Sebelas tahun lalu, saya pernah menulis tentang alasan GAM ingin merdeka dari NKRI. Tulisan tersebut dilatari oleh begitu riuhnya perbincangan di media tentang kedatangan Wali Nanggro Hasan Tiro. Petinggi GAM di pengasingan, Swedia kembali ke Aceh pada tanggal 11 Okt 2008. Tahun 2019 ini, disaat memperingati acara memperingati Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Tgk. Muhammad Hasan Ditiro, kemudian mencuat keinginan Aceh untuk Referendum. Dalam kesempatan ini (27 Mei 2019), Muzakir Manaf alias Mualen berujar “negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja”.

Seperti 11 tahun lalu, media riuh membicarakannya. Ada yang menganggap ini sekedar gertakan saja karena jagoannya kalah (Prabowo-Sandiaga), ada juga yang mengingatkan jangan dianggap sepele; ingatlah sejarah Aceh.  Pemerintah Indonesia diminta bersikap serius.

Bagi saya, makna ingin merdeka seperti tulisan saya tahun 2008, dan referendum (2019) memiliki kesamaan, yaitu pisah dengan NKRI. Saya ingin menutup tulisan ini dengan mengutip ptongan paragraf terakhir tulisan saya 11 tahun tersebut:  “Bilamana Jakarta tidak waspada, ancaman disintegrasi yang menjadi isu sejak republik ini berdiri, akan terjadi, menjadi sebuah realitas sejarah yang tidak dapat diingkari”. Dengan kat lain, di tahun 2019 ini saya ingin menyatakan bahwa: “jika Jakarta tidak cermat dalam menyikap keadaan ini, NKRI bisa jadi: bukan harga mati lagi”.