KENDALA DIPLOMASI RI SOAL TIMOR TIMUR

 Oleh: Ikrar Nusa Bhakti (peneliti pada Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI)

Catatan Redaksi:

        Tulisan ini merupakan makalah dengan judul "Kendala Internal
dan Eksternal Diplomasi RI Soal Timor Timur" yang disampaikan pada
seminar "Penyelesaian Damai Masalah Timor timur Pasca Soeharto" yang
diselenggarakan Komite Solidaritas Penyelesaian timor Timur (SOLIDAMOR)
di Gedung PKBI pada 14 Juli 1998.

1. PENDAHULUAN

   Ketika Portugal angkat kaki dari Timtim awal September 1975, Fretilin menguasai seluruh wilayah ini bahkan sempat memproklamirkan kemerdekaan secara unilateral pada akhir November 1975. Tetapi dengan adanya deklarasi Balibo, 30 November 1975, partai-partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalista menyatakan integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia.

        Deklarasi Balibo tersebut secara langsung  memberikan keabsahan
bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk Pemerintahan Sementara Timor
Timur (PSTT). Adapun susunan personalia dalam PSTT tersebut dipilih
berdasarkan  besar kecilnya partai. Karena pada waklu itu partai
terbesar adalah Apodeti dan UDT, maka secara politis pemerintah Rl
memilih Arnaldo dos Reis Araujo dari Apodeti untuk memimpin SPTT . Ini
dilakukan karena Apodeti sejak awal memang partai pendukung utama
integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Masa pemerintahan
sementara ini berlangsung amat singkat, berawal pada 30  Desember 1975
dan berakhir pada 17 Juli 1976, dengan diberlakukannya UU no 7/l976 dan
PP No. 19/1976 tentang Pembentukan Pemerintahan daerah TK I Propinsi
Timor Timur. Dengan demikian, Timor Timur secara resmi menjadi Propinsi
ke 27 Republik Indonesia.

        Pada 17 Juli 1998 ini, dua puluh dua tahun sudah Timor Timur
menjadi bagian dari Republik Indonesia. Integrasi Timor ke wilayah
Republik Indonesia diundangkan dalam UU No. 7/1976. Akan tetapi selama
itu pula peleburan Timor Timur ke dalam "nation" Indonesia masih
menghadapai berbagai persoalan yang krusial. Dari sisi internasional,
baik Portugal sebagai bekas penjajah maupun sebagian besar anggota
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) masih belum mengakui secara formal
Timor Timur sebagai bagian dari RI. Pada tataran politik lokal, gerakan
anti integrasi masih cukup kuat dan justru didukung oleh generasi muda
(usia belasan dan dua puluhan tahun) yang tidak mengalami masa-masa
perang. Dengan demikian, thesis yang menyatakan bakal tuntasnya masalah
integrasi setelah surutnya generasi masa perang, tidak terbukti dengan
realitas yang ada di lapangan. Thesis yang menyebutkan "Menangkan medan
laga dahulu, menangkan diplomasi kemudian" seperti yang dilakukan
Vietnam setelah terjadinya reunifikasi Vietnam Utara dan Vietnam
Selatan menyusul kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam pada
1975, tampaknya tak begitu tepat untuk diterapkan dalam kasus integrasi
Timor Timur ke dalam wilayah RI pada 1976. Tampaknya, thesis "Menangkan
hati rakyat dahulu, menangkan diplomasi kemudian",  lebih tepat untuk
kasus Timor Timur (Timtim). Dengan demikian, tanpa adanya sokongan
penuh rakyat Timtim soal integrasi, kendala eksternal yang dihadapi
Indonesia dalam diplomasi Timor Timur akan tetap ada atau bahkan
semakin besar.

        Problematik di Timor Timur hingga saat ini sering dipahami
dalam pendekatan keamanan dan politik. Padahal persoalan Timtim saat
ini tidak semata-mata bersumber pada masalah tersebut, tetapi juga
masalah sosial keagamaan, ekonomi, dan kebudayaan. Persoalan-persoalan
sosial di Timtim menjadi krusial ketika dibungkus menjadi persoalan
politik, yang bila meletup, pada saat itu juga akan menghadirkan reaksi
tidak hanya pada skala nasional, tetapi juga internasional. Dengan kata
lain, masalah Timtim tidaklah sesederhana seperti yang kita bayangkan,
kita tonton di televisi nasional, ataupun kita baca dari
pernyataan-pernyataan resmi pemerintah yang dimuat media-media massa
cetak di tanah air.

        Masalah Timtim berdimensi amat luas. Ia mengkait antara dimensi
internasional, nasional, provinsial dan lokal. Keempat dimensi itu
saling berkaitan satu sama lain. Apa yang terjadi pada tataran
internasional, yaitu belum adanya pengakuan internasional terhadap
status politik Timtim, amat berpengaruh pada dinamika politik tingkat
nasional, provinsi, dan lokal (politik di perkotaan dan pedesaan).
Sebaliknya, apa yang terjadi pada tataran lokal, akan secara simultan
mempengaruhi dinamika politik pada talaran provinsi, nasional dan
internasional. Sebagai tambahan, selama status politik Timtim belum
diakui secara internasional, selama itu pula berbagai program
pembangunan di segala bidang dan di seluruh, pelosok Timtim tidak akan
berjalan mulus.

