Dua Matra Permasalahan BOP di Jakarta Tahun 2012

Untitled-1Enam bulan pertama realisasi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) tahun 2012 sudah berjalan. Tidak sedikit masalah yang terjadi di lapangan, baik itu berupa isi legalitas-nya, maupun ketika diterapkan di sekolah. Di beberapa tulisan yang penulis temukan, sudah dibahas permasalahan yang timbul dalam penerapan BOP yang peraturannya di sign oleh Fauzi Bowo. Namun, dalam tulisan berikut, penulis mengungkapkan dua matra permasalahan yang dapat dikatakan penting untuk dikritisi seklaigus menjadi bahan renungan, betapa sebuah kebijakan seharusnya digodok dengan matang, sehingga pada tataran teknis dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Permasalahan berikut adalah yang dapat “ditemukan” sebagai permasalahan yang urgen untuk segera ditindaklanjuti, khususnya oleh Jokowi dan Basuki agar segera mengeluarkan Pergub BOP terbaru. Jika mereka memiliki political will terhadap guru honor khususnya, walaupun guru honor sekolah negeri tidak ada dalam program dalam kampanye mereka, penulis meyakini akan ada perbaikan, setidaknya melalui, sekali lagi, penerbitan Pergub baru. Semoga saja.

Lebih lanjut, berikut uraian kedua matra permasalahan terkait:

Dua matra permasalahan ini terletak kepada regulasi legal formal dan turunannya berupa kenyataan dalam pelaksanannya.

Pertama adalah peraturan tentang BOP itu sendiri yang berpotensi terjadi penyelewengan alias rawan pelanggaran.  Peraturan Gubernur yang ditandatangani oleh Fauzi Bowo dengan No.109 Tahun 2012 yang berlaku surut sejak 3 Juli 2012, tidak tertulis dengan jelas hal-hal urgen, antara lain siapakah yang menjadi pengolah dana BOP di sekolah. Guru atau pegawai TU atau keduanya?. Ini menjadi penting karena tidak terdapat ketegasan. Ada di sekolah tertentu yang menjadi pengolahnya ialah pegawai TU, tapi di sekolah lain adalah guru (tentunya jarang yang berkolaborasi diantara keduanya). Alhasil, uang yang seharusnya sampai ke guru honorer menjadi berbeda. Yang cukup menggelikan, sekolah bertetangga dengan tipe pengolah yang sama, tapi hasilnya berbeda. Padahal, “jatah” untuk guru honorer adalah sama, dan jika mengikuti pola penggajian PNS, maka amat rasional jika penggajian dengan kriteria tertentu adalah sama. Berikut ilustrasinya, misal Gol. III a PNS per-bulan adalah Rp. 2.000.000 maka siapapun yang mengolah, hasilnya adalah sama, jika guru honorer bergaji Rp. 2.000.000 maka, walaupun beda sekolah, harusnya juga sama.

Selanjutnya, dalam peraturan tersebut bahwa BOP ini memang diatur tidak boleh menyelewengkan dana, namun “kocaknya” tidak ada satupun pasal yang mengurusi jika terjadi “kenakalan”¸ siapa pihak yang harus menghukum dan berapa lama hukuman atau dendanya tidak ada sama sekali. Selintas, seperti tidak ada kepastian hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran, atau tepatnya penyelewengan terhadap penyaluran BOP tersebut. Oleh karenanya, tidak mengagetkan jika tidak sedikit sekolah yang tidak melaksankan BOP dengan seharusnya, ini dapat dicontohkan dengan minim, bahkan alpanya publikasi secara transparan ke masyarakat sekolah dan orang tua peserta didik (pasal 18 ayat 2 huruf a), apalagi tehadap kesejahteraan guru honorer yang jelas-jelas merupakan sasaran dalam dana BOP ini (Pasal 2 ayat 4).

