Bintang Kejora di tengah Kegelapan Malam: Penggelapan Nasionalisme Orang Irian dalam Historiografi Indonesia

(Makalah untuk Seminar tentang Nasionalisme Indonesia pada dan menjelang Abad XXI yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW),
Salatiga, 2-5 Juni 1993).
Dr. George Junus Aditjondro

“BAPA, mengapa tidak ada orang Irian yang jadi pahlawan nasional?” tanya seorang pelajar SMA di Jayapura kepada ayahnya di rumah, setelah anak laki-laki itu pulang dengan penasaran setelah mendapatkan pelajaran Sejarah Indonesia dari gurunya di sekolah. Ayahnya, seorang kader Golkar yang aktif dalam berbagai organisasi pemerintah dan [organisasi] non-pemerintah (ornop) di Irian Jaya, agaknya kurang siap menghadapi pertanyaan anaknya itu. Dengan agak gugup, ia menganjurkan anaknya untuk tidak mengajukan pertanyaan itu di sekolah, melainkan hanya terbatas kepada ayahnya saja di rumah. Lalu sang ayah berceritera tentang tokoh-tokoh Irian yang bergerak melawan penjajahan Belanda 12 tahun lebih lama dari pada di Jawa, di mana kekuasaan Belanda secara resmi diakhiri tanggal 27 Desember 1949.
Episode di atas menunjukkan keringnya uraian tentang perjuangan orang Irian (Barat) melawan penjajahan Belanda, dalam pelajaran sejarah Indonesia yang secara resmi dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Para penulis buku-buku sejarah itu tidak dapat dipersalahkan bahwa mereka tak menampilkan seorang Irian asli pun sebagai pahlawan nasional (Indonesia).

Sebab sampai saat ini pemerintah (Indonesia) belum mengangkat seorang Irian pun menjadi pahlawan nasional. Padahal, seperti yang telah disinggung di atas, orang Irian yang pro-Merah Putih harus berjuang 12 tahun lebih lama ketimbang kawan-kawan mereka di Jawa, karena kekuasaan Belanda di Irian Barat baru diakhiri tanggal 1 Oktober 1962, sesuai dengan ketentuan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, antara Belanda dan Indonesia yang diperantarai diplomat AS, Elsworth Bunker.

Peranan para pejuang asli Irian yang harus menghadapi Belanda langsung di daerah kekuasaan Belanda sampai 12 tahun sesudah Belanda angkat kaki dari Jawa dan wilayah RI lainnya, jarang disadari oleh orang-orang Indonesia yang terpelajar sekalipun. Sebaliknya, dalam pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, kaum terpelajar di Indonesia (di luar Irian) seolah-olah melihat bahwa orang Irian sendiri hanya bersikap pasif, menunggu datangnya para “pembebas” dari wilayah Indonesia sebelah barat pulau Irian. Ini tercermin dalam kata-kata bahwa “Indonesia” membebaskan “orang Irian” dari penjajahan Belanda (lihat misalnya, Lubis, 1984). Peranan orang-orang Indonesia (non-Irian?) — seperti Sam Ratulangi, Yos Sudarso, bahkan Benny Murdani — dalam “membebaskan” atau “mendidik kesadaran nasional” di kalangan “orang Irian”, juga terlalu dibesar-besarkan.

Penulis sendiri juga menderita bias paternalistis ini (lihat Aditjondro, 1985), sebelum penulis mendalami peranan tokoh-tokoh asli Irian, seperti Marthin Indey dan Corinus Krey. Tokoh-tokoh ini masih harus masuk ke luar tahanan Belanda, termasuk di-Digul-kan, lama sesudah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi menduduki kursi-kursi empuk yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda, tahun 1950.

Kalau orang-orang Irian yang pro-Merah Putih saja tidak “diakui” peranannya oleh pemerintah, penulis buku sejarah, bahkan aktivis hak-hak asasi manusia seperti T. Mulya Lubis di Indonesia, maka jangan harap bahwa peranan politik orang-orang Irian yang menganut suatu faham nasionalisme lain — yang menolak kekuasaan Republik Indonesia di bumi Irian — akan mendapat tempat dalam ilmu pencatatan sejarah (historiografi) Indonesia.

