Timor Timor dari sudut pandang jenderal pensiunan militer islam

Pukulan dari Timor Timur Mengapa Semua ini Harus Terjadi?

Sayidiman Suryohadiprojo
Mantan Gubernur Lemhanas

Hasil Jajak Pendapat di Timor-Timur yang pada Sabtu, 4 September 1999 diumumkan benar-benar merupakan pukulan yang keras terhadap Republik Indonesia dan kita semua kaum Republikein. Segala usaha yang telah dilakukan Republik Indonesia untuk menjadikan Timor-Timur bagian integral negara kita, termasuk korban jiwa serta pelimpahan jasa, dana dan benda, ternyata sama sekali tidak membuat rakyat Timtim senang untuk berada dalam lingkungan republik kita. Terbukti 72,8 proses rakyat Timtim memilih untuk tidak menerima pemberian otonomi luas dengan status khusus dalam lingkungan RI. Berarti bahwa mereka menginginkan lepas dari kita. Andai kata pun ada perbuatan kotor dari UNAMET atau orang-orang PBB lainnya dalam penyelenggaraan Jajak Pendapat itu, dampaknya tidak akan terlalu mengubah angka yang demikian mencolok itu. Mau tidak mau timbul pertanyaan: Mengapa itu semua harus atau dapat terjadi!

Sebenarnya tidak banyak manfaatnya untuk yang dalam bahasa Belanda dinamakan nakaarten atau mencari tahu kejadian yang telah berlalu. Akan tetapi karena sekarang timbul berbagai suara, pendapat dan permintaan tanggung jawab mengenai kegagalan bagi Republik ini, kiranya harus kita analisa secara objektif mengapa kegagalan Timor-Timur dapat terjadi.

Dalam buku Kepemimpinan ABRI, Penerbit Intermasa 1996, halaman 268, saya telah berusaha menganalisa mengapa terjadi kebodohan Republik Indonesia di Timor-Timur. Sudah lama bangsa dan negara kita harus mengalami pukulan-pukulan yang menyakitkan dan menurunkan martabat kita di dalam maupun luar negeri. Dan hasil Jajak Pendapat adalah pukulan yang paling menyakitkan dan mudah-mudahan pukulan terakhir.

Mengapa ini semua terjadi? Ini semua terjadi karena Permulaan yang salah sekali ketika Republik Indonesia mengirimkan pasukannya ke Timtim. Keputusan untuk menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan satu persoalan politik (internasional) bukan hal yang aneh di dunia ini. Jadi keputusan pemerintah RI untuk menggunakan kekuatan militer untuk memecahkan masalah Timtim pada Desember 1975 bukan hal yang dapat dipersalahkan begitu saja. Meskipun sebenarnya masih dapat dipertanyakan apakah keputusan demikian merupakan yang terbaik atau paling bijaksana, kalau kita perhatikan dan pertimbangkan segala faktor di keliling Timtim serta pengaruh internasionalnya.

Namun yang paling merugikan bangsa kita adalah pelaksanaan keputusan itu. Tidak dilaksanakan satu operasi militer yang mengakhiri masalah Timtim secara tuntas dari sudut perlawanan bersenjata. Memang Dili sebagai ibu kota Timtim dapat direbut dan daerah sekitarnya dikuasai. Akan tetapi tidak dapat dicegah terjadinya perlawanan berlanjut oleh pihak Fretilin dalam bentuk gerilya. Dan inilah inti kegagalan RI di Timtim.

Apa yang terjadi adalah bahwa pimpinan ABRI melaksanakan operasi intelijen dalam skala besar. Menggunakan pasukan dan unsur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Dengan alasan bahwa dilaksanakan operasi intelijen, maka yang diikutsertakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan hanya mereka yang berada di lingkungan intelijen saja. Umpama saja Jenderal Surono sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersenjata (Wapangab) waktu itu sama sekali tidak ikut serta dan hanya diminta tanda tangannya bahwa tidak keberatan atas operasi ini. Demikian beliau pernah menyatakan kepada saya. Kalau Wapangab saja tidak diikutsertakan, apalagi para Kepala Staf Angkatan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, sekalipun pasukan dan unsur mereka digunakan. Bahkan almarhum Jenderal Widodo, KSAD waktu itu, mengatakan bahwa ia tidak diizinkan menengok pasukannya setelah Dili direbut. Ini adalah prosedur yang aneh sekali dan terjadi karena operasi dilakukan sebagai operasi intelijen.

