Gaji Guru Jakarta Setara dengan SPG (Sales Promotion Girl)

Tulisan di bawah ini saya temukan kembali di tumpukan berkas ketika bersih-bersih kamar beberapa minggu lalu. Saya menulis di atas kertas putih tertanggal 22 Oktober 2010 pada hari Jum’at dalam bentuk “konsep”, sebuah tulisan tangan yang tentunya ada saja coretannya. Setelah membaca lagi, memunculkan ingatan bahwa tulisan itu saya rangkai sebagai apresiasi pemerintahan SBY yang diberitakan “mensejahterakan” guru, namun ada yang luput setelah 4 tahun memimpin dan kini masuk awal pemerintahan kedua-nya. Saya resah, dan tulisan inilah rekamannnya. Keresahan saya terhadap realitas yang terkait dengan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer di sekolah negeri yang segala sesuatunya (seharusnya) pemerintah yang bertanggungjawab penuh, hasilkan tulisan ini.

Saya yakin ada diantara pembaca budiman yang merasa sinis terhadap tulisan yang bernada “nge-ribut-in” duit (kesejahteraan), apalagi dikoar-koarkan oleh guru yang {terlanjur} ter/di-mitoskan sebagai sosok yang sabar, nrimo, nurut terhadap apa yang digariskan pemerintah, walaupun bagi saya itu irrasional dan tidak berpihak kepada kami (pahlawan tanpa tanda jasa). Saya berbeda. Namun demikian, saya juga yakin ada diantara para pembaca budiman, yang peduli sekaligus paham  terhadap arti “label” profesional yang disematkan kepada guru, bahwa imbalan adalah konsekuensi rasional dari kompetensi seorang pekerja, sehingga adalah sudah seharusnya semua guru mendapatkan kesejahteraan sesuai pekerjaan yang dilakoninya.

Dalam perkataan lain, ketidakadilan atau dalam bentuk lainnya yang tidak sesuai semangat “kesejahteraan yang manusiawi dan masuk akal sehat” adalah hal yang sudah seharusnya dikabarkan. Bagi saya, ini selaras dengan himbauan Iwan Fals dalam lagunya: Kesaksian. Baca dengan baik liriknya berikut ini:  Orang-orang harus dibangunkan,  Aku bernyanyi menjadi saksi, Kenyataan harus dikabarkan, Aku bernyanyi menjadi saksi. Saya menulis sebagai saksi, dan orang lain harus dikabarkan. Jangan seperti lagu Slank tentang Kampus Depok pada pertengahan tahun 1990-an   yang menyebutkan: Semuanya hanya tutup mata saja, semuanya nggak berbuat apa-apa. Mereka tidak peduli, tidak mau tahu.

Semoga tulisan ini dapat bermakna pembawa kabar….


Gaji Guru Jakarta Setara dengan SPG (Sales Promotion Girl)

Masalah kesejahteraan guru (baca: gaji) guru sudah “dianggap” selesai oleh pemerintah SBY, bahkan sang Ibu Kota (Jakarta) bernada sama. Pemberian hasil keringat guru PNS dihargai melalui gaji PNS (Pusat), Tunjangan Pemda (DKI Jakarta), dan dilengkapi (ditambahkan) dari uang Komite yang nota bene-nya adalah sumbangan rutin dari masyarakat, khususnya wali siswa yang mempercayakan anaknya di sekolah dimana guru mendidik mereka.

Sudah selayaknya apresiasi diberikan kepada pemerinta SBY karena gaji PNS, khususnya guru PNS begitu diperhatikan, terlebih di Jakarta. Tidak sedikit yang menyebut mereka sebagai “anak emas” Pemda DKI. Lihatlah gaji yang diperolehnya setiap bulan. Gaji dengan status PNS berkisar antara1,5-3 juta rupiah, ditambah tunjangan Pemda minimal 3 juta rupiah, dan Komite (dulu disebut BP 3 dan POMPG) membrikan “ongkos” hadir, makan, dan berbagai kegiatan  antara 500-1,5 juta rupiah. Tidak ketinggalan, bagi guru PNS yang memenuhi kualifikasi, memperoleh tunjangan sertifikasi yang jumlahnya ekuivalen dengan gaji PNS sesuai jenjang kepangkatannya. Dengan demikian, gaji guru PNS di Jakarta berkisar 6,5-10,5 juta rupiah per-bulannya.

