[GBS VS GTT ?] Jawaban Penulis “[2012] GBS Inkonstitusional”

Assalamualaikum rekan-rekan guru bantu.

Senang dapat sharing dengan anda semua. Saya belum sempat mereply comment2 anda karena dua minggu ini harus mempersiapkan diri untuk UAS dan tesis. Tulisan  saya di atas saya telah serahkan langsung kepada Pak Pardi SH.dan saya paparkan dihadapan Bapak dan Ibu anggota DPD DPR RI dan DPRD Jakarta yang terhormat pada tanggal 28 februari silam. Tulisan saya memang sarat dengan muatan hukum. Utamanya, tulisan tersebut saya tujukan kepada Pak Pardi yang memang telah keliru mengajukan usulan tersebut. Saya merasa nyaman beraudiensi dan berdiskusi dengan beliau karena satu frekuensi dalam suasana kekeluargaan. Sayangnya, Beliau tidak mampu menjelaskan secara tegas apa dasar hukum  (baca perumusan masalah) pengajuan usulan tersebut, karena memang tidak ada. Saya mempunyai temuan yaitu berupa pengakuan guru bantu (GBS) yang “sukses” mengurangi jam guru honor di sekolah tempat saya mengabdi  dan menyebabkan teman guru honor terancam  tidak mendapatkan tunjangan fungsional dan bahkan di”rumahkan”. Ingat, saya hanya membahas dasar hukum dan bukan skill antara guru honor dan GBS. Pengakuan  tersebut tidak akan saya ekspos di forum ini karena akan terjadi gesekan antara guru honor versus guru bantu . Tapi percayalah, pengakuan tersebut cukup memungkinkan untuk diadukan ke Komnas HAM dan KPK.    

Berikut respon saya:

A.      Untuk rekan ms.nabilah

 1. Saya tidak nyaman lafadz Allah anda tulis dengan 4JJI, sebagai orang Indonesia saya membacanya dengan empat, J, J, I bukan ALLAH. semoga anda mendapat hidayahNya.

2. Seberapa sering anda mengahadiri rapat di DPR MPR, DPRD DKI, Kantor Dinas pendidikan Jakarta, Dewan Pendidikan Jakarta dan sebagainya?  Seberapa paham anda tentang peraturan perundang-undangan ? semakin anda intens menghadiri rapat, semakin anda memahami letak permasalahannya.

3. Betul kata anda, “saya tahu diri (tidak ada dasar hukum). Apa lagi kalau anda ada atau berdiri di pihak guru bantu”. Memang tidak ada dasar hukumnya  GBS menjadi PNS. Lucu, Anda ingin saya dan rekan guru honor lainnya memahami posisi anda GBS yang ingin menjadi PNS, tapi anda sendiri tidak mau memahami posisi kami guru honor yang harus tersingkir karena kehadiran GBS dengan cara-cara yang tidak sehat dan ilegal.

4. Saya menganalogikan begini, ada Departemen pemerintah ada perusahaan swasta, ada universitas negeri, ada universitas swasta, ada rumah sakit pemerintah ada rumah sakit swasta, ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta. Baik di negeri dan di swasta masing-masing ada SDM-nya. SDM/karyawan perusahaan swasta, dosen universitas swasta, dokter dan perawat  rumah sakit swasta tidak menuntut menjadi dokter pns, dosen pns, perawat pns dan karyawan pns, hanya guru sekolah swasta yang menuntut  menjadi PNS, tolong anda carikan letak logisnya dimana?  Ada ayam negeri tapi tidak ada ……

B.      Untuk Bunda Ratih, kenyataannya memang demikian telah terjadi gusur-menggusur dari GBS ke sekolah negeri. Bunda Ratih, silahkan anda kunjungi sekolah negeri dari SD sampai SMA di Jakarta , banyak dari kami yang tergusur, dan dan sekarang jobless, kesulitan untuk menafkahi istri dan membelikan susu untuk si buah hati. Di mana letak hati nurani GBS?

C.     Untuk Ms. Zubaidah, saya berseberangan pendapat dengan anda, pendapat anda lebih memihak ke GBS. Begini, dari ilmu hukum yang sedikit saya dapati, banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertabrakan. Menurut Pak Pardi, SH dan DR. Yurnal SH., MH (dosen Hukum di banyak universitas di Jakarta) > 80 undang-undang dan Perda saling bertabrakan. Misal UU tentang MIGAS bertentangan dengan UUD 45 pasal 33 ayat 3, bumi, air, dstnya. Kalau terjadi tabrakan lalu mana yang dimenangkan? Pastilah peraturan perundang-undangan yang keduduknnya lebih tinggi, sesuai dengan asas  Lex Superior Derogat Legi Inferiori.

