sumber: Suarakarya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s