        Jika kita mencermati masalah Timtim, tampak jelas bahwa
pendekatan keamanan dan pembangunan yang mengacu pada mainstream
culture tidaklah tepat. Dengan kata lain, pembangunan yang dilakukan
secara represif tidak akan menyelesaikan status politik Timor Timur.
Pendekatan pembangunan yang bercirikan gaya "Dunia Ketiga" untuk
mensejajarkan berbagai wilayah agar tampak maju di mata negara-negara
luar juga kurang tepat, karena inti permasalahan itu sendiri, yaitu
pengakuan dunia luar atas status politik Timtim, masih belun selesai.
Kita tidak lagi hanya mendasarkan motto kita pada "menangkan medan laga
dahulu, menangkan diplomasi kemudian", karena dunia sekarang telah
berubah. Di awal perkembangan revolusi industri dan kapitalisme
berabad-abad lalu, tak ada yang meributkan jika sebuah negara mencaplok
wilayah lain, baik untuk kepentingan ekonomi (pasar atau sumber daya
alam), kejayaan negara, ataupun penyebaran agama (Gold, Glory, Gospel).

        Pada masa itu belum ada Liga Bangsa Bangsa (LBB) dan kemudian
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mengatur soal penentuan nasib
sendiri bangsa bangsa yang terjajah dan Deklarasi Universal tentang
Hak-hak Asasi Manusia. Pada saat itu apa yang terjadi di satu sudut
belahan bumi tak bisa diketahui oleh orang dari sudut bumi lainnya pada
detik itu juga. Kini, di akhir abad ke 20, proses internasionalisasi
atau globalisasi di berbagai bidang, khususnya di bidang teknologi,
telekomunikasi darl transportasi (Tiga T), terus berproses. Tidak heran
jika globalisasi ekonomi, penentuan nasib sendiri, penyebaran demokrasi
dan HAM, atau pun globalisasi komunikasi melalui satelit yang
mempermudah jaringan radio, televisi dan internet (cyberspace) juga
terkait dengan masalah Timtim. Jaringan organisasi non pemerintah
internasional seperti East Timor Alert Network (ETAN) yang berpusat di
Canada, misalnya, sudah merambah ke berbagai negara, khususnya
negara-negara Barat. Bukan mustahil ada pula NGO (LSM) di Indonesia
yang juga menjadi bagian dari penyebaran informasi yang dikelola ETAN.
(Lihat: Ikra Nusa Bhakti: "Memenangkan Diplomasi Timor-Timor, Suara
Karya 9 Desember 1996).

        Tulisan ini memaparkan berbagai kendala eksternal dalam
diplomasi lndonesia mengenai Timor Timur. Pokok bahasan lebih
difokuskan pada kaitan antara internasionalisasi masalah Timtim dengan
politik domestik suatu negara, dan apa yang dapat dilakukan Indonesia
untuk menangkal masalah tersebut.

2. INTERNASIONALISASI DAN POLITIK DOMESTIK MASALAH TIMOR TIMURPenyelesaian politik masalah Timor Timur tampaknya masih
memerlukan waktu yang panjang. Meskipun di mata Indonesia masalah Timor
Timur telah selesai, namun, seperti diutarakan Menlu Ali Alatas
pertengahan Januari 1994, masalahnya tersisa di PBB. Sampai saat ini,
Timtim masih tercantum di dalam agenda Sidang Umum PBB sebagai "wilayah
yang belum mempunyai pemerintahan sendiri" (non self -government
territory). Bahkan banyak negara masih mengakui secara de jure bahwa
Timtim ialah wilayah seberang lautan (over seas territory) Portugal.
Ini berarti, proses dekolonisasi Timtim yang sesuai dengan hukum
internasional dan diakui oleh PBB, belumlah terlaksana.

        Seperti telah disinggung, inti masalah Timtim adalah belum
diakuinya secara internasional status politik Timtim sebagai bagian
dari wilayah Indonesia. Timtim masih dianggap sebagai wilayah kekuasaan
administratif atau wilayah seberang lautan Portugal. Karena itu, Timtim
dijadikan "bola yang disepak ke sana ke mari" sesuai dengan kepentingan
nasional berbagai negara, bahkan oleh politisi yang mewakili kelompok
kecil masyarakat di dalam suatu negara seperti di AS. Dengan kata lain,
politik domestik di suatu negara contohnya di Amerika Serikat,
Australia, Portugal dan negara-negara Uni Eropa lainnya, serta
Indonesia berpengaruh luas pada pelaksanaan politik luar negeri dan
citra negara-negara tersebut. Sebaliknya politik internasional yang
menyangkut masalah Timtim juga amat berpengaruh pada politik domestik
negara-negara tersebut dan berimbas pada situasi di Timtim.