Padahal, latar-belakang historis, politis, dan sosio-antropologis dari berbagai gerakan nasionalisme “non-Merah Putih” ini sangat penting untuk diketahui, agar kita dapat lebih memahami faktor-faktor apa yang melemahkan integrasi nasional (dari kacamata Indonesia) di belahan barat Pulau Irian ini. Atau, dari kacamata yang lebih netral, hal-hal apa yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Irian Barat ini pantas untuk dipertanyakan kembali.

Barangkali ada baiknya saya jelaskan apa yang saya maksud dengan “kacamata yang lebih netral” tadi. Penggunaan kacamata yang lebih netral dalam menyoroti faham kebangsaan yang hidup di Irian Barat, menurut hemat saya berarti melepaskan diri dari subyektivisme pandangan nasionalisme Indonesia yang menganggap Irian Barat merupakan bagian logis dari negara yang mengklaim hak historis atas bekas wilayah Hindia Belanda.

Subyektivisme pandangan nasionalisme Indonesia itu cenderung memberikan penilaian (value judgement ) yang negatif terhadap faham kebangsaan lain di Irian Barat yang menolak keabsahan klaim historis Indonesia atas wilayah Irian Barat (lihat misalnya Sjamsuddin, 1989: 90-109).

Nah, dengan menggunakan kacamata yang netral tadi, saya melihat bahwa ada tiga kelompok besar faham kebangsaan yang hidup di kalangan orang Irian, yang barangkali boleh kita sebut (a) faham kebangsaan suku (ethno-nationalism ); (b) faham kebangsaan “Merah Putih”; dan (c) faham kebangsaan Papua. Kelompok pertama adalah faham kebangsaan yang tertua di Irian Barat. Tapi walaupun tua, faham nasionalisme-etnis ini belum tentu tidak penad (relevan) lagi, melihat bertahannya berbagai bentuk nasionalisme etnis di negara-negara Blok Barat maupun (eks) Blok Timur serta suatu negara Non-Blok seperti Yugoslavia (lihat misalnya, Davis, 1978, dan O’Sullivan See, 1986).

Kelompok kedua adalah faham kebangsaan yang dianut oleh orang-orang Irian yang ingin mempertaruhkan masa depan mereka dalam suatu kesatuan dengan Indonesia, yang bervariasi dalam bentuk negara — unitaris versus federalis(1) — yang mereka inginkan (lihat misalnya, Aditjondro, 1987).

Akhirnya, kelompok ketiga adalah faham kebangsaan yang ingin melihat wilayah barat pulau Irian menjadi suatu negara merdeka. Variasi faham ini meliputi bentuk negara — juga unitaris versus federalis –; hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang berpenduduk se rumpun Melanesia, diakui tidaknya agama (Kristen) sebagai agama dominan; sistem ekonomi — sosialisme negara versus kapitalisme — yang bakal dianut oleh negara Papua Barat (atau Melanesia Barat) yang merdeka nantinya; serta penggunaan kekerasan versus diplomasi anti-kekerasan dalam mem-perjuangkan cita-cita kemerdekaan itu.

Cakupan makalah ini akan dibatasi pada kelompok nasionalis ketiga yang hidup dan berkembang di Irian Barat. Selain itu, analisis saya terbatas pada periode 1965-1988, untuk meminimalisasi pengaruh Belanda sambil memaksimalisasi pengaruh Indonesia dalam menyoroti pertumbuhan gerakan kebangsaan Papua Barat ini.

