KERUSUHAN DI TIMOR TIMOR MELUKAI KITA SEMUA

12 Okt 1989

(Republika – Sabtu, 7 Oktober 1995)

Anwar HarjonoKetua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat

Bismillahirrahmaanirrahiim. Dengan rasa prihatin yang sangat mendalam,
kita mencatat kerusuhan yang terjadi di Timor Timur, awal September
lalu, yang eksesnya masih terasa hingga tulisan ini dibuat. Meminjam
ungkapan Ketua Majelis Ulama Indonesia, K.H. Hasan Basri, kerusuhan
di Timor Timur yang mengambil korban umat Islam itu merupakan luka.
Walaupun kita mengharapkan luka itu tidak akan membesar, tapi luka
itu sangat menyakitkan.

Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia, Prof. Dr.
Baharuddin Lopa, yang berkunjung ke Timor Timur sesudah kerusuhan
mereda, menemukan tiga pelanggaran HAM mendasar dalam kerusuhan 2
hingga 12 September itu.

Pertama, pembakaran harta benda sebagai sumber hidup yang oleh Prof.
Lopa disebut “mempreteli hak hidup.” Kedua, penganiayaan. Ketiga,
pengusiran. “Dalam undang-undang apa pun, mengusir adalah pelanggaran
HAM yang besar,” kata Prof. Lopa di Dili.

Maka itu, kerusuhan di Timor Timur yang oleh Presiden Soeharto
disebutkan sebagai SARA telah mengakibatkan dua hal yang sama
buruknya: Menumbuhkan luka dalam tubuh bangsa, khususnya di kalangan
umat Islam — mungkin juga di kalangan lain.

Timor Timur, karena proses pengintegrasiannya ke dalam wadah negara RI
berbeda dengan 26 propinsi lainnya, dalam pembangunan memang
memerlukan penanganan khusus. Setidaknya, berbeda dibandingkan dengan
cara-cara penanganan daerah-daerah lain di Nusantara.

Akan tetapi, penanganan khusus itu pun hendaknya tetap mengacu kepada
konstitusi negara demi tetap terpeliharanya keutuhan negara kesatuan
kita. Karena itu, dalam menangani pembangunan di propinsi termuda itu
tidak boleh terkesan adanya penganakemasan.

Sayangnya, kesan penganakemasan itu akhirnya muncul juga, terutama
jika kita membandingkan cara pemerintah menangani kasus Dili beberapa
tahun lalu dengan kasus-kasus Tanjung Priok, Aceh, dan Lampung. Bila
untuk kasus Dili pemerintah langsung membentuk Komisi Pencari Fakta,
untuk kasus di tiga daerah tersebut — meskipun telah diusulkan oleh
berbagai kalangan — pemerintah tidak pernah membentuk Komisi serupa.

Penganakemasan memang tidak baik. Untuk yang seolah-olah
dianakemaskan, bisa muncul sikap manja yang berlebihan. Untuk yang
seolah-olah kurang diperhatikan, bisa muncul sikap tidak senang,
karena merasa diperlakukan tidak adil. Syukurlah sampai saat ini
daerah-daerah di luar Timor Timur masih dapat memahami kebijaksanaan
pemerintah, sehingga tidak lahir sikap-sikap yang sama-sama tidak
diinginkan.

Dengan menyesal kita mencatat, sikap teposeliro rakyat Indonesia di 26
propinsi selain Timor Timur itu ternyata tidak diimbangi dengan sikap
yang sama oleh pemimpin tertinggi masyarakat Katolik Timor Timur —
dalam hal ini Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo. Dalam wawancara dengan
majalah Gatra, 23 September 1995, Uskup Belo antara lain mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:Pertama, ingin membendung arus pendatang dari
daerah lain ke Timor Timur. “Suatu tanda yang saya baca dan lihat
adalah masyarakat Timor Timur tak mau banyak orang dari luar di
sini.”Kedua, menuduh para pendatang menyebarluaskan agama mereka. Ia
menyebut soal jumlah umat Islam yang mencapai 160 juta di Indonesia,
dan Protestan yang pemeluknya 15 juta. “Mengapa masih susah payah
mengislamkan orang di sini. Begitu pula dengan Protestan.

Ketiga, dia ingin agar Timor Timur dijadikan daerah khusus Katolik.
“Saya sendiri, misalnya, masih ingin dan sudah pernah saya usulkan
agar Timor Timur dijadikan daerah khusus Katolik.”Kepada Uskup Belo,
kiranya baik dianjurkan agar dia mempelajari dengan sungguh-sungguh
hakikat keberadaan negara RI, sejarah perjuangannya, konstitusi, dan
seluruh perangkat perundang-undangan yang berlaku di negara ini; agar
dia tidak terjerumus kepada gagasan-gagasan eksklusif yang dapat
memecah negara kesatuan RI.