        Pemerintah AS di bawah Presiden Bill Clinton, misalnya, cukup
peduli pada masalah Timtim karena berkaitan dengan politik domestik dan
politik luar negerinya. Salah satu pilar dari politik luar negeri AS adalah
"menyebarkan demokrasi, demokratisasi dan Hak-hak asasi manusia (HAM)
ke luar negeri". Dua pilar lainnya adalah meningkatkan kemakmuran
ekonomi rakyat AS dan dunia, dan mempertahankan kekuatan militer AS.
Karena itu, AS selalu mencermati masalah-masalah demokrasi dan HAM di
seluruh dunia, kecuali di dalam negerinya sendiri, termasuk di
Indonesia, atau lebih khusus di Timtim (Ikra Nusa Bhakti, "Clinton dan
Timor Timur", Tempo Interaktif, 9 Desember 1996).

        Pada konferensi pers di Canberra, Australia, 20 November 1996,
Presiden Bill Clinton mengatakan, "...We will continue to try to work
to do what we can to resolve this (the East Timor question) in a way
that is consistent with what I believe are universal values with regard
to human rights and human dignity" (The Jakarta Post 21-11-1996). Ia
menambahkan bahwa Timor Timur adalah wilayah di mana Indonesia tidak
mampu mengelolanya secara stikses. Namun pada saat yang, sama Clinton
diam seribu bahasa ketika wartawan menanyakan soal permintaan Senator
Chris Dodd pimpinan Partai Demokrat dan 14 anggota senat AS yang
meminta agar Clinton mengusulkan referendum soal Timtim kepada Presiden
Soeharto saat bertemu di KTT informal APEC di Manila, 25 November 1996.

        Pernyataan Clinton itu menunjukkan adanya dualisme cara pandang
AS dalam masalah Timtim. Dari satu sisi, sesuai dengan pilar ketiga
politik luar negeri AS di bawah pemerintahan Clinton, ini mencirikan
tradisi pendekatan Universalis atau Kantian dalam hubungan
internasional, yaitu kepedulian pada isu-isu keadilan, moralitas dan
hak-hak asasi manusia. Dan sisi yang lain, sesuai dengan pilar kedua
politik luar negeri AS yang menyangkut masalah pertahanan, keengganan
mengajukan masalah referendum di Timtim yang bisa berdampak buruk pada
hubungan AS-Indonesia berakar pada tradisi hobbesian atau realis, yaitu
kepedulian pada perimbangan kekuatan, tata internasional dan isu-isu
keamanan regional (pengertian hobbesian dan Kantian diambil dari Hedley
Bull. The Anarched Society:Study of Order  World Politics, NY, Columbia
University Press, 1977). AS juga peduli pada pilar pertama politik luar
negerinya, yaitu mumperkuat ekonominya.

        Jika kita cermati sejarah penyatuan Timtim ke dalam wilayah
Indonesia, pengiriman "sukarelawan" (baca: tentara) Indonesia ke Timor
Portugis pada 7 Desember 1975, dikenal dengan sandi "Operasi Seroja",
dilakukan kurang dari dua puluh empat jam setelah Presiden AS, Gerald
Ford, dan Meniu AS Dr. Henry Kissinger meninggalkan Indonesia.
(Bilveer Singh, East Timor, Indonesia and the world the Myth and
Realities, Revised Edition. Kuala Lumpur: ADPR Consult (M), l996, hal
47. FX Lopes da Cruz, Duta Besar Khusus Rl untuk masalah Timtim,
Kontroversi Hadiah Nobel dan Pengaruhnya Bagi Diplomasi Politik Rl
Menyangktut Timor Timur". Jurnal Caraka, No 2/Thn 1 Aguslus-Seplember
1997 hal 38 juga menyalakan bukan suatu kebetulan jika kekalahan
Fretilin terjadi hanya enam hari setelah Presiden Ford meninggalkan
Indonesia). Ini berarti, AS saat itu tahu, atau bahkan mungkin
menyetujui, tindakan Indonesia itu. AS dan Australia saat itu khawatir
bahwa Timor Portugis di bawah Fretilin, akan menjadi Kuba kedua di
kawasan Asia Tenggara. Perlu diingat, saat itu masih berkecamuk perang
dingin, AS baru saja ditendang dari Vietnam, dan masih percaya pada
teori domino soal perluasan komunisme di Asia Tenggara.
Kini, setelah Perang Dingin usai dan Asia Tenggara dipandang
oleh Clinton telah berubah dan "Dominos to Dynamos", "AS menerima
penyatuan Timtim tanpa mempertahankan bahwa suatu tindakan penentuan
nasib sendiri yang valid telah dilakukan". Namun demikian, seperti kata
Winston Lord di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, 18 September
1996, "We believe that an internationally accepted comprehensive
settlement is the best way to achieve lasting improvements in the
situation in East Timor" (Forign Affairs, 19-11-1996).  AS sebagai
negara adidaya merasa bahwa ia bisa mendesak Indonesia, baik melalui
forum bilateral maupun PBB, untuk melakukan referendum di Timor Timur.
Ini merupakan bagian dari politik penyebaran demokrasi dan HAM-nya ke
seluruh pelosok dunia. Melihat sikap AS (pemerintah} Clinton, Senat dan
Konggres) yang memberi angin soal referendum itu, Ramos Horta dalan
wawancaranya di CNN 19 November 1996, menyatakan bermaksud bersama-sama
dengan Uskup Belo mengunjungi Washington pada Maret/April 1997 untuk
menemui para pemimpin AS. Ternyata kemudian, hanya Uskup Belo yang
bertemu sejenak dengan Clinton pada kunjungannya ke AS pada tahun 1997
tersebut.