Lalu, mengapa harus dimulai tahun 1965, bukan tahun 1962, sejak mulainya pemerintahan peralihan PBB (UNTEA)? Ada dua alasan. Pertama, saya ingin secara khusus menyoroti pengalaman perbenturan para nasionalis Papua dengan usaha Negara Orde Baru (NOB) memantapkan kehadirannya di bumi (dan perairan) Irian Barat. Kedua, secara historis tanggal 28 Juli 1965 mengawali gerakan-gerakan kemerdekaan Papua Barat yang sering ditempeli satu label, OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Lahirnya OPM di kota Manokwari pada tanggal itu ditandai dengan penyerangan orang-orang Arfak terhadap barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di mana tiga orang anggota kesatuan itu dibunuh. Picu “proklamasi OPM” yang pertama itu adalah penolakan para anggota Batalyon Papua (PVK = Papoea Vrijwilligers Korps ) dari suku Arfak dan Biak untuk didemobilisasi, serta penahanan orang-orang Arfak yang mengeluh ke penguasa setempat karena pengangguran yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku itu (Ukur dan Cooley, 1977: 287; Osborne, 1985: 35-36; Sjamsuddin, 1989: 96-97; Whitaker, 1990: 51).

Berikutnya alasan saya untuk mengakhiri kurun waktu analisis terhadap evolusi faham kebangsaan Papua ini pada tahun 1988. Pada tanggal 14 Desember 1988, sekitar 60 orang berkumpul di stadion Mandala di kota Jayapura, untuk menghadiri upacara pembacaan “proklamasi OPM” serta “pengibaran bendera OPM” yang kesekian kali.

Peristiwa ini agak berbeda dari peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya.

Soalnya, untuk pertama kalinya, bukan bendera Papua Barat hasil rancangan seorang Belanda di masa pemerintahan Belanda yang dikibarkan, melainkan sebuah bendera baru rancangan si pembaca proklamasi, Thomas Wanggai, yang dijahit oleh isterinya yang berkebangsaan Jepang, Ny. Teruko Wanggai.

Selain itu, Wanggai tidak menggunakan istilah “Papua Barat”, seperti para pencetus proklamasi-proklamasi OPM maupun para pengibar bendera OPM sebelumnya, melainkan memproklamasikan berdirinya negara “Melanesia Barat”. Kemudian, Thomas Wanggai sendiri adalah pendukung OPM berpendidikan paling tinggi sampai saat itu. Ia telah menggondol gelar Doktor di bidang Hukum dan Administrasi Publik dari Jepang dan AS, sebelum melamar bekerja di kantor gubernur Irian Jaya di Jayapura.

Dibandingkan dengan gerakan-gerakan nasionalisme Papua sebelumnya, gerakan Tom Wanggai mendapat perhatian yang paling luas dan terbuka dari masyarakat Irian Jaya. Sidang pengadilan negeri di Jayapura yang menghukumnya dengan 20 tahun penjara — tertinggi dibandingkan dengan vonis-vonis sebelumnya untuk para aktivis OPM — mendapat perhatian luas.

Walaupun sudah puluhan orang Irian yang ditahan, diadili, dan dipenjara karena ikut dalam gerakan Tom Wanggai, setahun kemudian ratusan orang berusaha berkumpul lagi di Jayapura untuk memperingati proklamasi kemerdekaan “Melanesia Barat” oleh Tom Wanggai, dibarengi dengan demonstrasi-demonstrasi damai di kota-kota lain di Irian Jaya, seperti Biak, Nabire, Serui, Wamena, Sorong, dan Merauke. Dan mengulangi kisah setahun sebelumnya, lagi-lagi terjadi penangkapan massal, disusul dengan sidang-sidang pengadilan dan pemenjaraan tokoh-tokoh pencetus gerakan itu di Pulau Jawa, beribu-ribu kilometer dari kampung halaman mereka sendiri (AI, 1991: 9-15).

Makanya, proklamasi Tom Wanggai dkk dapat dilihat sebagai titik tertinggi – untuk sementara ini – dalam evolusi kesadaran kebangsaan Papua di Irian Jaya. Itu sebabnya saya batasi kurun waktu analisis ini pada tahun 1988.

Selain membatasi diri pada periode 1965-1988, saya juga hanya akan menyoroti beberapa peristiwa penting – termasuk peristiwa Manokwari dan proklamasi Tom Wanggai – yang merupakan “tonggak sejarah” (historical mile-stone ) dalam evolusi faham kebangsaan Papua.

