Uraian berikut adalah penukilan dari paparan SGJ (Serikat Guru Jakarta) yang mewakili suara guru dan TU honor di sekolah negeri Jakarta tahun lalu. Semoga bahan ini dapat didikusikan. Selamat membaca
—————————–

I. Latar Belakang

1. Guru dan Tata Usaha PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekolah Negeri DKI Jakarta.
2. Guru PTT/CPNS adalah Guru Pegawai Tidak Tetap/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekolah Negeri DKI Jakarta.
3. Guru Bantu adalah Guru Bantu yang bertugas di Sekolah Swasta sekitar lima ribuan orang dan mempunyai SK dari Menteri dan sekitar berjumlah ratusan orang bertugas di Sekolah Negeri DKI Jakarta.
4. Guru dan Tata Usaha Honorer Non APBD/APBN Sekolah Negeri adalah Guru dan Tata Usaha Honorer Non APBD/APBN yang diangkat dan ditandatangani SK nya oleh Kepala Sekolah / Komite Sekolah.
5. Guru dan Tata Usaha Honorer Non APBD/APBN Sekolah Negeri diangkat oleh kepala sekolah dibutuhkan untuk mengganti 6. Guru dan Tata Usaha PNS yang sudah pensiun, meninggal dunia, sakit dan ada penambahan mata pelajaran pada saat KTSP 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidik) sejak tahun 2006 seperti Bidang Studi : TIK, Bahasa Asing, dan Mulok.

7. Sampai dengan tahun 2011 Pensiun di Sekolah Negeri sebanyak 1.319, terdiri dari :
SD : 837
SMP : 288
SMA : 194

8. Sesuai PP 48 tahun 2005 yang telah dirubah dengan PP 43 tahun 2007 serta peraturan Kepala BKN no 21 tahun 2005, tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diangkat menjadi CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu di instansi pemerintah (di sekolah negeri bagi tenaga guru).

9. Sesuai PP 43 tahun 2007 pasal 6 mengatakan bahwa, Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh APBD/APBN, baru dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga honorer yang dibiayai APBD/APBN seluruhnya secara Nasional telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun Anggaran 2009.

10. Kompetensi Guru dan Tata Usaha Honor Non APBD/APBN Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai formasi di sekolah negeri karena mereka sudah mengajar di sekolah negeri.

II. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS

III. Pokok Permasalahan

1. Guru dan Tata Usaha Honorer Non APBD/APBN Sekolah Negeri yang bertugas di Sekolah Negeri Provinsi DKI Jakarta setelah pengangkatan PTT tidak ada proses pengangkatan lagi sejak tahun 2004 hingga sekarang .
2. Guru dan Tata Usaha Honorer Non APBD/APBN Sekolah Negeri yang telah mengabdi kepada masyarakat di sekolah negeri hingga saat ini dengan masa kerja telah mencapai hampir sekitar minimal 2 s.d 25 tahun, dan telah sesuai dengan kebutuhan di Sekolah Negeri Prov. DKI Jakarta serta memiliki Nomor Unik Pegawai Tenaga Kependidikan (NUPTK).
3. Guru dan Tata Usaha Honorer Non APBD/APBN Sekolah Negeri Provinsi DKI Jakarta menolak dengan adanya Surat Edaran dari Menpan No. 5 Tahun 2010, karena surat edaran itu mengakibatkan diskriminasi dimana pengangkatan hanya dilakukan untuk 2005 kebawah. sedangkan Provinsi DKI Jakarta saat ini sangat membutuhkan Guru dan Tata Usaha di Sekolah Negeri .
4. Guru Honorer Sekolah Negeri merasakan ketidakadilan, diskriminasi, dan tidak disejahterakan di negeri Indonesia :
5. Guru honorer Sekolah Negeri tidak bisa mengikuti sertifikasi, guru honorer sekolah negeri bisa ikut sertifikasi dengan syarat memiliki SK dari walikota/bupati, sedangkan disetiap provinsi walikota/bupati/kepala dinas belum tentu mau mengangkat dengan alasan mereka terbentur dengan payung hukum karena guru honorer sekolah negeri tidak memiliki payung hukum.
6. Guru honorer Sekolah Negeri tidak mendapatkan dana SBY sebesar Rp. 250.000 (dana untuk guru yang belum mengikuti sertifikasi), padahal guru honorer sekolah negeri belum mengikuti sertifikasi.
Banyak tunjangan-tunjangan yang diberikan untuk guru pns dan guru tetap yayasan, tetapi guru honorer tidak mendapatkan, dengan alasan guru honorer sekolah negeri bukan guru PNS dan bukan guru tetap yayasan. Padahal guru honorer sekolah negeri juga guru.
7. Guru honorer Sekolah Negeri sampai kapanpun akan tetap ada, karena seorang guru itu dinamis, tidak bisa disamakan dengan pegawai PNS lainnya.
8. Guru dan Tata Usaha Honorer Non APBD/APBN Sekolah Negeri seperti sampah disekolah, habis diperas tenaganya dicampakkan begitu saja, lalu banyak manajemen sekolah merekrut guru dan tata usaha honorer lagi. Jangan Guru dan Tata Usaha honorer sebagai outsourching/tenaga lepas. Guru adalah Guru dan bertugas dijalan fungsional. Tata Usaha berjalan secara struktural.

IV. Upaya dan Saran Penyelesaian

1. Karena semakin banyak usia krisis bagi guru dan tata usaha honorer di sekolah negeri, maka dibuatkan Surat Edaran terbaru, bahwa setiap Provinsi kab/kota diperbolehkan mengangkat Guru dan Tata Usaha honorer di Sekolah Negeri sesuai dengan kebutuhan walaupun PP belum keluar/belum disahkan, dengan persyaratan selain pendidikan, usia, tempat kerja, dan sudah memiliki NUPTK, saat ini Guru dan Tata Usaha honorer Sekolah Negeri telah memiliki NUPTK, kecuali yang baru mengajar belum 4 (empat) tahun.
2. Ditiadakannya tes tertulis pada saat proses pengangkatan bagi tenaga honorer di sekolah negeri, karena akan mengakibatkan semakin banyak tenaga honorer yang tidak terbawa. Dapat dilakukan tes psikotest dan verifikasi administrasi.
3. Guru honorer sekolah negeri harus mengikuti sertifikasi, dengan persyaratan harus sudah mengajar minimal 5 (lima) tahun, dan SK dikeluarkan oleh Kepala Sekolah.
4.Guru dan Tata Usaha honorer sekolah negeri bisa mendapatkan dana dan tunjangan-tunjangan lainnya yang sama dengan PNS di sekolah negeri. Ini dikarenakan Guru dan Tata Usaha honorer Sekolah Negeri juga sama-sama bertugas di sekolah negeri malahan di Sekolah Negeri Provinsi DKI Jakarta tugas-tugas di sekolah negeri lebih di dominasi oleh guru dan tata usaha honorer.
5. Dapat diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan atau seminar lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
6. Pada saat pengangkatan CPNS mohon tidak diadakan tes tertulis yang masa kerjanya diatas 1 (satu) tahun.