BEKASI (KGB dan FKTU) – Konsorsium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Negeri Indonesia sepakat rapat di Istana Negara Tanggal 12 Maret 2012 lalu, dimana perwakilan Honorer Seluruh Indonesia diterima di Istana Presiden yang membuahkan kesepakatan dengan Wamenpan, Wamendikbud, Wakapolda, Deputi PUU Sekneg dan Deputi Kesra Setkab.

“Bahwa Tenaga Honorer yang Berwiyata Bhakti tahun 2005 kebawah (2004,2003,dst) akan diakomodir untuk menjadi CPNS dengan prioritas melalui database BKN sebanyak K1 (152 ribu ) dan K2 (650 ribu) serta 2006 keatas (2007-2011) masuk database BKN setelah TMT tahun 2005 kebawah selesai semua menjadi CPNS baru regulasi yang tahun 2006 keatas”.

Tetapi kenyataan terbit Surat Edaran MENPAN No. 3 tahun 2012 yang terbit tanggal 12 Maret 2012 sewaktu kita aksi ini artinya Pemerintah Pusat tidak serius mengangkat Tenaga Honorer DENGAN TUNTAS.

Maka dari itu akan di Lanjutkan Aksi pada tanggal 29 – 30 Maret 2012 pada hari Kamis – Jum’at dengan mengerahkan Guru dan Tata Usaha Honorer secara FUUL POWER dengan titik berkumpul di Masjid Istiqlal dan Long March ke Istana Negara dengan melakukan Kegiatan Aksi dan Orasi kemudian lanjut Long March ke gedung DPR RI dan menutup Jalan Tol di depan gedung DPR RI.

Untuk Koordinator Daerah :

Jawa Barat – Sumedang, NANANG (081321310693)
Jawa Tengah – Brebes, IRWANDI (085742752915, 085385864999)
Jawa Timur – Malang, NURUL Y. (03417368441)
DKI Jakarta, BENI H. (081282097633)
Jambi, YOELIS (085266664555)
Korlap – KGB, MUKHLIS (085216815494)
Korlap – FKTU, SUGIYONO (081513150074)

Untuk wilayah lain yang akan bergabung dalam Aksi Lanjutan ini silahkan menghubungi Koordinator Daerah seperti di atas, walaupun SE Menpan No.3 Tahun 2012 telah terbit dan memberikan Transparasi Publik tetapi pada kenyataannya Daerah khususnya BKD di seluruh Indonesia sampai saat ini belum juga mempublikasikannya, sedangkan limit waktu yang diberikan oleh SE Menpan No.3 Tahun 2012 yaitu tanggal 31 Maret 2012.

Ada beberapa Pertanyaannya yang mungkin dirasakan sama oleh Tenaga Honorer di Seluruh Indonesia:

Apakah BKD di daerah khususnya seluruh Indonesia berani mempublikasi Honorer K1 via Website?

Apakah benar ada Honorer Tertinggal (K1) yang jumlahnya cukup signifikan?

Bagaimana jika SE No.3 Tahun 2012 lewat sampai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret 2012, dan apa tindakan Pemerintah terhadap daerah khususnya (BKD)?

Itulah beberapa pertanyaan yang mungkin bersifat umum, tetapi mempunyai arti yang sangat besar pengaruhnya terhadap Honorer di Seluruh Indonesia. Janganlah Pemerintah membuat peraturan yang selalu memojokan Tenaga Honorer di Seluruh Indonesia, sedangkan Pengabdian kami para Tenaga Honorer sudah berpuluh-puluh tahun.

Dan Janganlah “DIAM, MENURUT, MENGIKUTI SAJA” Wahai Honorer Seluruh Indonesia, kini saatnya “BANGKIT BERSATU MELAWAN KEDJOLIMAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MAUPUN PUSAT”.

Sumber