HONORER TIDAK PERLU RAYAKAN HARI GURU NASIONAL !

Sumber Gambar

Oleh:

Sucipto Ardi

Guru Honorer Tinggal di Jakarta

1. PGRI dan PNS

Logika yang dapat dipahami mengapa suatu tanggal ditentukan menjadi hari penting, terlebih untuk lingkup nasional adalah karena memberikan makna signifikan bagi inspirasi, spirit, dan kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Kira-kira begitulah paradigmanya. PGRI sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia,  memiliki cabang yang tersebar dari tingkat sekolah, kecamatan, dan selanjutnya hingga tingkat provinsi dari sabang sampai Merauke. Seluruh guru ”secara otomatis” menjadi anggotanya yang diwujudkan dengan pemberian kartu anggota dan iuran rutin setiap bulannya, sehingga jumlah anggota PGRI ekuivalen dengan banyaknya guru di Indonesia, tanpa melihat stratifikasi statusnya, apakah PNS atau Non-PNS.

Penetapan pemerintah seperti yang sudah dikemukakan, menandaskan kejelasan bahwa, pemerintah mengapresiasi pendidikan dengan baik, dan ”mempercayakan” PGRI untuk mengayomi seluruh guru di Indonesia, bak keluarga: PGRI sebagai bapak dan guru-guru selayaknya anak. Namun, bagaimanakah nasib ”anak-anak PGRI” setelah kesuksesan besar dalam meng-golkan UUGD tahun 2005 berikut kesejahteraan yang mengikutinya?. Tanpa bermaksud suudzon dengan orang tua, kami, anaknya, ditinggalkan ketika ”renyahnya” kesejahteraan sudah ditangan. Kesejahteraan hanya dapat dinikmati oleh guru yang berstatus PNS, guru honorer (Guru Tidak Tetap) sekolah negeri dan swasta harus mengais-berjuang sendiri. Kini, guru-guru berstatus PNS di sekolah negeri dapat dikategorikan dengan ekonomi mapan dan makmur, setidaknya di Ibu Kota Indonesia: Jakarta. Naik angkutan umum menuju sekolah, bahkan menjadi pemandangan yang nyaris tidak lazim lagi bagi guru model ini, yang ada ialah menungganggi motor terbaru produksi Jepang atau duduk sejuk di dalam mobil pribadi yang baru dibelinya, ada pula yang menghiasi diri dengan jam tangan mahal berikut berbagai perhiasan yang dikenakan dalam lingkungan sekolah, bahkan ketika libur tiba, luar kota juga luar negeri adalah tujuan wisatanya. Untuk urusan transportasi, para penjual kendaraan bermotor beradu cepat mendatangi guru ke sekolah untuk menawarkan dan menjual berbagai produknya, begitu pula penjual perhiasan dan jasa travel. Guru sudah menjadi segmen konsumen yang amat menjanjikan, berbeda 180 derajat sekitar empat tahun lalu bahkan lebih, dimana masih banyak “umar bakri” yang ditemui dengan pemandangan penampilan sederhana yang dimilikinya. Namun kini terlihat agak naif, peningkatan kesejahteraan yang diberikan pemerintah pusat melalui sertifikasi dan kenaikan gaji PNS, serta berbagai tunjangan daerah yang digelontorkan provinsi,  tidak dimanfaatkan oleh guru dalam menambah gudang pengetahuan, seperti membeli buku dan jurnal penelitian untuk dikaji, atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi, melainkan ikut arus besar konsumerisme yang kini jadi gejala umum. Selain itu, ternyata adapula berkembang “penyakit menular” guru yang rasanya belum lekang dimakan jaman, seperti KUDIS (Kurang Disiplin), TBC (Tidak Bisa Computer), Kram (Kurang Terampil Mengajar), Lesu (Lemah Sumber (pembelajaran), dan penyakit terbaru guru, yaitu Ginjal (Gajinya Tinggi, Tidak Aktif dan Lamban). Penyakit lama lainnya dalam semangat reformasi yang tetap bertahan eksistensinya ialah menjadi “guru asal”, asal masuk kelas, asal mengajar, dan asal menilai, yang jauh lebih memprihatinkan adalah tetap berdiri percaya diri sebagai sosok guru birokratif, yakni guru dengan perilaku tidak lebih dari pegawai negeri yang melaksanakan perintah para pejabat diatasnya, bahkan untuk sebuah perubahan, guru model ini, menunggu dan kemudian baru melaksanakan perintah atasannya (untuk berubah). Kritisasi, merdeka, inisiatif, dan kepekaan sosial telah menjadi barang mati, asing, atau langka baginya.