Disamping “gemerlap” gaji guru tersebut, ternyata ada juga guru yang “redup” (lawan kata “gemerlap”) soal penggajiannya, walaupun mereka mendidik dalam instansi yang sama. Keunikan kasus yang diakui dan dialami oleh Pemda DKI, telah “memanjangkan” waktu proses penyelesaian masalah penggajian ini. Guru dalam kategori ini lazim disebut sebagai guru honorer atau secara formal di sekolah negeri Jakarta dikenal sebagai GTT (guru Tidak Tetap).

Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, status guru honorer selama ini tidaklah jelas, tidak ada satupun payung hukum yang menaunginya, dan mengakui keberadaan mereka (baca: menyangkut masa depannya). Baru tahun 201o ini, pemerintah SBY melalui Menpan “mengakui” guru honorer dengan diwujudkan sebuah PP tentang pengangkatannya menjadi CPNS.  Pemda DKI melanjutkan instruksi pusat tersebut. Pemda DKI kemudian menyelesaikan pengangkatan guru honorer PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang tercecer, dan guru honorer GTT bagi yang sudah mengajar mulai 1 Januari 2004 hanya untuk guru yang di sekolah negeri. Bagi guru yang di sekolah swasta “dianggap” selesai karena dipenuhi kebutuhannya oleh yayasan dan atau gaji dari Guru Bantu.

Jumlah gaji guru honorer GTT di sekolah negeri, bahkan tidak ada separuhnya, 50%, bila dibandingkan dengan guru PNS. Guru honorer yang mengajar 18 jam seminggu dan hadir di sekolah 3 hari, digaji sekitar 1,3 juta rupiah dengan tugas tambahan sebagai wali kelas dan piket jam belajar. Adapula tambahan lainnya, yakni menjadi pembina ekskul. Hampir dapat dipastikan, guru honorer tidak bisa menjadi wakil kepala sekolah yang mendapat tunjangan dari komite setiap bulannya antara 1-2 juta rupiah, apalagi mendapat tunjangan sertifikasi guru yang seringkali syaratnya “menyusahkan” guru honorer karena harus berstatus CPNS atau PNS terlebih dahulu. Untuk guru honorer di sekolah negeri yang hanya mengajar (tanpa tugas tambahan) gajinya tidak mencapai 1 juta rupiah.

Yang menjadi keresahan saya adalah bagaimana mungkin, guru honorer yang selama ini mengabdi di sekolah pemerintah “luput” dari penglihatan pemerintah SBY?. Bagaimana mungkin, guru honorer yang beban kerjanya sama dengan guru PNS, bisa beda (baca: timpang) jauh gajinya?. Bagaimana mungkin, dibawah wewenang Ibu Kota Negara Republik Indonesia, masih ada guru yang gajinya setara dengan lulusan SMA (Sekolah Menegah Atas) seperti SPG (Sales Promotion Girl), padahal mereka (guru honorer) lulusan S-1, bahkan adapula yang S-2?.

Banyak yang tidak tahu bahwa guru honorer di Jakarta baru bisa mendapatkan gaji mencapai 2 juta rupiah setelah dalam sebulan memenuhi beban kerja mengajar 20 jam tatap muka dalam seminggu, menjadi wali kelas, piket, dan Tim SAS (Sistem Administrasi Sekolah) yang berujung kepada penambahan jam kerja menjadi mulai pukul 06.30-17.00 WIB tiap hari Senin hingga Jum’at. Seorang guru yang berpendidikan S-1, bahkan S-2 yang mengabdi di sekolah negeri  di Jakarta utnutk membangun peradaban Indonesia dengan mendidik anak bangsa, ternyata keringatnya setara dengan lulusan SMA . Di Jakarta, seorang lulusan SMA yang menjadi SPG even tertentu, dalam sebulan dengan jam kerja antara pukul 07.00-15.00 WIB dan pukul 15.00-21.00 WIB dari hari Senin hingga Jum’at, ditakar keringatnya sebesar 2 juta rupiah.

Dengan demikian, seorang guru yang mencerdaskan bangsa di wilayah Jakarta, ternyata kesejahteraannya setara dengan SPG. Apakah pemerintah SBY menyadari tingkat kesejahteraan guru di Ibu Kota Republik Indonesia?,. Setelah satu tahun memerintah, dan dalam periode kedua ini, apakah SBY mengetahui guru yang kerja bertahun-tahun di Jakarta dengan berpendidikan S-1 atau S-2 gajinya sama dengan lulusan SMA yang kerjanya di pasar swalayan pada even tertentu?

9 thoughts on “Gaji Guru Jakarta Setara dengan SPG (Sales Promotion Girl)

  1. Biasanya masalah honorer akan dibahas sebelum pemilu,setelah pemilu yah….😓😓😓😓 hanya bisa sabar amalnya dicatat malaikat mendoakan,cr tambahan lain aj…yang penting berkah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s