Tonggak-tonggak sejarah evolusi faham kebangsaan Papua yang akan saya analisis, terbatas pada yang mengambil tempat di bumi Irian Jaya sendiri.

Dengan demikian, aktivitas OPM di luar tanah air yang mereka perjuangkan kemerdekaannya hanya akan saya perlakukan sebagai background (latar-belakang) apabila ada kepenadan atau relevansinya untuk menjelaskan kegiatan OPM di “bumi cenderawasih” itu sendiri.

Medan gerilya diplomasi OPM di luar negeri itu meliputi pertama-tama negara-negara serumpun, seperti Papua Niugini dan Vanuatu; kedua, negara-negara Eropa Barat, seperti Belanda dan Swedia, di mana terdapat kelompok-kelompok yang mendukung OPM karena ketidaksetujuan mereka terhadap rezim Soeharto, karena solidaritas dengan kelompok minoritas-minoritas yang tertindas, dan karena mereka melihat perjuangan OPM sejalan dengan faham neo-Marxisme mereka; serta ketiga, sebuah negara Afrika, Senegal, yang mendukung OPM berdasarkan faham Negritude yang memperjuangkan solidaritas di antara seluruh ras kulit hitam. Dari ibukota Senegal, Dakar, juga dibina hubungan diplomatik OPM dengan 15 negara Afrika Barat dan Tengah yang menolak hasil Pepera dalam Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 (Voorlichtingsdienst, 1977: 43-44; Osborne, 1987: 48-49; Sjamsuddin, 1989: 100-107).

Walaupun secara praktis nasionalisme Papua dipengaruhi atau diwarnai oleh berbagai faham nasionalisme suku, secara analitis saya akan membatasi diri pengaruh faham-faham nasionalisme suku ini pada yang paling dominan saja, yakni faham-faham nasionalisme suku-suku di Teluk Cenderawasih dan daerah Jayapura. Untuk itu, saya mohon maaf pada mereka yang semangat nasionalisme sukunya sesungguhnya juga ikut mendorong perkembangan faham kebangsaan Papua di Irian Barat, seperti suku Me di sekitar Danau-Danau Paniai, suku Dani dan Lani di daerah Jayawijaya Barat (lihat Tapol, 1983: 107-112), suku Amungme di sekitar Tembagapura (lihat Aditjondro, 1993), serta suku-suku Ok, Muyu dan Mandobo di daerah perbatasan Irian Barat dan Papua Niugini bagian tengah dan selatan (lihat Monbiot, 1989: 183-239).

Akhirnya, perlu saya tegaskan bahwa dalam analisis ini saya akan menggunakan pendekatan emic , atau pandangan “dari dalam”, yakni berusaha memahami makna gerakan-gerakan kebangsaan Papua ini dari para aktornya sendiri. Pendekatan ini hanyalah suatu teknik, dan tidak ada kaitnya dengan pandangan saya sendiri terhadap fenomena “OPM” ini.

***
DENGAN segala pembatasan di atas, tonggak-tonggak sejarah mana yang paling penting untuk disorot? Menurut hemat saya, secara kronologis, ada lima tonggak sejarah yang paling penting dalam pertumbuhan kesadaran nasional Papua.

26 Juli 1965
Tonggak sejarah yang pertama adalah pencetusan berdirinya OPM di Manokwari, tanggal 26 Juli 1965. Gerakan itu merembet hampir ke seluruh daerah Kepala Burung, dan berlangsung selama dua tahun. Tokoh pemimpin kharismatis gerakan ini adalah Johan Ariks, yang waktu itu sudah berumur 75 tahun.