 

2. Jalan Sendiri

Sang bapak melupakan anak-anaknya, atau bisa jadi karena sejahtera sudah dirasa. Organisasi perjuangan guru honor bermunculan, ada yang masih ”manut” dengan titah PGRI, namun tidak sedikit yang berseberangan — untuk tidak menyebut kecewa berat dengan PGRI — kemudian bergerilya mandiri dalam meloby para pemegang kebijakan di DPR, DPRD, dan Dinas Pendidikan Nasional serta Provinsi. Janji pemerintah lima tahun lalu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, yang akan mengangkat seluruh guru honor paling lambat pada tahun 2009, ternyata hanya isapan jempol belaka. Kemudian ”Anak-anak PGRI” mengingatkan, memantau dan mengawal rancangan kebijakan pemerintah hingga cukup membuahkan hasil. Pada tahun 2010, terbitlah Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Instansi Pemerintah yang memberikan kejelasan akan nasib (masa depan) guru honor, walaupun kemudian harus diterjemahkan oleh Pemda masing-masing provinsi dan belum seluruh kategori guru, terutama bagi guru di sekolah swasta. Panja di tingkat DPRD, kini terus berlangsung. Melihat usaha ”anak-anak” tersebut, sepertinya negara ini masih menjalankan apa yang dikenal sebagai management of pressure, ”kalau ngak dioprak-oprak ngak ada yang jalan”.

Kumpulan yang isinya adalah ”anak-anak PGRI” tersebut, dan saya yakin mereka senang menyebut dirinya sebagai: bukan PGRI, salahsatu misi organisasinya adalah berjuang untuk meminimalisir welfare gap, jurang yang mengangga-membentang antara guru PNS dan GTT. Sampai saat ini diskriminasi guru secara sistematis terkondisikan akibat dari kebijakan pemerintah yang jauh dari cerminan sebuah keadilan.  Dalam pelaksanaan pembelajaran ditegaskan bahwa, tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) seluruh status guru adalah sama.  Guru PNS dan non-PNS (honorer) memiliki beban yang serupa. Namun, kenapa kesejahteraannya dibedakan antara PNS dan Non-PNS?. Jawabannya, sudah pasti terkait dengan anggaran, soal uang. Konsekuensi rasional dilapangan ialah GTT sulit dalam mengembangkan keilmuannya, mereka jauh lebih sibuk mengajar dibeberapa lembaga pendidikan, bahkan hingga malam hari dibandingkan menulis, membaca dan meneliti padahal senyatanya mereka adalah ”kekuatan” ICT di sekolah, mereka melek komputer dan internet. Pada titik inilah, pemerintah turut serta berperan dalam menggembosi elemen yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa: GTT didesak bergelut untuk mencari uang, dan bukan bergelut dengan buku untuk membentuk generasi anak bangsa. Terlebih PGRI, membiarkan anak-anaknya ”keleleran” kemana-mana, hampir mirip dengan pepatah: anak ayam kehilangan induknya. Pengurus PGRI di tingkat sekolah sampai provinsi tidak pernah mengajak bicara, duduk bersama, atau berdiskusi dengan organisasi guru honor untuk membicarakan berbagai kebutuhan dan kepentingan tentang pendidikan, termasuk masa depan GTT. Mungkin kami, tidak lagi dianggap sebagai anaknya, makanya kami jalan sendiri.

Guru harus berserikat, dirikan organisasi dengan mengusung tema: dari guru, untuk guru, demi kemajuan bangsa melalui pendidikan. Serikat ini membangun dua agenda utama, yakni sebagai oposisi pemerintah dalam hal pendidikan yang seringkali menjadi timpang karena kebijakan-kebijakannya, dan sebagai wadah cendikiawan. Yang pertama, posisi guru bukan lagi sebagai penonton, akan tetapi sebagai pemain yang turut serta dalam mempengaruhi kebijakan sentral mapun lokal dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua, guru adalah cendikiawan. Kajian ilmiah dan aplikasinya merupakan arus utama serikat ini. Penelitian dan penulisan menjadi ruhnya yang selalu dikedepankan. Serikat ini jelas jauh berbeda dengan yang sudah ada, dalam hal ini ialah PGRI yang secara berkelanjutan para pucuk pimpinannya bukanlah seorang guru, melainkan birokrat yang sejatinya tidak mampu secara mendalam memahami hakikat dan permasalahan guru dalam mendidik dilapangan. PGRI bukanlah organisasi guru yang syarat dengan kepentingan guru, terlebih ternyata hanya untuk kepentingan guru yang memiliki NIP (Nomor Induk Pegawai (negeri sipil)) yang seringkali meng-amini kebijakan pemerintah pusat, dan kalaupun menawarkan solusi hanya untuk guru PNS dan terkesan basa-basi belaka untuk diluar itu. Belakangan, PGRI sudah kehilangan orientasinya sebagai corong kepentingan guru, terlebih serikat ini telah kehilangan basis massanya diakar rumput. Namun demikian, serikat guru, entah dengan nama PGRI atau lainnya, selama tidak mendorong aktivitas intelektual sebagai wahana cendikiawan, maka yang muncul ialah guru bodoh yang berlagak pintar, guru kulit badak yang mengaku berkulit ari.