Konsekuensi logis dari integrasi Timor Timur ke dalam negara kesatuan
RI adalah hilangnya sekat yang secara timbal balik membatasi wilayah
Timor Timur dengan wilayah-wilayah lain. Karena itu, sebagaimana
rakyat Timor Timur berhak tinggal di manapun di seluruh wilayah
Nusantara ini, rakyat Indonesia dari daerah lain pun berhak pula untuk
datang dan tinggal di Timor Timur. Dari proses interaksi sosial inilah
akan lahir proses saling adaptasi budaya, yang pada gilirannya akan
melahirkan kebudayaan bangsa, yang oleh Penjelasan UUD 1945 dirumuskan
sebagai “… kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat
Indonesia seluruhnya.”Perhatikanlah perkataan “rakyat Indonesia
seluruhnya” dalam Penjelasan UUD 1945 di atas. Kalimat itu mengandung
makna penolakan terhadap segala bentuk eksklusivisme, dan mendorong
terwujudnya inklusivisme di tubuh rakyat dan bangsa Indonesia. Karena
itu, gagasan pembentukan “daerah khusus Katolik” terang bertentangan
dengan ide dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Jika gagasan tersebut
diterima, itu akan menjadi preseden buruk dan mengancam keutuhan
negara kesatuan RI.

Sehubungan dengan ditiupkannya isu seolah-olah telah terjadi
Islamisasi di Timor Timur, pertama-tama perlu ditegaskan bahwa Islam
adalah “rahmat bagi seluruh alam semesta” (Q.S. Al-Anbiya ayat 107).
Ungkapan “bagi seluruh alam semesta” mengandung konsep “dengan seluruh
perbedaan yang dimiliki alam semesta itu”. Dengan demikian, Islam
tidak hanya mengakui adanya keberbagaian, tetapi juga menghormatinya.
Tidak hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktiknya secara
konsisten, termasuk dalam menganut sesuatu keyakinan yang merupakan
dasar dari hukum etika Islam.

Karena itu, kalau memang betul telah terjadi Islamisasi di Timor
Timur, kita yakin mustahil hal itu terjadi dengan pemaksaan secara
halus maupun terang-terangan. Kita juga tidak yakin bahwa Islamisasi
ditujukan kepada umat beragama lain. Sebab, selain hal itu
bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang pemaksaan dalam memilih
sesuatu agama (laa ikraaha fi al-diin — tidak ada paksaan dalam
beragama {Red}) dan menganjurkan dikembangkannya sikap toleransi
antarumat beragama (lakum diinukum waliya diin — bagimu agamamu, dan
bagiku agamaku {Red}), juga bertentangan dengan komitmen para pemimpin
Islam yang sejak awal Orde Baru telah menolak menyebarkan agama kepada
umat yang telah beragama.

Untuk menyegarkan ingatan, baik dikemukakan rancangan keputusan
Musyawarah Antarumat Beragama pada 1967, yang diharapkan akan menjadi
semacam Kode Etik Penyebaran Agama itu, justru ditolak oleh para
pemimpin Katolik dan Protestan.

Akan tetapi, benarkah telah terjadi Islamisasi di Timor Timur?
Sejumlah sumber tertulis justru mengungkapkan hal yang sebaliknya.
Yang terjadi di Timor Timur justru Katolikisasi. Sumber lain bahkan
menyebut telah terjadi manipulasi jumlah penganut agama Katolik.

Sebuah sumber menyebutkan, sebelum integrasi, penganut Katolik di
Timor Timur hanya sekitar 32% dari 700.000 penduduk, atau hanya
sekitar 220.000 orang. Menurut sumber itu, hampir 67% (sekitar
460.000) penduduk adalah menganut Gentios, kepercayaan animisme.
Sumber lain malah menyebut, sebelum Timor Timur berintegrasi dengan
Indonesia, penganut Katolik di sana hanya sekitar 125.000, dan tinggal
di kota.

Maka, mungkinkah telah terjadi Islamisasi, jika hanya dalam tempo
empat tahun setelah integrasi, penganut Katolik di Timor Timur
meningkat drastis menjadi 446.000 orang atau 80% dari sekitar 550.000
penduduk?Pertanyaan lain, bagaimanakah menjelaskan secara logis
peningkatan fantastis jumlah penganut Katolik di Timor Timur.
Mungkinkah hanya dalam tempo empat tahun, jumlah penganut Katolik
bertambah 226.000 orang atau 48%? Padahal, selama ratusan tahun di
bawah penjajahan Portugis, orang Katolik di Timor Timur hanya mampu
mencapai jumlah antara 125.000 hingga 220.000 orang saja.