Sedangkan tokoh-tokoh pimpinan militernya adalah dua bersaudara Mandatjan, Lodewijk dan Barends, serta dua bersaudara Awom, Ferry dan Perminas. Inti kekuatan tempur gerakan itu adalah para bekas anggota PVK, atau yang dikenal dengan sebutan Batalyon Papua. Ariks dan Mandatjan bersaudara adalah tokoh-tokoh asli dari Pegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari, sedangkan kedua bersaudara Awom adalah migran suku Biak yang memang banyak terdapat di Manokwari.(2) Sebelum terjun dalam pemberontakan bersenjata itu, Ariks adalah pemimpin partai politik bernama Persatuan Orang New Guinea (PONG) yang berbasis di Manokwari dan terutama beranggotakan orang-orang Arfak. Tujuan partai ini adalah mencapai kemerdekaan penuh bagi Papua Barat, tanpa sasaran tanggal tertentu (Nusa Bhakti, 1984; Osborne, 1989: 35-36).

1 Juli 1971
Empat tahun sesudah pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung dapat dipadamkan oleh pasukan-pasukan elit RPKAD di bawah komando almarhum Sarwo Edhie Wibowo, “proklamasi OPM” kedua tercetus. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua Niugini, yang dijuluki (Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Irian Jaya, “Mavik”.

Pencetusnya juga berasal dari angkatan bersenjata, tapi bukan seorang bekas tentara didikan Belanda, melainkan seorang bekas bintara didikan Indonesia, Seth Jafet Rumkorem. Seperti juga Ferry Awom yang memimpin pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung, Rumkorem juga berasal dari suku Biak.

Ironisnya, ia adalah putera dari Lukas Rumkorem, seorang pejuang Merah Putih di Biak, yang di bulan Oktober 1949 menandai berdirinya Partai Indonesia Merdeka (PIM) dengan menanam pohon kasuarina di Kampung Bosnik di Biak Timur (Aditjondro, 1987: 122).

Sebagai putera dari seorang pejuang Merah Putih, Seth Jafet Rumkorem tadinya menyambut kedatangan pemerintah dan tentara Indonesia dengan tangan terbuka. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai penata buku di kantor KLM di Biak, dan masuk TNI/AD yang memungkinkan ia mengikuti latihan kemiliteran di Cimahi, Jawa Barat, sebelum ditempatkan di Irian Jaya dengan pangkat Letnan Satu bidang Intelligence di bawah pasukan Diponegoro.

Namun kekesalannya menyaksikan berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, mendorong ia masuk ke hutan bersama-sama para aktivis OPM dari daerah Jayapura sendiri.

Sebelumnya ia sudah membina hubungan dengan kelompok OPM pimpinan Herman Womsiwor, orang sesukunya, di Negeri Belanda. Atas dorongan Womsiwor, ia membacakan teks proklamasi Republik Papua Barat berikut dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Papua Barat dengan memilih pangkat Brigadir Jenderal:(3)

PROKLAMASI
Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.
Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure ).

Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bah-wa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.

Victoria, 1 Juli 1971

Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat,

Seth Jafet Rumkorem
(Brigadir-Jenderal)

Dalam upacara pembacaan proklamasi itu, Rumkorem didampingi oleh Jakob Prai sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat?), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima?) TEPENAL Republik Papua Barat. Dari nama-nama itu terlihat bahwa pimpinan kelompok OPM ini didominasi oleh orang-orang dari Teluk Cenderawasih (Rumkorem, Maury, dan Wajoi) serta dari daerah Jayapura (Prai dan Jufuway).
Dalam teks proklamasi itu, untuk pertama kalinya — seusai masa penjajahan Belanda — disajikan gambaran kartografis dari batas-batas wilayah “Papua Barat” yang mereka bayangkan. Yakni: Numbai (nama asli Jayapura) – Merauke sebagai poros Utara-Selatan wilayah negara itu; Sorong-Pegunungan Bintang sebagai sumbu Barat-Timur teritori negara itu. Tapi di samping itu, ada juga rujukan terhadap pulau-pulau di lepas pantai “tanah besar”, yakni “dari Biak sampai Pulau Adi”.