        Tampaknya, AS akan selalu menghitung untung ruginya dalam
menyelesaikan masalah Timtim melalui referendum, tergantung pada
tradisi mana yang lebih kuat, apakah universalis ataukah realis. Dengan
kata lain, AS harus berhitung, apakah Indonesia atau referendum Timtim
yang lebih penting. Indonesia selama ini dipandang sebagai negara di
Asia Tenggara yang cukup penting bagi AS, baik dari segi
politik/diplomasi, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dari segi politik/
diplomasi, Indonesia memiliki peran positif di dalam ASEAN Organisasi
Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), PBB dsb. Secara
ekonomi, perdagangan AS-Indonesia, telah berkembang mencapai hampir 60
persen dalam lima tahun terakhir (1991-1996), hampir mencapai $US 12,3
milyar, dan investasi AS di Indonesia lebih dari $US 7 milyar, di luar
sektor gas dan minyak bumi. Soeharto juga pendukung kuat APEC dan
liberalisasi ekonomi, yang adalah bagian dari kepentingan nasional AS.
Indonesia di bawah Soeharto juga dipandang sebagai "negara yang baik"
dalam menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara, membantu diplomasi
penyelesaian politik masalah Kamboja dan Moro di Filipina Selatan, ikut
dalam berbagai pasukan perdamaian seperti di Kamboja, Vietnam dan
Bosnia, tidak bersimpangan politik dengan AS selama menjadi Ketua
Gerakan Non Blok 1992-1995.

Indonesia juga memberikan fasilitas berlayar dari utara ke selatan melalui
alur kepulauan Indonesia (AKI), fasilitas berlabuh dan reparasi bagi
kapal-kapal perang AS fasilitas mendarat dan pengisian bahan bakar bagi
pesawat-pesawat tempur dan pembom AS Meski Indonesia tidak selalu mendukung
politik internasional AS di forum-forum internasional seperti di Majelis
Umum PBB atau di Dewan Keamanan PBB, pengambilan posisi yang berbeda karena
perbedaan kepentingan nasional tersebut tidak dilakukan secara vulgar seperti
pada era kepemimpinan Presiden Soekarno.

        AS juga harus berhitung, apa kah pamor politiknya sebagai
negara adidaya kampiun demokrasi masih cukup kuat? Nyatanya, ketika
Clinton sesumbar soal HAM dan demokrasi di Timtim (dan Myanmar) pada
1995-1996, saat yang sama Dubes AS di PBB, Madeline Albright, memveto
pencalonan kembali Sekjen PBB Boutros Boutros-Ghali. Padahal, 14
anggota Dewan Keamanan PBB lainnya mendukung Boutros-Ghali. Inikah
demokrasi ala AS?

        Lalu, apa kah ucapan Clinton itu hanya sebagai
internasionalisasi politik domestik AS, agar Clinton bisa berdamai
dengan Kongres (dan Senat)? Atau apakah Clinton akan menerapkan active
mediation policy seperti dalam kasus- Irian Barat yang menghasilkan
Persetujuan New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat ala Indonesia
pada 1969? Tampaknya tak semudah itu. Masalah Timtim kini lebih rumit
ketimbang Irian Barat. Irian Barat hanya diselesaikan melalui diplomasi
G to G Indonesia-Belanda dengan bantuan AS. Dalam soal Timtim, bukan
hanya Indonesia, Portugal dan Sekjen PBB yang bermain, tapi juga
unit-unit lain yang lebih kecil seperti Gereja, rakyat Timtim di
Indonesia dan orang Timtim di luar negeri. Masalah timtim tidak bisa
diselesaikan oleh AS, melainkan tergantung kepada kemauan politik dan
wawasan politik para pejabat sipil dan militer Indonesia untuk tidak
keras kepala atau mau menang sendiri dan mau berdialog dengan rakyat
Timtim yang pro dan anti-integrasi (anti aneksasi).

        Pernyataan Clinton di Canberra tersebut tampaknya berkaitan
dengan masalah-masalah domestik di AS sendiri. Dalam kaitan itu, tampak
jelas terjadinya internasionalisasi politik domestik AS dan domestikasi
internasional politik. Sebagai contoh, karena adanya desakan dari
Kongres yang semakin betperan dalam penentuan kebijakan politik luar
negeri AS sejak masa pemerintahan Presiden Gerald Ford, pemerintah AS
menghentikan program IMET (International Military Educationand
Training) yang diberikan kepada para perwira militer Indonesia antara
tahun 1992-1996. Program IMET kepada tentara Indonesia dibetikan
kembali pada 1996, sebagian atas biaya pemerintah Indonesia sendiri.

        Kongres AS juga menentang penjualan persenjataan ringan kepada
Indonesia, dengan alasan dapat digunakan oleh tentara Indonesia untuk
menekan gerakan-gerakan HAM dan demokrasi di lndonesia Tak cuma itu,
Kongres juga tidak memberikan ijin kepada pemerintah AS untuk
melapangkan jalan bagi Indonesia untuk membeli pesawat F-5 bekas dari
Jordania. Selain itu, terjadinya kasus Liquisa di Timtim dan 27 Juli di
Jakarta (pengambilalihan secara paksa Kantor Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrasi Indonesia oleh kelompok Soerjadi dari kelompok
Megawati Soekarno Putri menyusul Kongres PDI di Medan yang didukung
pemerintah), juga menjadi alasan bagi Kongres AS untuk tidak
mengijinkan pemerintah AS menjual 9 dari 27 buah pesawat F-16 pesanan
Pakistan kepada Indonesia.

