SqcR760X0M

JAKARTA – Pengamat Hukum Internasional, Djawahir Thontowi menilai tudingan bekas Menteri Penerangan Malaysia, Zainudin Maidin terkait anggapan Presiden ketiga Ri, B.J Habibie sebagai pengkhianat bangsa, karena melepas Timor Timur (Timor Leste) perlu diusut.

Meski Djawahir meminta masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi dengan kasus ini, namun, Pemerintah RI harus melayangkan surat protes sebagai langkah diplomatis yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Malaysia.

“Dari segi hukum internasional yang bisa dilakukan Indonesia adalah melayangkan protes secara diplomasi ke Pemerintah Malaysia, atas pernyataan yang sudah menyudutkan bangsa ini,” ungkap Djawahir saat berbincang dengan Okezone, Selasa (11/12/2012) malam.

Diterangkannya, Indonesia melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) harus mengirim surat protes ke Pemerintah Malaysia sesegera mungkin. Agar Malaysia tidak kembali mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

“Sebuah kebijakan terhadap fakta sejarah di Indonesia sah-sah saja untuk dibicarakan, tapi apakah tindakan tersebut dapat menimbulkan hubungan negatif antara Indonesia dan Malaysia itu yang harus diperhatikan. Surat protes yang dilayangkan Indonesia nanti harus mengingatkan Malaysia agar tidak lagi ikut campur terhadap masalah (sejarah) Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno menilai, persahabatan Indonesia-Malaysia memang jauh lebih penting daripada provokasi ‘dangkal’ yang dilakukan mantan menteri penerangan Malaysia tersebut.

Kendati demikian, penghinaan pada Mantan Kepala negara kita harus dikecam. Apalagi ini persolan politik dalam negeri Malaysia. “Tidak seharusnya seorang mantan pejabat senior di partai berkuasa melontarkan istilah yang sangat merendahkan,” tegas Teguh.

Teguh pun mendesak Pemerintah RI dan parlemen harus mengirimkan nota diplomatik sebagai bentuk protes terhadap hal ini sesegera mungkin. Tujuannya agar, Malaysia tidak semena-mena terhadap Indonesia. (Sumber)