Kami, GTT (guru honorer), yang ditinggalkan atau karena PGRI tidak aktif dan tidak peduli mengurusi kami, maka (tetap) kami akan jalan sendiri. Hari lahirnya PGRI yang kemudian dijadikan Hari Guru Nasional, telah memberikan makna signifikan bagi inspirasi, spirit, dan kemajuan Indonesia, sepertinya bagi kami tidak membekas sama sekali. Jadi buat apa merayakan hari yang tidak bermakna?. Honorer tidak perlu rayakan Hari Guru Nasional tanggal 25 November nanti, walaupun pengurus dan anggota PGRI merayakan dengan berbagai hiruk-pikuknya di sekolah. Saya akan merasa amat malu merayakan hari pernikahan apalagi mengundang banyak orang, sementara anak-anak tidak diurus dengan baik. Akhh, mungkin kami hanyalah “anak nakal” yang nantinya juga distrap bapak guru, disuruh angkat kaki satu sambil memegang kedua telinga….

——————————

Inspirasi dan sumber tulisan:

Sucipto Ardi, Mimpi “Nakal” Seorang Guru (Karya Tulis dalam Lomba PDI-P 2010)

Cerita dari Anggota SGJ

Sucipto Ardi, Sekali Lagi Tentang Guru Honor (Segera diterbitkan dalam Blog ini)

Sucipto Ardi, Buang Saja PGRI (Ada dalam blog ini)

Sucipto Ardi, Guru Honor Murni (GHM) DKI Jakarta (Ada dalam Blog ini)

—————————–

*Tulisan ini kemarin, 24 Nov 2010, dikirimkan ke redaksi Kompas, tetapi tidak diterbitkan Hari ini: 25 Nov 2010.

8 thoughts on “HONORER TIDAK PERLU RAYAKAN HARI GURU NASIONAL !

      1. Terima kasih juga om guru. Saya jadi tertarik buat menulis lagi, setelah lama tidak nge-blog. Yaah emang jadi guru boleh dibilang memprihatinkan terutama untuk guru honorer murni seperti saya ini. Tunjangan yang tiba-tiba raib lah, ga ada jaminan kesehatan pula dan mungkin banyak hal yang jadi keperihan. Tapi semua itu tidak berarti harus membuat kinerja kita sebagai guru jadi rusak dan keseringan berkeluh kesah*walau kadang gondok *lol* karena berkeluh kesah(terutama kesahnya) seringkali membuat jadi kontra produktif. Ya saya sebisa mungkin menenangkan dan menguatkan hati sendiri ketika rasa keluh itu datang dengan ngasih statement “suruh sapa jadi guru?”. Tapi karena ini sudah jadi pilihan sementara ini(semoga bisa terus bertahan), Tetap SEMANGAT n tetap berjuang.

        ntar kunjungi blog saya ya om… sementara ini server sekolah saya sedang error karena keinginan pejabat sekolah yang aneh dan bikin server sekolah jadi tidak bisa diakses, bikin id di wp juga baru-baru ini dan belum sempat terisi. Rencananya dikhususkan ngebahas IT dan sumber belajar buat IT di smk semoga lancarr

  1. saya sangat senang dengan tulisan bapak karena sesui realita, memang yang namanya guru honor gtt itu memang realitanya mendapatkan diskriminasi dari pemerintah,tetapi kita masih bangga biarpun dioperlakukan tidak adil ,tetapi kita masih mempunyai semangat empat lima untuk mencerdaskan anak bangsa indonesia,mari kita tunjukkan bahwa kita guru honorer itu tidak mempunyai penyakit kudis, kram, lesu ,apalagi penyakit ginjal,semoga rpp 2011 yang dibuat segera selesai, dan dapat terealisasi jangan hanya janji-janji saja seperti pp 2005 dan pp 2077.

  2. saya sangat senang dengan tulisan bapak karena sesui realita, memang yang namanya guru honor gtt itu memang realitanya mendapatkan diskriminasi dari pemerintah,tetapi kita masih bangga biarpun diperlakukan tidak adil ,tetapi kita masih mempunyai semangat empat lima untuk mencerdaskan anak bangsa indonesia,mari kita tunjukkan bahwa kita guru honorer itu tidak mempunyai penyakit kudis, kram, lesu ,tbc,apalagi penyakit ginjal,semoga rpp 2011 yang dibuat segera selesai, dan dapat terealisasi jangan hanya janji-janji saja seperti pp 2005 dan pp 2007.

  3. Bgus kok tulisannya,,sarat makna dan buat pengurus PGRI ingat akan tugas pokoknya,,memperjuangkan nasib guru..bukan nasib mereka aja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s