Melihat angka-angka di atas, sangat wajar jika ada yang mencurigai
telah terjadi permainan dalam menyusun angka-angka jumlah pemeluk
agama di Timor Timur. Jangan-jangan, para penganut Gentios itu yang
diklaim sebagai penganut Katolik. Untuk hal ini, kita menyerukan
pihak-pihak yang berwenang supaya mengecek ulang statistik penganut
agama di Timor Timur. Hal ini menjadi sangat penting, antara lain,
karena klaim bahwa penganut Katolik di Timor Timur berjumlah 80% dari
seluruh penduduk dibantah kebenarannya oleh Uskup Martinho Dacosta
Lopez, yakni uskup sebelum Uskup Belo.

Menurut Lopez, pemeluk Katolik di Timor Timur sebenarnya hanya
sepertiga dari seluruh penduduk (Tempo, 22 Agustus 1981).

Barangkali memang banyak faktor yang menyebabkan pecahnya kerusuhan di
Timor Timur awal September lalu. Secara teoretis banyak disebut
kesenjangan ekonomi dan perbenturan budaya sebagai pemicu kerusuhan.
Secara teknis, Panglima ABRI mengungkapkan tiga sumber yang memicu
kerusuhan.

Pertama hasil pengumuman tes penerimaan pegawai negeri sipil tahun
anggaran 1995/1996. Dari 12.000 peserta tes, hanya 1.872 orang yang
dinyatakan lulus, ua di antaranya pendatang. Kedua, pelecehan agama
yang, konon, dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Maliana
yang, sebagai seorang Islam, tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata
yang bersifat melecehkan Nabi Isa dan Siti Maryam. Ketiga, perkawinan
antara pria beragama Protestan dengan wanita beragama Katolik.

Baik pemicu teoretis maupun pemicu teknis sesungguhnya tidak khas
Timor Timur. Kesenjangan ekonomi adalah isu nasional yang pemerintah
sendiri mengakuinya, dan tengah mengupayakan cara-cara
menanggulanginya. Perbenturan budaya adalah sesuatu yang lazim di
tengah bangsa yang memang manjemuk kebudayaannya. Hal-hal teknis yang
dikemukakan oleh Panglima ABRI pun sering, atau setidak-tidaknya
pernah, terjadi di daerah lain. Namun, mengapakah ketika hal itu
terjadi di daerah lain tidak menghasilkan kerusuhan, sementara di
Timor Timur berujung kepada kerusuhan? Keanehan ini harus dicari
penyebabnya.

Ada yang menganalisis bahwa kasus Timor Timur hanyalah bagian kecil
dari upaya yang lebih besar untuk menggoyahkan Republik. Timor Timur
merupakan salah satu pertempuran dari peperangan yang digelar oleh
suatu kekuatan yang bukan tidak mungkin bersifat internasional.
Tujuannya jelas, menggoyahkan pemerintah dan memperlemah Republik.
Kekuatan itu tidak ingin melihat bangsa dan negara Indonesia menjadi
semakin kuat, apalagi kalau arah pertumbuhan Republik ini tidak sesuai
dengan selera kekuatan itu. Bukankah bila terjadi sesuatu di Timor
Timur, dunia internasional segera dengan lantang menyuarakan
protesnya? Sementara bila sesuatu itu terjadi di luar Timor Timur,
tidak pernah terdengar protes lantang dari dunia internasional.

Kekuatan dimaksud jelas ingin menunjukkan selera neoimperalismenya.
Mereka ingin agar Indonesia dapat dijinakkan sebagai bangsa penurut,
dan tetap bergantung kepada kekuatan-kekuatan luar. Kalau sudah
demikian, Indonesia bukanlah negara berdaulat dalam arti sesungguhnya.

Demikianlah catatan kita atas kerusuhan di Timor Timur. Sambil berseru
kepada umat Islam agar tetap berusaha menahan diri seraya terus
mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita pun menyerukan pemerintah agar
segera mengusut tuntas akar kerusuhan di Timor Timur. Wibawa hukum dan
wibawa pemerintah harus kembali ditegakkan, perasaan aman harus
dipulihkan, kerugian yang diderita masyarakat harus ditanggulangi, dan
yang tidak kalah pentingnya, persatuan dan keadilan harus tetap
dijadikan acuan dalam menangani Timor Timur di masa selanjutnya.

Mudah-mudahan di masa depan tidak akan terjadi lagi
peristiwa-peristiwa yang melukai perasaan umat Islam, di manapun di
daerah seluruh Indonesia ini.

Sumber

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s