Assalamualaikum rekan-rekan guru bantu.

Senang dapat sharing dengan anda semua. Saya belum sempat mereply comment2 anda karena dua minggu ini harus mempersiapkan diri untuk UAS dan tesis. Tulisan  saya di atas saya telah serahkan langsung kepada Pak Pardi SH.dan saya paparkan dihadapan Bapak dan Ibu anggota DPD DPR RI dan DPRD Jakarta yang terhormat pada tanggal 28 februari silam. Tulisan saya memang sarat dengan muatan hukum. Utamanya, tulisan tersebut saya tujukan kepada Pak Pardi yang memang telah keliru mengajukan usulan tersebut. Saya merasa nyaman beraudiensi dan berdiskusi dengan beliau karena satu frekuensi dalam suasana kekeluargaan. Sayangnya, Beliau tidak mampu menjelaskan secara tegas apa dasar hukum  (baca perumusan masalah) pengajuan usulan tersebut, karena memang tidak ada. Saya mempunyai temuan yaitu berupa pengakuan guru bantu (GBS) yang “sukses” mengurangi jam guru honor di sekolah tempat saya mengabdi  dan menyebabkan teman guru honor terancam  tidak mendapatkan tunjangan fungsional dan bahkan di”rumahkan”. Ingat, saya hanya membahas dasar hukum dan bukan skill antara guru honor dan GBS. Pengakuan  tersebut tidak akan saya ekspos di forum ini karena akan terjadi gesekan antara guru honor versus guru bantu . Tapi percayalah, pengakuan tersebut cukup memungkinkan untuk diadukan ke Komnas HAM dan KPK.    

Berikut respon saya:

A.      Untuk rekan ms.nabilah

 1. Saya tidak nyaman lafadz Allah anda tulis dengan 4JJI, sebagai orang Indonesia saya membacanya dengan empat, J, J, I bukan ALLAH. semoga anda mendapat hidayahNya.

2. Seberapa sering anda mengahadiri rapat di DPR MPR, DPRD DKI, Kantor Dinas pendidikan Jakarta, Dewan Pendidikan Jakarta dan sebagainya?  Seberapa paham anda tentang peraturan perundang-undangan ? semakin anda intens menghadiri rapat, semakin anda memahami letak permasalahannya.

3. Betul kata anda, “saya tahu diri (tidak ada dasar hukum). Apa lagi kalau anda ada atau berdiri di pihak guru bantu”. Memang tidak ada dasar hukumnya  GBS menjadi PNS. Lucu, Anda ingin saya dan rekan guru honor lainnya memahami posisi anda GBS yang ingin menjadi PNS, tapi anda sendiri tidak mau memahami posisi kami guru honor yang harus tersingkir karena kehadiran GBS dengan cara-cara yang tidak sehat dan ilegal.

4. Saya menganalogikan begini, ada Departemen pemerintah ada perusahaan swasta, ada universitas negeri, ada universitas swasta, ada rumah sakit pemerintah ada rumah sakit swasta, ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta. Baik di negeri dan di swasta masing-masing ada SDM-nya. SDM/karyawan perusahaan swasta, dosen universitas swasta, dokter dan perawat  rumah sakit swasta tidak menuntut menjadi dokter pns, dosen pns, perawat pns dan karyawan pns, hanya guru sekolah swasta yang menuntut  menjadi PNS, tolong anda carikan letak logisnya dimana?  Ada ayam negeri tapi tidak ada ……

B.      Untuk Bunda Ratih, kenyataannya memang demikian telah terjadi gusur-menggusur dari GBS ke sekolah negeri. Bunda Ratih, silahkan anda kunjungi sekolah negeri dari SD sampai SMA di Jakarta , banyak dari kami yang tergusur, dan dan sekarang jobless, kesulitan untuk menafkahi istri dan membelikan susu untuk si buah hati. Di mana letak hati nurani GBS?

C.     Untuk Ms. Zubaidah, saya berseberangan pendapat dengan anda, pendapat anda lebih memihak ke GBS. Begini, dari ilmu hukum yang sedikit saya dapati, banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertabrakan. Menurut Pak Pardi, SH dan DR. Yurnal SH., MH (dosen Hukum di banyak universitas di Jakarta) > 80 undang-undang dan Perda saling bertabrakan. Misal UU tentang MIGAS bertentangan dengan UUD 45 pasal 33 ayat 3, bumi, air, dstnya. Kalau terjadi tabrakan lalu mana yang dimenangkan? Pastilah peraturan perundang-undangan yang keduduknnya lebih tinggi, sesuai dengan asas  Lex Superior Derogat Legi Inferiori.

 

 D.      Untuk bang Thoyyib, tunjukkan bahwa anda sebagai sebagai hamba Allah dan WNI  yang baik dan taat hukum. Peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban agar tidak semrawut dan tidak semau gue. Kalau semau gue, kacau republik ini. Kalau tertibkan, jadi enak, lancar. Sebagai orang Islam pedoman kita adalah Alquran dan Hadist, sementara sebagai WNI aturannya adalah peraturan perundang-undangan. Kalau hukum Allah dijamin maknyus, tapi kalau hukum manusia bisa belak-belok sesuai kemauan politik dan kekuasaan. Untuk tertib, bang Thoyib, ikutilah koridor hukum yang ada atau  terjadi tabrakan seperti sekarang ini. Koridornya adalah jangan halangi hak guru honor mengikuti seleksi PNS. Kalau anda temukan pasal tentang hak GBS di peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini tolong beritahu saya.

 

E.       Untuk Bio-SMA. Kalau anda dan rekan GBS geram dengan tulisan saya, kami, jauh lebih geram dengan invasi GBS yang tidak manusiawi. Bagi saya, invasi GBS merupakan kezoliman dan penjajahan hak azasi manusia.  Tolong anda cermati judul, kesimpulan dan solusi tulisan saya, semuanya sudah jelas. Mengenai data, saya dan SGJ sudah serahkan ke Bapak dan Ibu DPD DPR RI dan DPRD Jakarta yang terhormat. Mengenai sharing, memang sebaiknya kami intens share kepada stake holder saja, yaitu ke bapak dan ibu DPD DPR RI dan DPRD Jakarta yang terhormat dan pemda DKI.

Kepada rekan-rekan GBS, dalam solusi tulisan saya, sudah saya kemukakan dengan jelas apa kemungkinan solusi terbaik dari pemerintah. Jadi janganlah rekan-rekan mengingkari hati nurani anda sebagai pendidik yaitu untuk mendidik anak bangsa agar senatiasa amar ma’ruf dan nahi munkar, dan untuk tidak melakukan kezoliman di muka bumi seperti yang tertera dalam ayat Alquran:

“Dan bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Kelanjutan ayat ini adalah dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Qur’an Surah: Al Maaidah: 2).”