 

 D.      Untuk bang Thoyyib, tunjukkan bahwa anda sebagai sebagai hamba Allah dan WNI  yang baik dan taat hukum. Peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban agar tidak semrawut dan tidak semau gue. Kalau semau gue, kacau republik ini. Kalau tertibkan, jadi enak, lancar. Sebagai orang Islam pedoman kita adalah Alquran dan Hadist, sementara sebagai WNI aturannya adalah peraturan perundang-undangan. Kalau hukum Allah dijamin maknyus, tapi kalau hukum manusia bisa belak-belok sesuai kemauan politik dan kekuasaan. Untuk tertib, bang Thoyib, ikutilah koridor hukum yang ada atau  terjadi tabrakan seperti sekarang ini. Koridornya adalah jangan halangi hak guru honor mengikuti seleksi PNS. Kalau anda temukan pasal tentang hak GBS di peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini tolong beritahu saya.

 

E.       Untuk Bio-SMA. Kalau anda dan rekan GBS geram dengan tulisan saya, kami, jauh lebih geram dengan invasi GBS yang tidak manusiawi. Bagi saya, invasi GBS merupakan kezoliman dan penjajahan hak azasi manusia.  Tolong anda cermati judul, kesimpulan dan solusi tulisan saya, semuanya sudah jelas. Mengenai data, saya dan SGJ sudah serahkan ke Bapak dan Ibu DPD DPR RI dan DPRD Jakarta yang terhormat. Mengenai sharing, memang sebaiknya kami intens share kepada stake holder saja, yaitu ke bapak dan ibu DPD DPR RI dan DPRD Jakarta yang terhormat dan pemda DKI.

Kepada rekan-rekan GBS, dalam solusi tulisan saya, sudah saya kemukakan dengan jelas apa kemungkinan solusi terbaik dari pemerintah. Jadi janganlah rekan-rekan mengingkari hati nurani anda sebagai pendidik yaitu untuk mendidik anak bangsa agar senatiasa amar ma’ruf dan nahi munkar, dan untuk tidak melakukan kezoliman di muka bumi seperti yang tertera dalam ayat Alquran:

“Dan bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Kelanjutan ayat ini adalah dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Qur’an Surah: Al Maaidah: 2).”

15 thoughts on “[GBS VS GTT ?] Jawaban Penulis “[2012] GBS Inkonstitusional”

  1. @Bapak Suciptoardi … Bapak pejuang SGJ sejati benar-benar gigih.Tapi mengapa tidak duduk bersama dengan GBS rekan sesama GURU untuk mendorong PEMERINTAH mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk SGJ dan GBS agar tak terjadi gesekan-gesekan antara GURU. Bapak terkesan lebih senang bila terjadi konflik.Saya sungguh menyayangkan sikap seperti ini.Yang saya ketahui GBS tidak bermaksud menggeser apalagi menggusur SGJ.Semua ini karena aturan PEMERINTAH,mohon Bapak sadari itu.

    1. @Ibu Zubaidah. Saya bukan pejuang SGJ sejati benar-benar gigih, saya cuma menuliskan apa yang ada / dialami oleh rekan2 saya Guru Honorer Sekolah Negeri, tidak lebih. Jangan salah menilai bu, rekan2 saya seperti Bu Ifa, Mr. Andi, Pak Sam, Pak Tatang dan lainnya yang belum saya sebutkan, merekalah yang layak mendapat pujian seperti yang ibu berikan. Saya hanya penyambung cerita dari perjuangan mereka melalui tulisan, jika suara mereka tidak resah maka tulisan saya damai. Saya berjuang di dunia maya, mereka di dunia nyata, hilir-mudik di Gedung DPR, MPR, DPRD, dan Dinas2 pendidikan. Dari mereka (rekan2 saya tersebut) semua masalah GTT di DKI Jakarta dapat saya akses dengan baik, makanya kalau ada konflik, memang begitulah adanya, dan bukan karena saya suka / senang bila terjadi konflik seperti yang ibu nyatakan di atas. Ini sebuah realitas, saya tahu sendiri bagaimana rekan2 saya cerita kalau pendapatan mereka berkurang setelah GBS datang ke sekolah mereka mendidik, dan seterusnya.