Seperti kita ketahui, Pulau Biak terletak di “pintu gerbang” Teluk Cenderawasih, sedangkan Pulau Adi terletak di lepas pantai Kabupaten Fakfak, tepatnya di Teluk Kaimana. Jadi boleh dikata, Biak mewakili pulau-pulau lepas pantai di belahan utara Irian Barat, sedangkan Adi mewakili pulau-pulau lepas pantai di belahan selatan Irian Barat.

Dengan referensi kartografis itu, terbayanglah suatu negara “Papua Barat” yang tidak hanya punya kedaulatan di darat, melainkan juga di laut.

Kesadaran tentang kedaulatan di laut itu, tampaknya bukan karena “rangsangan” pemerintah Indonesia. Paling tidak, bukan karena rangsangan pemerintah Orde Baru. Sebab pada tahun 1971, perdebatan tentang wawasan kepulauan di lingkup internasional, yang mencuatkan nama Mochtar Kusumaatmadja, belum mencuat ke permukaan. Pemberian konsesi kepada suatu perusahaan kongsi Indonesia-Perancis, PT Multi Transpeche, untuk menangkap ikan cakalang sampai ke perairan batas landas kontinen Indonesia di utara Pulau Biak, juga belum dimulai.

Agak lain ceriteranya tentang Pulau Adi. Pada tanggal 12 Februari 1965, berarti masih di era Orde Lama, tokoh-tokoh adat, agama, wanita, pemuda dan veteran dari Kecamatan Kaimana menyatakan mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah Indonesia untuk menutup konsesi sebuah perusahaan perkayuan Amerika, Jones & Guerrero Company, di pulau itu. Dalam pernyataan itu, mereka juga menyalahkan “pemerintah penjajah Belanda” karena mengeluarkan konsesi kepada perusahaan asing itu, walaupun rakyat setempat tidak menyetujuinya.

Boleh jadi, kasus penutupan konsesi perusahaan kayu AS di Pulau Adi ikut mengasah kesadaran Rumkorem untuk dalam negara yang (ingin) didirikannya, juga memperhatikan kedaulatan atas wilayah pulau-pulau di lepas pantai.

Tapi di samping faktor itu, atau bahkan barangkali yang lebih utama, adalah latar-belakang Rumkorem sebagai orang Biak yang sejak ratusan tahun lalu punya kebudayaan maritim yang sangat kuat (lihat Korwa, 1989).

3 Desember 1974
Imajinasi kartografis wilayah negara merdeka yang dicita-citakan oleh para aktivis OPM, tidak terbatas pada wilayah eks propinsi New Guinea Barat di masa penjajahan Belanda.Tiga tahun sesudah proklamasi di “Markas Victoria”, imajinasi itu melebar sampai meliputi wilayah negara tetangga mereka, Papua Niugini. Pada tanggal 3 Desember 1974, enam orang pegawai negeri di kota Serui, ibukota Kabupaten Yapen-Waropen, menandatangani apa yang mereka sebut “Pernyataan Rakyat Yapen-Waropen”, yang isinya menghendaki persatuan bangsa Papua dari Samarai (di ujung buntut daratan Papua Niugini) sampai ke Sorong, yang “100% merdeka di luar Republik Indonesia”.

Sejak Februari 1975, lima di antara penandatangan petisi ditahan di Jayapura. Soalnya, salah seorang di antara penandatangan “proklamasi Sorong-Samarai” itu, Y. Ch. Merino, orang Biak yang sebelumnya adalah Kepala Kantor Bendahara Negara di Serui, pada tanggal 14 Februari 1975 kedapatan “bunuh diri” di Serui. Kabarnya dalam penggeledahan di rumahnya ditemukan uang kas negara sebanyak Rp 13 juta. Sesudah dua tahun ditahan di Jayapura, lima orang temannya yang masih hidup, di antaranya abang dari seorang alumnus FE-UKSW, diajukan ke pengadilan negeri Jayapura.

Pada tanggal 9 Maret 1977, kelimanya divonis delapan tahun penjara, karena tuduhan melakukan “makar”. Ketika saya bekerja di Jayapura di awal 1980-an, saya berkenalan dengan salah seorang pencetus “proklamasi Sorong-Samarai”, yang telah selesai menjalankan masa hukumannya, dan sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan konsultan transmigran sebagai tenaga penterjemah. Ia tidak mau berceritera tentang gerakan yang pernah dilakukannya (atau yang pernah dituduhkan kepadanya?).