        Meskipun pemerintahan Presiden Bill Clinton menginginkan agar
transaksi tersebut tetap diteruskan, karena penjualan tersebut atas
tawaran AS dan bukan keinginan Indonesia untuk membeli, pemerintah
Indonesia melalui pernyataan Presiden Soeharto pada 6 Juni 1997
membatalkan pembelian F-16 tersebut dan tidak ingin ikut serta dalam
program IMET, khususnya Expanded IMET.

        Di samping itu, pada bulan November l996 negara bagian
Massachusetts mengeluarkan Rancangan Undang Undang H.6320 yang melarang
warganya, atau pihak lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan
Massachusets, untuk melakukan kontak usaha dengan Indonesia. RUU itu
juga melarang perusahaan Indonesia atau siapa saja yang melakukan usaha
di Indonesia  untuk membangun atau mengoperasikan jaringan pipa yang
berada pada tanah  milik negara bagian Massachusets. Sebagai tambahan,
RUU ini juga melarang dana pensiun pegawai negeri untuk diinvestasikan
pada perusahaan yang menjadi pemasok amunisi, kendaraan lapis baja atau
pes&wat terbang militer bagi Indonesia. Pengecualian diberikan kepada
mereka yang pekerjaan utamanya di bidang pelaporan berita, pengadaan
barang-barang telekomunikas; internasionai atau penyediaan alat-alat
kedokteran. RUU ini disponsori oleh anggota House of Representative,
Cabral, dan Senator Pacheo, yang dilihat dari namanya kemungkinan
merupakan warga negara AS keturunan Portugal.

        Selain Cabral dan Pacheo, anggota Kongres dari Partai Republik,
Patrick Kennedy yang mewakili Rhode Island, setelah mengadakan
kunjungan ke Timtim pada pertengahan 1996 juga membuat laporan yang
menyudutkan Indonesia dan menghimbau Kongres dan pemerintah AS untuk
menekan Indonesia dengan berbagai cara (Dewi Fortuna Anwar, "Diplomasi:
Kasus Hadiah Nobel Horta dan Belo". Dalam Jurnal Caraka
Agustus/September 1997 hal 12-14). Demi menjaga reputasi Indonesia,
pemerintah Indonesia terpaksa melakukan diplomasi preventif, yaitu,
seperti telah disebutkan di atas, membatalkan pembelian F16 dan tidak
ikut dalam program E-IMET.

        Negara lain, Australia, juga memiliki standar ganda daiam soal
Timtim. Di satu pihak, pemerintah Australia, dari Partai Buruh dan
Partau Koalisi Liberal/Nasional, mengakui Timtim sebagai bagian dari
Indonesia baik secarade facto maupun de jure. Di lain pihak, Australia
tetap memberikan tempat bagi Ramos Horta serta aktivis Organisasi Papua
Merdeka (OPM) untuk menyuarakan sikap anti-lndonesia dari Darwin,
Sydney, Canberra atau Melbourne. Secara politik Australia bisa saja
menggunakan istilah status keimigrasian "demi kemanusiaan" ketimbang
istilah "suaka politic" kepada mereka. Tapi faktanya para aktivis anti
integrasi tersebut dapat bersuara lantang soal politik dan menentang
Indonesia, padahal syarat untuk tinggal di Australia dengan status
"based on humanitarian reasons" ialah tidak boleh berpolitik. Kebijakan
ganda ini diambil Australia untuk mempertahankan citra internasional
dan domestiknya sebagai negara demokrasi yang salah satu pilar politik
luar negerinya ialah "menjadi warga negara internasional yang baik".

        Kebijakan tersebut tidak sejalan dengan politik bertetangga
baik Australia terhadap Indonesia dan prinsip-prinsip serta pasal 2
Agreement on Maintaining Security antara Indonesia dan Australia.
Mencermati dualisme sikap Australia itu, dan kuatnya pandangan di
Partai Liberal yang berkuasa (menurut survai 76%) dibandingkan dengan
di dalam Partai Buruh (36%) bahwa lndonesia adalah ancaman bagi
Australia, tidak heran jika Duta Besar RI untuk Australia, Wirjono,
awal Desember 1996 mempertanyakan apakah Australia negara bersahabat
atau tidak.

        Dari sisi Portugal, negeri ini juga tidak mau kehilangan muka
melepaskan wilayah seberang lautannya secara mudah. Pemerintah
Portugal, dari partai manapun ia berasal, tentunya tidak ingin
kehilangan kekuasaannya yang disebabkan oleh kebijakannya untuk
melepaskan status administratifnya atas Timtim. Negara-negara Eropa
Barat yang tergabung dalam Uni Eropa pun tidak mau kehilangan pamor
domestik dan internasionalnya sebagai negara-negara tempat lahirnya
demokrasi liberal. Karena itu, mereka pun selalu mencoba untuk
menerapkan kebijakan luar negeri yang mengaitkan antara bantuan ekonomi
dan perdagangan dengan demokrasi dan HAM.