Hasil operasi itu seperti yang terjadi ketika Belanda melancarkan serangan ke Yogyakarta pada Desember 1948. Hasilnya nampaknya hebat karena pimpinan pemerintah RI dapat ditawan, tetapi dalam kenyataan justru merugikan Belanda sendiri. Sebab kemudian terjadi perang gerilya oleh rakyat Indonesia bersama TNI yang kemudian dapat memaksa Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia.

Hal itu berbeda sekali dengan yang dilakukan India ketika juga memerdekakan satu bagian koloni Portugal di Goa. Offensif militer India berhasil tuntas sehingga menciptakan satu fait accompli dalam percaturan internasional dan hasil India tidak pernah menimbulkan kerugian diplomatik bagi India. Offensif militer India itu berhasil tuntas dan mengakhiri semua kemampuan perlawanan bersenjata pihak lawannya karena dilakukan sesuai dengan persyaratan satu offensif militer yang benar. Sudah jelas bukan satu operasi intelijen melainkan satu operasi reguler yang melibatkan seluruh pimpinan angkatan perang India. Dengan begitu terjadi satu tindakan yang bersifat all-out dengan hasil tuntas.

Yang harus dipertanyakan adalah mengapa pimpinan Indonesia melaksanakan operasi intelijen dan bukan satu operasi militer reguler. Apakah ini ada hubungannya dengan kekhawatiran pemerintah AS waktu itu Timor-Timur yang merdeka akan dimanfaatkan oleh Uni Soviet atau RRC dan mendesak RI untuk menguasai Timtim. Kalau itu benar, maka pemerintah AS telah mengkhianati RI di waktu kemudian. Setelah Perang Dingin usai AS termasuk yang selalu memojokkan Indonesia dalam persoalan Timtim.

Akibat dari operasi intel yang tidak tuntas, maka tidak lama kemudian terjadi perlawanan gerilya oleh Fretilin. Inilah kesempatan bagi pihak luar negeri yang bersimpati dengan Fretilin dan yang ingin menimbulkan kerugian bagi Indonesia, untuk main perannya. Sudah jelas bahwa di Australia banyak sekali simpatisan Fretilin. Orang Australia merasa dekat dengan Timor-Timur dan bahkan ada yang merasa berhutang budi akibat pengalamannya dalam Perang Dunia Kedua. Dan cukup banyak orang di Australia yang tidak menyukai Indonesia, meskipun pemerintahnya mungkin berusaha untuk bersahabat dengan Indonesia. Orang-orang Australia inilah yang merupakan sumber bantuan utama bagi perlawanan terhadap Indonesia. Kemudian tentu orang Portugal meskipun sebelumnya pemerintah Portugal melakukan tindakan tak bertanggung jawab dengan meninggalkan Timor-Timur ketika terjadi perkelahian hebat antara penduduk daerah itu. Selain itu segala macam NGO atau organisasi lainnya di dunia Barat, khususnya di AS, yang tidak suka Indonesia turut nimbrung untuk menggunakan perlawanan Fretilin guna memukul Indonesia. Dengan kondisi demikian usaha diplomatik RI di PBB mengalami banyak kesukaran. Kita tidak berhasil membuat PBB mengakui kekuasaan RI yang sah di Timor-Timur. Kita malahan dipersalahkan dalam tindakan kita dan yang oleh PBB dianggap sebagai penguasa yang sah di Timor-Timur tetap Portugal.

Kita sudah membuat kesalahan pokok dengan tidak menghasilkan satu kemenangan yang tuntas. Kemudian kesalahan itu diperberat dengan tindakan untuk mengoperasikan satu perusahaan komersial di Timtim. Perusahaan ini mendapat monopoli berbagai kegiatan perdagangan, termasuk ekspor dan impor dari Timtim. Hal ini mulai dirasakan rakyat Timtim sebagai hal yang merugikan mereka ketika mereka tidak memperoleh hasil yang memadai dari produksi kopi mereka. Padahal kopi merupakan salah satu hasil pertanian utama bagi Timtim. Lambat laun rakyat Timtim yang semula termasuk golongan yang ingin RI membantu mereka menghadapi Fretilin, berubah menjadi orang-orang yang kurang menyukai Indonesia. Timbul persepsi pada mereka bahwa Timtim hanya dimanfaatkan oleh orang Indonesia guna kepentingan mereka sendiri. Memang banyak dana dan benda ditumpahkan ke wilayah Timtim, tetapi dalam pandangan orang Timtim segala usaha pembangunan itu lebih menguntungkan orang bukan Timtim. Mungkin sekali pandangan demikian tidak seluruhnya benar, tetapi demikianlah persepsi banyak orang di Timtim setelah mereka merasakan kekuasaan RI di sana.