26 April 1984
Pada tanggal ini, pemerintah Indonesia melakukan “sesuatu” yang justru semakin menumbuhkan kesadaran nasional Papua di Irian Jaya, yakni menciptakan seorang martir yang kenangannya (untuk sementara waktu) mempersatukan berbagai kelompok OPM yang saling bertikai. Pada tanggal itulah seorang tokoh budayawan terkemuka asal Irian Jaya, Arnold Clemens Ap, ditembak di pantai Pasir Enam, sebelah timur kota Jayapura, pada saat Ap sedang menunggu perahu bermotor yang konon akan mengungsikannya ke Vanimo, Papua Niugini, ke mana isteri, anak-anak, dan sejumlah teman Arnold Ap telah mengungsi terlebih dahulu tanggal 7 Februari 1984.

Arnold Ap yang lahir di Biak tanggal 1 Juli 1945, menyelesaikan studi Sarjana Muda Geografi dari Universitas Cenderawasih, Abepura (13 Km sebelah selatan kota Jayapura). Di masa kemahasiswaannya, ia turut bersama sejumlah mahasiswa Uncen yang lama dalam demonstrasi-demonstrasi di saat kunjungan utusan PBB, Ortiz Sans, untuk mengevaluasi hasil Pepera 1969.

Sesudah hasil Pepera mendapatkan pengesahan oleh PBB, tampaknya ia menyadari bahwa pendirian suatu negara Papua Barat yang terpisah dari Indonesia terlalu kecil kansnya dalam waktu singkat. Ia kemudian berusaha memperjuangkan agar orang Irian dapat mempertahankan identitas kebudayaan mereka, walaupun tetap berada dalam konteks negara Republik Indonesia.

Selain pertimbangan real-politik , pilihan Arnold Ap untuk memperjuangkan identitas Irian melalui bidang kebudayaan juga dipengaruhi oleh “modal alam” yang dimilikinya. Ia seorang seniman serba bisa yang berbakat. Selain mahir menyanyi, memainkan gitar dan tifa, menarikan berbagai jenis tari rakyat Irian Jaya, melukis sketsa-sketsa, ia juga mahir menceriterakan mop alias guyon-guyon khas Irian. Karena kelebihan-kelebihannya itu, Ketua Lembaga Antropologi Universitas Cenderawasih, Ignasius Soeharno, mengangkat Arnold Ap menjadi Kurator Museum Uncen yang berada di bawah lembaga itu.

Dalam kapasitas itu, ia sering mendapat kesempatan mendampingi antropolog-antropolog asing yang datang melakukan penelitian lapangan di Irian Jaya. Kesempatan itulah yang dimanfaatkannya untuk melakukan inventarisasi terhadap seni patung, seni tari, serta lagu-lagu dari berbagai suku yang dikunjunginya (Ap dan Kapissa, 1981; Ap, 1983a dan 1983b).

Dalam kedudukan sebagai kepala museum yang diberi nama Sansakerta, Loka Budaya , ia mengajak sejumlah mahasiswa Uncen mendirikan sebuah kelompok seni-budaya yang mereka namakan Mambesak (istilah bahasa Biak untuk burung cenderawasih).(4) Kelompok ini didirikan tanggal 15 Agustus 1978, menjelang acara 17 Agustus, sebagai persiapan untuk mengisi acara hiburan lepas senja di depan Loka Budaya. Selain Arnold, para “cikal-bakal” Mambesak yang lain adalah Marthin Sawaki, Yowel Kafiar, dan Sam Kapisa, yang masih berkuliah di Uncen waktu itu (IrJaDISC, 1983).

Sumber: SMADA

One thought on “Bintang Kejora di tengah Kegelapan Malam: Penggelapan Nasionalisme Orang Irian dalam Historiografi Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s