bg cfvb

peneyelewengan

Tulisan berikut adalah rangkaian dari tulisan sebelumnya yang berjudul: Dua Matra Permasalahan BOP di Jakarta Tahun 2012. Tulisan ini adalah sekedar sumbang saran cari solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh kami, guru honor di sekolah negeri. Semoga setelah membaca tulisan saya ini, Jokowi dan Ahok mendapat hidayah sehingga mampu merubah keadaan, dan selain mereka semoga mendapat informasi. Itu saja sudah cukup koq…

A.    Solusi

Pertama, memperhatikan masalah yang sudah diuraikan, maka Joko-Ahok layak mengeluarkan Pergub terbaru (tahun 2013) tentang BOP untuk kelayakan pendapatan para penyelenggara pendidikan di sekolah, khususnya guru honorer. Stigma Guru PNS dan Guru Non-PNS yang berimbas kepada penggajian sudah seharusnya dihapuskan. Kini, semua guru di Jakarta sudah digaji oleh pihak Pemerintah Pusat dan Pemda, maka tidak ada alasan gaji berbeda seperti dulu karena sesuai kepada sumbangan masyarakat. Artinya adalah, harus ada standarisasi gaji untuk guru honorer di sekolah negeri yang dimasukkan ke dalam Peraturan BOP. Jika harus ada pembeda antara PNS dan Non-PNS, maka manusiawilah jika jurangnya jangan terlalu mengangga seperti selama ini. Tulisan sebelumnya yang berkutat kepada “guru honor tidak menikmati UMP, dan  tulisan satunya lagi yang tertuju pada “guru honor layak terima UMP”, rasanya melukai akal sehat penulis. Ini semakin terasa pedas ketika penulis  “tersindir” oleh ucapan seorang rekan yang bukan guru: “bodoh kalau guru, gajinya mau disamakan dengan UMP, kan itu untuk buruh, guru kan pendidikannya tinggu dan tugasnya mulia”. Singkatnya, adalah layak jika gaji guru honorer di atas nilai UMP.

Kedua, peraturan BOP yang baru harus menegaskan pihak mana yang mengelola BOP di sekolah dengan kriteria yang mewujudkan sebuah bentuk kompetensi kapabel.  Jika ingin mengolah dana BOP, siapapun harus memenuhi syarat yang sudah diatur. Setelah itu ialah mencantumkan bab/pasal khusus tentang PENGAWASAN dan SANKSI secara tegas. Kedua bagian ini amatlah urgen, selain untuk mengawal dana sesuai yang diamanatkan oleh rakyat melalui pembayaran pajak mereka, juga memberi kepastian hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran ataupun penyelewengan.

Dengan solusi yang ditawarkan penulis ini, semoga dapat menutup potensi kerawanan terjadinya berbagai kemungkinan buruk. Selama perturannya jelas dan aplikatif, maka dapat dipastikan penyaluran dana BOP dapat sesuai dengan harapan. Semoga tidak ada ketakutan dan keragu-raguan, sehingga dana BOP dikembalikan ke pemerintah seperti yang selama ini ditemukan dibeberapa sekolah. Semoga.