Kedua, terkait erat dengan yang pertama, maka gaji yang diterima oleh guru honor sekolah negeri “ngak jelas”. Sesuai Pergub tersebut pegawai honorer TU tidak disebut dan jelas tidak ada “jatah”. Namun, “turunan” pergub yang diwujudkan dalam Keputusan Kadinas Jakarta No. 2040/2012 tentang Penyaluran Dana BOP berkata beda. Arti resmi dalam Pergub mengenai Pendidik Non-PNS adalah guru atau pengajar berstatus bukan PNS yang bertugas di sekolah negeri. Setidaknya hal demikian disebut dalam dua item, yakni pada Pasal 1ayat 20a dan Sasaran penerima BOP adalah pendidik non-PNS (Pasal 2 ayat 4). Ternyata, kemudian  “menjelma” dalam Keputusan Kadinas menjadi KESATU butir 4: Kode Rekening Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, kemudian diulang lagi pada Daftar Penggunaan Masing-masing Rekening BOP no.4, dan diuraikan pada no.23 butir 10:….bagi tenaga pendidik dan non kependidikan. Penulis tidak mempermasalahkan guru honorer atau pegawai TU honorer atau keduanya yang berhak mendapat dana BOP, namun penulis merasa terganggu dengan kedua legalitas formal itu yang terkesan tidak konsisten, dan terkesan tidak paham sebuah definisi. Normalkah, legalitas sekelas Gubernur pemimpin provinsi “berubah pengertian” pada tingkat kadis?, sebaliknya bagaimana mungkin peraturan setingkat Gubernur itu luput terhadap orang-orang yang juga ikut mengolah pendidikan dengan hanya menyebutkan Pendidik, padahal Pegawai TU honor juga berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan/sekolah.

Berdasarkan catatan penulis, sampai akhir tahun 2012 lalu, tidak sedikit sekolah yang mengaji guru honorer sama dengan pegawai TU (termasuk caraka/OB), walaupun sudah jelas kalau guru pendidikannya lebih tinggi. Kesemuanya dipatok Rp.50.000 perhari. Sepertinya, hingga awal tahun 2013 ini,  tidak ada perubahan signifikan. Sehingga tidak berlebihan penulis mendeskripsikannya sebagai berikut ketika uruh, satpam dan OB Sekolah, serta pembersih sungai di Jakarta yang diutarakan Wagub Ahok akan memperoleh kesejahteraan yang lumayan, sementara guru yang statusnya sama-sama honorer (termasuk karyawan tidak tetap) gajinya dibawah mereka, tidak ada satupun yang berani atau mampu merubah kenyataan ini. Kami, guru yang berpendidikan S-1 dan S-2, dipandang tidak lebih baik dengan mereka karena keringat kami “dihargai” dibawah mereka yang pendidikan dibawah kami dan tentunya tanggungjawab serta beban kerja yang jauh lebih ringan dibanding guru. Ini masih berlangsung, padahal Ahok menegaskan: “tidak boleh ada orang (guru honor) digaji dibawah UMP”.

Bagi penulis, jika Jokowi dan Basuki tidak segera dan mampu menuntaskan penggajian untuk guru honor, khususnya yang mengabdi di sekolah negeri, mereka tak ayal seperti Fauzi Bowo yang saya labelkan: “rencana tapi tak pernah kena”. Penulis tunggu sepak terjangmu si Metal dan si Lugas.

Tulisan terkait tentang Gaji Guru Honorer Sekolah Negeri di Jakarta

dan BOP 2012 :

  1. Sistem Penggajian Guru Honorer Sekolah Negeri DKI Jakarta Hingga Juli 2012 – 21 September 2012
  2. Dampak Wajar 12 Tahun Bagi Guru Honorer DKI Jakarta –  24 september 2012
  3. Gaji Guru Jakarta Setara dengan SPG (Sales Promotion Girl) – 1 Oktober 2012
  4. Sistem Penggajian Guru Honorer Sekolah Negeri DKI Jakarta Sejak Juli 2012 – 2 Oktober 2012
  5. (untuk Jokowi) Gaji Guru di Jakarta Setara dengan Kenek Bangunan – 15 Oktober 2012
  6. Gaji Guru Honorer dalam Peraturan BOP Jakarta 2012 – 20 Oktober 2012
  7. Guru PNS Jakarta Sejahtera – 7 Nov 2012
  8. Jokowi-Ahok Harus Perjuangkan Guru Honor, 13.000 Guru Honor Jakarta Menerima Gaji Dibawah UMR – 14 November 2012
  9. Menpan: Honorer Pengangkatan Diatas Tahun 2005 Harus Diberhentikan – 11 November 2012
  10. Gaji Guru Honor Jakarta Lebih Rendah dari Satpam dan OB Sekolah, Buruh, serta Pembersih Sungai – 21 November 2012
  11. Yang Hilang Setelah Sekolah Gratis di Jakarta – 11 Desember 2012

One thought on “Dua Matra Permasalahan BOP di Jakarta Tahun 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s