        Namun bila mereka dihadapkan pada realita, seperti di dalam
Asia Europe Meeting (ASEM) atau pertemuan mitra dialog antara ASEAN-Uni
Eropa, yang membicarakan kerjasama ekonomi dan perdagangan, maka pada
akhir pertemuan negara-negara Uni Eropa tidaklah sekeras pernyataan
politik mereka di awal sidang.

        Lepas dari adanya sikap AS, Australia, Portugal dan Uni Eropa
itu, masalah Timtim memang mencuat lagi sejak 1996. Ini bermula dari
terpilihnya Ramos Horta dan Uskup Belo untuk mendapatkan hadiah Nobel
Perdamaian 1996. Soal Timtim semakin memanas dengan dimuatnya wawancara
Uskup Belo di majalah Jerman, der Spiegel, Oktober 1996, yang antara
lain menyebut ABRI memperlakukan rakyat Timtim seperti "anjing Buduk"
dan "Budak". Arus demonstrasi yang mungkin direkayasa dan
komentar-komentar pedas terhadap Uskup Belo pun datang silih berganti.
Belo dicerca sebagai pemimpin umat yang bermain politik, anti ABRI,
anti pemerintah Indonesia, dan anti integrasi. Di Timtim, rakyat pun
berdemonstrasi mendukung Belo. Uskup Belo pada 25 November 1996 antara
lain membantah penggunaan istilah "Scabby Dog" dan bahwa ia bukan 9
kali akan dibunuh ABRI, melainkan hanya 2 kali dihadang. Untuk
sementara waktu, masalah Belo dan Der Spiegel agak mereda.

        Jika kita cermati, esensi wawancara Uskup Belo ini sebenarnya
mengandung kebenaran. Sebagai seorang penggembala umat Katolik, ia
melihat dan merasakan betapa sebagian besar rakyat Timtim hidup dalam
ketakutan dan hak untuk hidup mereka pun setiap saat bisa dicabut oleh
oknum-oknum tentara. Ungkapan hati sang penggembala ini kemudian
dirangkum oleh Frans Sihol Siagian dan Peter Tukan dalam buku berjudul
Voice of The Voiceless (Suara Kaum tak Bersuara). (Lihat, Frans Sihol
Siagian dan Peter Tukan, penyunting Voice of The Voiceless (Suara Kaum
Tak Bersuara), Jakarta: Penerbit Obor, l997. Buku ini merupakan
kumpulan wawancara dan pidato Uskup Belo di berbagai media massa dan
acara). Ketika tim peneliti PPW-LIPI mengunjungi keuskupan Dili pada
Juni 1996, terasa sekali betapa rakyat takut untuk bicara dan kemudian
lari. Ini mungkin karena penulis bukan orang Timtim atau dianggap
sebagai oknum mata-mata tentara. Walau kekerasan itu bukan kebijakan
formal ABRl, namun kerap kali dilakukan oleh banyak oknum, dari kasus
Santa Cruz, Liquisa, Balibo dan pembunuhan kecil-kecilan lainnya.

Apa kah itu berarti Belo telah melewati batas-batas kewenangannya sebagai Uskup dan memasuki bidang politik? Rasanya tidak

juga. Setiap hari orang Timtim, dari agama apa pun, mendatangi kantor
keuskupan untuk mengadu. Belum lagi yang melalui telpon. Adalah tugas
seorang uskup untuk melindungi orang yang datang, tanpa memandang
apakah ia pro atau anti integrasi.

        Apa yang diucapkan Belo, menrupakan ungkapan hati seorang
pemimpin umat yang tak rela melihat rakyatnya tertindas. Rakyat Timtim,
kata Belo, diciptakan Tuhan bukan untuk menderita atau dibunuh. Ia
tidak anti integrasi, tapi mengakui bahwa masalah belum diakuinya
status integrasi secara internasional, merupakan sumber dari segala
kekacauan di Timtim. Elit politik di Timtim juga melihat hal yang sama
dengan Belo, meski dari posisi yang berbeda satu sama lain. Di mata
mereka, banyak pihak menjadikan Timtim sebagai proyek Ramos Horta dan
kawan-kawan menjadikannya sebagai proyek untuk cari uang ke sana ke
mari, mendiskreditkan Indonesia melalui berbagai jaringan komunikasi
Internasional seperti ETAN, membuat kekacauan melalui jaringan
clandestine di Timtim dsb.

        ABRI juga menjadikan Timtim sebagai proyek, baik sebagai tempat
latihan militer paling nyata, atau pun digunakan oleh para oknumnya
untuk promosi jabatan atau kenaikan pangkat. Tak heran jika terjadi
kekerasan terhadap rakyat dan saling jegal antar oknum ABRI, ada ninja,
ada GADA PAKSI (Garda Pemuda Penegak Integrasi) yang berbau fasis dan
menakutkan para pemuda (termasuk mereka yang berada di bawah naungan
Golkar), ada demonstrasi yang direkayasa, dan ada penggerebekan rumah
di sana sini karena "ditemukan senjata" (walau rumah itu sudah
bertahun-tahun kosong).