      Semua yang terjadi karena aturan pemerintah, seperti yang anda nyatakan, bukanlah hadir dengan sendiri. GBS turut serta menelurkan kenyataan ini, dan kami mendapat dampaknya: pengurangan jam mengajar, dan atau di PHK. Rekan saya menuturkan, dengan kenyataan yang ada kini, GBS dan GTT tidak mungkin berjalan bersama, minyak dan air tidak bisa bersatu. Selanjutnya ada “kelucuan + aneh”, begini: cuma guru di sekolah swasta yang mau jadi PNS di sekolah negeri. Pegawai bank swasta, belum pernah saya dengar ramai2 demo mau jadi PNS di Bank Negeri seperti GBS, belum ada saya baca berita pegawai rumah sakit swasta, ramai2 demo mau jadi PNS di rumah sakit negeri seperti GBS yang dilakukan selama ini. Cuma, guru swasta DKI Jakarta, bahkan pake pengacara juga, yang ngebet jadi PNS di sekolah negeri, padahal mereka tau ada guru honornya. Semoga setelah membaca pemaparan saya ini, bu zu dapat menyadari bahwa pemerintah tidak akan menentukan sebuah peraturan, kecuali ada yang “ngoprak-ngoprak”.

  2. Betul-betul ga punya hati …, ga penah merasakan duka jadi guru honor sekolah negeri dimana gaji terombang ambing sampai ada yang di gaji 40 ribu sebulan, mendengar tawa bahagia para guru pns dengan gaji+tkd+sertifikasi, harus membeli fasilitas mengajar sendiri (karena menyesuaikan dengan PNS), membayar dana sosial yang besarnya sama dengan PNS, akan di singkirkan / di pecat, tidak diberikan jam, diremehkan dan lain-lain selama bertahun-tahun kami tetap bertahan (apakah tidak menyakitkan untuk para guru honor sekolah negeri), lalu dengan mudahnya para GBS dengan setatus terbarunya CPNS masuk ke sekolah negeri, dimana teman-teman kami menjerit karena tersingkir oleh kalian. Memang bukan kalian yang salah… wajar kalau kami juga para GTT menuntut hak kami untuk tidak tersingkir. jadi kalian juga jangan marah. Kalau mau jadi PNS …honor dulu disekolah negeri selama bertahun-tahun biar merasakan apa yang kami rasakan.

    1. Kalau shoum romadhon kita yang lalu-lalu dilakukan dengan benar, empati pasti tumbuh subur dalam diri sehingga bisa merasakan derita orang lain meski ia tidak mengalaminya ( bertekad dong, untuk jalankan shoum tahun ini dengan lebih baik dari sebelumnya…!)
      Perjuangan harus tetap dilanjutkan dong…!
      GBS maupun GTT, kita harus terus terus berbenah diri, jangan merasa mumpuni meski telah bertahun-tahun mendidik anak bangsa, apalagi sampai kehilangan empati :‘-(
      Setuju …???

  3. Sepengetahuan saya tenaga kesehatan,seperti perawat/dokter dan tenaga medis lainnya sebagai tenaga honorer juga menuntut CPNS hanya saja mereka tidak sekompak GBS/SGJ jadi gaungnya tak keras terdengar.Saya berharap para GURU-GURU ini berbesar hati,lapang dada,legowo … Bila disimak semua komentar/tulisan-tulisan ini,tidak fair bila saling menyalahkan.Karena GBS maupun SGJ adalah GURU-GURU yang pengankatannya melalui mekanisme yang diatur oleh mereka (PEMERINTAH PUSAT dan PEMDA).Sekarang ini penempatannyapun yang mengatur adalah mereka,yang harus GURU-GURU ini tuntut adalah mereka.Janganlah mengintimidasi rekan yang yang tak berdaya atas aturan-aturan/ketentuan mereka(PP/PEMDA).Sungguh menyedihkan sikap PENDIDIK ini karena tersirat jelas senangnya berkonflik ( tidak dewasa,kerdil).INIKAH GURU YANG PATUT DIGUGU DAN DITIRU?????????