Agama merupakan faktor yang juga besar pengaruhnya. Sebagai bekas jajahan Portugal yang amat kurang memperhatikan pendidikan rakyat, maka Timtim dan rakyatnya sangat dipengaruhi oleh gereja Katolik. Boleh dikatakan bahwa hampir semua rakyat Timtim beragama Katolik. Andai kata orang Timtim cukup pendidikan umumnya sehingga dapat bersikap kritis mereka akan mempertanyakan banyak hal. Antara lain mengapa mereka sebagai sesama penganut agama Katolik dibedakan perlakuannya dari orang Portugal yang juga beragama Katolik. Akan tetapi karena mereka kurang bersikap kritis, maka mereka menjadi pengikut agama yang menerima segala yang ditentukan oleh para pemimpin gereja yang umumnya dekat sekali dengan penguasa RI di Timtim. Akan tetapi dengan adanya mayoritas Muslim dalam RI terjadi kecurigaan bahwa kekuasaan RI di Timtim juga akan mengislamkan penduduk Timtim. Faktor agama itu menambah pihak luar negeri yang mendukung perlawanan Fretilin. Bagaimana pun orang Barat yang umumnya beragama Kristen tentu merasa lebih dekat dengan orang yang sama agamanya ketimbang dengan orang Indonesia yang Muslim. Hal itu dapat dilihat bahwa perhatian dunia Barat jauh lebih besar terhadap Timtim ketimbang terhadap masalah Aceh. Maka faktor agama turut sekali mempengaruhi kondisi perlawanan rakyat Timtim, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri.

Kemudian yang berakibat luas sekali adalah akibat dari kekurangmampuan pasukan ABRI untuk mengakhiri perlawanan gerilya Fretilin. Dalam setiap konfrontasi antara gerilya-antigerilya dukungan rakyat sangat menentukan. Cukup banyak rakyat merasa dirinya lebih dekat kepada gerilya Fretilin karena berbagai faktor seperti kedaerahan, bahasa dan agama. Itu membuat antigerilya sukar sekali berhasil cepat. Hal itu dialami juga oleh Belanda pada tahun 1949 ketika menghadapi gerilya rakyat Indonesia bersama TNI. Demikian pula tentara AS yang paling modern dan tidak mampu mengakhiri perlawanan gerilya Vietcong di Vietnam Selatan. Kalau pasukan antigerilya kurang berpedoman pada sikap territorial, yaitu segala usaha antigerilya harus bertujuan merebut dukungan rakyat, maka mudah sekali timbul frustrasi dalam kegiatan antigerilya. Pekerjaan patroli yang menjemukan dalam lingkungan yang dirasakan menekan jiwa mudah sekali membuat pasukan antigerilya hilang kesabarannya. Apalagi kalau kehilangan teman sepasukan dalam pencegatan atau serangan oleh gerilya dan tidak dapat melakukan pembalasan karena gerilya menghilang dengan bantuan rakyat atau alam sekitarnya. Maka mudah terjadi tindakan pasukan antigerilya yang bertentangan dengan kemanusiaan, seperti membakar kampung, menembak mati penduduk yang tidak jelas kesalahannya dan lainnya. Hal itupun dilakukan oleh pasukan Belanda pada tahun 1949, demikian pula pasukan AS di Vietnam. Justru itulah yang dicari pasukan gerilya karena dapat dimanfaatkan untuk memojokkan Indonesia dalam forum internasional sebagai pelanggaran HAM. Padahal HAM itu sedang menjadi topik utama dalam politik luar negeri AS dan banyak negara Barat lainnya. Makin hebat tekanan kepada RI dalam bentuk diplomatik yang dapat meluas ke bidang ekonomi dan lainnya.