        Pejabat sipil juga menjadikan Timtim sebagai proyek, dengan
alasan pembangunan, walau tak sesuai dengan kepentingan hakiki rakyat
setempat.( Paragraf ini dirangkum dari berbagai sumber ketika Tim
peneliti PPW-LIPI melakukan penelitian ke TimorTimur pada 1996 dan
1997.)

        Untuk menyelesaikan masalah Timtim, menurut Belo, beri Timtim
status otonomi yang nyata, dan perlu dialog secara terbuka antara ABRI
dan pemerintah di satu pihak, dengan gereja dan rakyat di pihak yang
lain, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Jalan referendum
mungkin sudah tertutup, walau masih terbuka cara lain melalui dialog
yang penuh cinta kasih dan keadilan, tanpa kekerasan dan paksaan. Ini
untuk menambah diplomasi G to G Indonesia-Portugal dan dialog antar
orang Timtim yang hidup di Indonesia dan luar negeri.

        Pemikiran otonomi daerah Timor Timur sudah ada sejak munculnya
kepartaian di Timtim. Apodeti, partai yang sejak dulu beraspirasi untuk
berintegrasi dengan Indonesia dalam salah satu manual politiknya
mencatumkan klausul yang mentakan bahwa integrasi Timtim ke dalam
wilayah Indonesia berdasarkan  hukum internasional dan bersifat
propinsi otonom dalam berbagai bidang, kecuali masalah  pertahanan dan
luar negeri yang diurus oleh pemerintah pusat di Jakarta. Isu otonomi
ini kemudaian muncul kembali setelah adanya insiden Santa Cruz, Dili,
12 November 1991.

        Masyarakat Tim-Tim sendiri memandang bahwa alasan perlunya
Timtim memiliki hak otonomi tersebut antara lain karena; Pertama, dari
segi pemerintahan Timtim telah terpisah dari bagian Indonesia selama
450 tahun, karena Timtim dijajah Portugal dan daerah lainnya di
Indonesia (kecuali Timor Barat) dijajah Belanda. Kedua, mayoritas
penduduk di daerah ini beragama Katolik, berbeda dengan daerah
mayoritas beragama Islam. Bagi masyarakat yang mayoritas Islam seperti
Aceh selayaknya juga diberikan status yang sama pula pada TimTim
sebagai daerah yang mayoritas Katolik.

        Dengan diterapkannya otonomi daerah di wilayah ini diharapkan
selain Timtim diberi keleluasaan dalam mengatur dirinya sendiri, juga
dapat mengurangi dominasi orang luar (pendatang) di daerah tersebut.
Selain itu pemberian otonomi tersebut dapat mengurangi segala sesuatu
yang berpatokan nasional yang tidak sesuai dengan kondisi daerah.
Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan baik pemerintahan maupun
pembangunan di  daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu,
aspirasi masyarakat akan lebih diperhatikan karena rentang pengambilan
keputusan dengan pelaksana kegiatan pendek, tidak harus dibawa atau
mrminta persetujuan Jakarta untuk menyusun prencana pembangunan.

        Namun demikian, pengusulan status otonomi ini bukanlah hal yang
mudah, apalagi bila dilihat dari realitas anggaran pembangunan daerah
di Timtim yang sepenuhnya ditanggung APBN. Selain itu, dalam UU tentang
pemerintahan daerah (5/74) dan Undang-undang tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan daerah mengisyaratkan bahwa pemberian otonomi daerah
dapat dilakukan apabila suatu daerah mempunyai sumber dana yang cukup
untuk membiayai rumah tangganya. Meski kesulitan dari sisi anggaran itu
masih nyata, harapan masyarakat Tim Tim untuk mendapatkan status
otonomi khusus bukanlah suatu impian belaka. Pada pertemuan antara
Presiden B.J. Habibie and Uskup Belo di Jakarta Juni 1998, Habibie
sudah mengisyaratkan kemungkinan diberikannya status Otonomi khusus
bagi Timor Timur.

3. PENUTUP

        Kaitan antara internasionalisasi dan politik domestik
negara-negara Barat dalam soal Timtim tersebut di atas menyebabkan
aktor-aktor internasional (pemerintah, partai politik, NGO, anggota
parlemen, individu aktivis) menjadikan Timtim sebagai proyek, apakah
itu proyek politik/diplomasi (termasuk propaganda), ekonomi
(perdagangan dan bantuan luar negeri) yang berdampak positif maupun
negatif terhadap perkembangan di Timtim. Dalam kaitan itulah diplomat
Indonesia harus bersikap dan bertindak pro-aktif dan jangan reaktif
atau bahkan pasif.

        Secara jujur harus pula diungkapkan bahwa para diplomat
khususnya dan departemen luar negeri RI sebagai suatu organisasi,
memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sebagai contoh, jumlah tenaga
diplomat profesional Indonesia di luar negeri semakin terbatas sebagai
akibat krisis moneter yang dialami Indonesia sejak Juli 1997. Pada
Februari-Maret 1998 ini, Deplu memulangkan lebih dari 200 diplomatnya
dari manca negara, (Kompas 4 Februari 1998). Selain itu, dana bagi
diplomasi Timtim juga dikurangi.