  4. Kebijakan GB adalah kebijakan nasional, dibiayai oleh APBN dan berlaku secara nasional. Andaikan Pemrov DKI mau mengikuti kebijakan nasional pastilah tidak ada masalah dengan GB. Di luar DKI yang mengikuti kebijakan pemerintah GBnya sudah beres. Bukan berarti bahwa saat ini GB mau menginvasi tenaga honorer ( mohon ini dicatat itu ). Ini tidak lain karena kebijakan pemerintah. GB yang dibiayai APBN berhak menjadi CPNS, begitu pula guru honorer yang dibiayai APBD/BOP/Komite ( bila memenuhi persyaratan ) juga berhak menjadi CPNS. Mereka ( GB/Tenaga Honorer ) mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa yaitu bangsa Indonesia. Janganlan mengekpos terlalu berlebihan seolah – olah GB akan menggusur Honorerlah….GB inkonstitusional lah…. Justru inilah akan memunculkan konflik antar guru. jadilah provokator yang baik biar guru – guru ini baik GB/Honorer) tetap bersemangat mendidik putra-putri di negeri ini. Ingatlah rezeki itu sudah ada yang mengatur kok.

  5. Saya bukan GTT( Negeri) atau GBS (Suwasta)
    Menurut pendapat saya apapun bentuk penerimaan CPNS Harus melalui kompetisi yang netral tanpa memandang latar belakang seseorang baik itu GBS,PTT atau Umum sekalipun harus “TES” YANG FAIR yg penting syarat utama secara berkas dan kualifikasi sudah terpenuhi sedangkan dalam masalah yg sekarang sedang berkecemuk antara PNS dan GBS itu jelas kesalahan LPMP dan BKN Jakarta.dan sy sangat tidak setuju atas pengangkatan GBS menjadi PNS Dengan alasan :
    1. Selama ini menjadi GBS guru tersebut tidak pernah berkontribusi langsung terhadap sekolah negeri hanya mendapat tunjangan yang tidak jelas dari negara
    2.Kenapa hanya 3 jurusan ? ada apa? kemana ribuan GBS yg lain?kapan jurusan lain juga disuruh untuk mengusir guru honor yg ada di negeri
    3.Banyak dari GBS yang sudah berusia lebih dari 40 thn ,,kenapa harus meninggalkan sekolah yg telah membesarkan dan memberi kebaikan (skolah swasta) yg selama ini menjadi tempat mereka mengabdi
    Dengan melihat peluang untuk menjadi CPNS bagi Guru Swasta(GBS) YG BELUM JELAS Tolong Pemerintah yg terkait dalam hal ini segera membenahi karena ahir tahun ajaran akan selesai sementara BGS dan PTT harus memilih anatara meninggalkan sekolah lama atau berjuang untuk mendapatkan hak yg tidak jelas ,,,,,Kasihan Negeri ini kalau gurupun dijadikan Obyek kepentingan dan keuntungan…….parahh.

  6. Terus terang, saya baru baca tulisan pak andi, dan saya sebagai guru bantu tidak merasa tersinggung dengan tulisannya yg mengatakan bahwa guru bantu inkonstitusional, karena yang di bahas penulis disana adalah guru bantu yang sk nya di keluarkan ketua yayasan (honor swasta murni). Memang tidak ada payung hukumnya bila guru bantu yang penulis maksudkan diangkat jadi PNS. Taspi beda dengan guru bantu Nasional seperti saya yg SK nya bukan yayasan tapi SK Mendiknas dan gaji dari APBN. Benar memang saya bekerja di sekolah swasta, Tapi saya di tempatkan oleh Pemerintah atau pejabat yang berwenang di sekolah swasta tersebut. Artinya saya bekerja du instansi pemerintah. Analognya adalah Guru DPK, mereka bekerja di sekolah swasta, tapi yang menempatkan mereka adalah pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu, mereka tetap pegawai negeri yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang di tempatkan disekolah negeri. Saya pernah berkonsultasi ke BKN lewat webs BKN, pertanyaan Saya seperti ini: Apakah saya merupakan guru bekerja di instansi pemerintah atau swasta jika saya bekerja di sekolah swasta tetapi gaji APBN dan SK Mendiknas? Jawaban beliau adalah bahwa saya bekerja di instansi Pemerintah karena saya di gaji APBN dan SK Mendiknas atau pejabat yang berwenang. kebetulan saja anda di tempatkan di sekolah swasta. demikian sedikit keterangan mudah-mudahan bisa penambah wawasan. Hal ini memang Sesuai PP 48 dan PP 43. (disana tidak ada kata sekolah negeri atau swasta, tetapi adanya kata instansi pemerintah) Trims

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s