Di masa pemerintahan Presiden Soeharto, almarhum Jenderal Soesilo Soedarman sebagai Menko Polkam berusaha meyakinkan Presiden Soeharto untuk memberikan status khusus kepada Provinsi Timtim guna melerai perlawanan rakyat Timtim. Mungkin sekali dengan pemberian otonomi luas serta dengan status khusus rakyat Timtim akan lebih banyak berpihak kepada pemerintah. Akan tetapi status khusus baru dapat diterima ketika Presiden Habibie berkuasa. Akan tetapi ternyata tawaran itupun masih dianggap belum memadai bagi pimpinan perlawanan, meskipun ada pula yang mau menerima. Dan memang dengan berbagai dukungan yang datang dari luar negeri, khususnya dari Australia, makin kuat kehendak rakyat Timtim untuk lepas dari Indonesia.

Presiden Habibie menganggap penting bahwa ada penyelesaian atas masalah Timtim secepat mungkin. Indonesia sudah terlalu dirugikan baik di dunia internasional maupun di dalam negeri, baik dalam bentuk material dan dana maupun secara moral. Oleh sebab itu beliau menawarkan opsi kedua kalau memang otonomi luas tidak dapat diterima. Kalau bagian terbanyak rakyat Timtim tidak mau menerima otonomi luas dengan status khusus, maka Indonesia tidak keberatan untuk melepaskan Timtim kembali ke status semula sebelum Indonesia masuk Timtim. Keputusan Habibie itu mengagetkan banyak pihak. Tidak hanya di Indonesia orang kaget karena dinilai sangat kontroversial, juga di luar negeri orang terkejut dan tidak mengira akan ada keputusan demikian. Akan tetapi nyatanya keputusan itu menaikkan reputasi Indonesia di dunia internasional, terutama di kalangan orang yang tidak a priori anti-Indonesia. Kemudian atas dasar itulah Indonesia, Portugal dan PBB mengatur dan melaksanakan Jajak Pendapat di Timtim.

Ada pihak-pihak, termasuk seorang calon Presiden RI, yang minta pertanggungjawaban Presiden Habibie atas kegagalan Timtim itu. Kalangan tertentu menganggap bahwa Habibie tidak berhak untuk menyatakan opsi kedua dan pelaksanaan jajak pendapat. Pertanyaannya adalah apakah kita menghendaki penyelesaian masalah Timtim dengan cepat atau tidak. Kalau merasa tidak perlu penyelesaian cepat maka konsekuensinya kita harus sanggup menanggung segala akibat dari berlanjutnya persoalan itu, baik di dalam negeri dan khususnya di Timtim sendiri serta di dunia internasional. Sebagaimana sudah diuraikan maka Indonesia sudah amat terpuruk di mata internasional. Ditambah lagi dengan terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi, maka kekuatan nasional kita benar-benar kurang memadai. Oleh sebab itu secara rasional kurang tepat untuk membiarkan persoalan Timtim berlanjut dan memang diperlukan penyelesaian secepatnya. Hal itu juga akan mempengaruhi usaha untuk mengatasi berbagai krisis yang dialami Indonesia.Sebab Republik Indonesia berdasarkan Pancasila tidak akan hilang dengan kegagalan Timtim. Konsekuensinya adalah pelaksanaan jajak pendapat dan keharusan menerima kenyataan ketika mayoritas rakyat Timtim menyatakan tidak menghendaki otonomi dalam lingkungan RI. Ini merupakan satu pelajaran yang amat pahit bagi bangsa Indonesia, tetapi harus kita cernakan untuk pertumbuhan bangsa kita seterusnya. Kita jangan lagi gegabah menggunakan kekuatan bersenjata untuk penyelesaian masalah internasional. Akan tetapi kalau memang harus dilakukan, maka haruslah dikerjakan sesuai dengan syarat-syarat ilmu dan sejarah kemiliteran. (Republika, Senin 6 September 1999)

Sumber: Yahoogroup

One thought on “Timor Timor dari sudut pandang jenderal pensiunan militer islam

  1. Kalau memang sudah tahu itu penyebab hilangnya saudara saudari kita dari Timor Timor jadi kenapa masalah Irian dan Maluku (RMS) tidak bisa di selesaikan atau tidak ada solusinya hingga skrng Dan? I think Mr. Jendral hasn’t given us the whole true story, yet. Especially when he talks about intelligent opr. There is still missing point there.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s