        Hambatan lain, Indonesia belum memiliki lembaga penerangan luar
negeri sepetti United States Informafion Service (USIS) yang berfungsi
independen menyokong diplomasi Indonesia. Meskipun sudah mulai
dicanangkan, jaringan internet juga mungkin belum dimiliki seluruh
kedutaan besar RI yang dapat mengakses informasi dari berbagai sumber
dan menyalurkan informasi tentang Indonesia. Deplu dan Hankam saat ini
sudah memiliki jaringan internet untuk menyebarluaskan informasi
tentang lndonesia, khususnya mengenai Timtim.

        Namun untuk menandingi jaringan informasi yang dimiliki ETAN,
maka perlu dilakukan kerjasama internasional melalui internet.
Koordinasi antara Deplu dan departemen-depariemen lain yang terkait,
khususnya Hankam/ABRI dan Departemen penerangan, mungkin juga belum
berjalan sebagaimana mestinya. Kelemahan lainnya, para diplomat R1
tampaknya memiliki keterbatasan yang disebabkan aturan-aturan
institusional dan hirarki struktural yang menghambat keleluasaan mereka
berdiplomasi. Adanya upaya untuk memberikan jabatan fungsional kepada
para diplomat RI merupakan suatu langkah ke depan yang sangat baik.

        Para diplomat Indonesia tampaknya harus mengubah cara
pandangnya, banwa penyelesaian politik masalah Timtim (atau masalah
lainnya) cukup diselesaikan melalui pendekatan antar pemerintah
(Government to Government  atau G to G). Mereka harus pro aktif dan
berani berinisiatif mendekati kelompok-kelompok masyarakat di luar
negeri, baik kalangan pers, partai politik, kelompok kepentingan,
penekan, NGO dan akademisi untuk melapangkan jalan bagi diplomasi
Timtim.

        Kelompok-kelompok tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk
opini masyarakat luas yang merupakan "The Silent Majority", dan
mempengaruhi citra baik-buruk Indonesia di luar negeri. Citra ini,
khususnya yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM di Timtim, pada
gilirannya akan mempengaruhi kinerja politik luar negeri dan ekonomi
Indonesia (khususnya ekspor non-migas dan pariwisata). Suka atau tidak
suka, meski Ramos Horta seorang oportunis yang mencari keuntungan
pribadi dengan menyuarakan isu Timtim, walau pun tak berhasil mendekati
kalangan pemerintah, ia telah berhasil dalam diplomasinya mendekati
civil society di berbagai negara sehingga ia mendapatkan hadiah Nobel
Perdamaian pada 1996.

        Penggunaan wakil rakyat Timtim yang merupakan pelaku langsung
sejarah integrasi dan mengalami kekejaman Fretilin di masa pergolakan
1974-75 untuk memberikan kesaksian pada Forum 24 Kolonisasi di Markas
Besar PBB, New York, Juli 1998, merupakan langkah yang tepat untuk
menandingi Horta. (Lihat pernyataan Wakil tetap RI di PBB dalam Kompas,
11 Februari 1998)

        Berbagai cara untuk menyelesaikan masalah Timtim telah
dilakukan, antara lain lewat Sidang-sidang di Dewan Keamanan PBB antara
tahun 1976 sampai dengan 1982, lewat dialog bilateral maupun trilateral
antara Indonesia-Portugal dengan Sekjen PBB sebagai penengah, ditunjang
oleh dialog informal antara orang-orang Timtim yang berada di luar dan
di dalam negeri dalam wadah AETD (All inclusive East Timorese
Dialogue), dan melalui hubungan persahabatan antara masyarakat
Indonesia dan Portugal. Namun demikian, penyelesaian menyeluruh masalah
Timtim belum mencapai akhir seperti yang diinginkan semua pihak.

        Berbagai kendala masih tampak nyata dalam masalah Timtim ini.
Dari sisi Portugal, bekas penjajah ini tidak mau kehilangan muka
apabila ia melepaskan Timtim kepada Indonesia begitu saja. Karena itu,
tidaklah mengherankan jika Poritugal ingin agar referendum tetap
dilakukan di Timtim. Sedangkan bagi Indonesia, referendum dipandang
tidak begitu penting, karena sejak adanya "Deklarasi Balibo 1975", para
wakil rakyat Timtim telah menentukan pendapatnya bahwa Timtim ingin
berintegrasi dengan Indonesia.

        Integrasi Timtim ke dalam wilayah Indonesia secara resmi telah
dilakukan dengan masuknya Timtim sebagai propinsi ke-27 Indonesia pada
17 Juli 1976. Meski begitu, pengakuan internasional di PBB masih
diperlukan. Dari sisi lain, pandangan umum masyarakat Tim Tim baik yang
pro-integrasi maupun yang anti-integrasi juga patut diperhatikan.
Karena jika penyelesaiannya hanya antara Portugal dan Indonesia, maka
di kemudian hari bisa muncul anggapan bahwa penyelesaian politik
tersebut hanyalah penyerahan kedaulatan dari "old colonial master"
kepada "new colonial master". Karena itu, motto "Menangkan hati rakyat
dahulu, menangkan diplomasi  kemudian", tampaknya amat tepat dalam
perjuangan diplomasi Indonesia soal Timot Timur.***

Sumber: Minihub

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s