1911709_10201312601448095_1036474793_n

Oleh:

Sucipto Ardi, S.Pd.

 

  1. Lahirnya Mitos Indonesia Dijajah Belanda Selama 350 Tahun

Sampai saat ini, masyarakat secara umum dan guru khususnya, masih ada, bahkan banyak, tetap menganggap bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Dalam kenyatan ini, masyarakat tidak dapat dipersalahkan, oleh karena anggapan itu sudah tertulis dalam buku-buku pelajaran sejarah sebagai sarana acuannya, bahkan sejak awal Indonesia merdeka serta diajarkan oleh guru di sekolah. Lebih lanjut anggapan tersebut juga sudah menjadi mitos di Indonesia. Baru-baru ini, sejarawan Taufik Abdullah menegaskan bahwa bangsa ini terlalu lama larut dalam mitos bahwa Indonesia pernah hidup dibawah kolonialisme Belanda selama 350 tahun. Mengapa bisa menjadi mitos?, karena anggapan demikian diyakini kebenarannya tanpa ada pemeriksaan yang memadai dan ilmiah sehingga diterima begitu saja sebagai sebuah realitas objektiv masa lalu, bahkan menjadi suatu kebenaran sejarah yang tak terbantahkan.

Minimnya usaha peninjauan kembali tentang mitos Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun yang jarang sekali dipromosikan dalam sejarah resmi pemerintah, baik melalui buku dan berbagai penegasannya, semakin membenarkan anggapan tersebut. Mitos Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun tetap melelapkan masyarakat Indonesia. Versi pemerintah ini, merangsek masuk ke dalam sadar manusia Indonesia melalui institusi pendidikan dasar hingga menengah dengan pelajaran sejarah sebagai corong utamanya. Dilihat dari pemahaman psikologi pendidikan, masa-masa sekolah tersebut, SD-SMA (antara umur 9-18 tahun) merupakan wilayah pengalaman yang amat potensial untuk  menanamkan nilai-nilai tertentu dan akan tetap eksis serta bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karenanya, adalah tidak mengagetkan bilamana mitos itu sedemikian rupa diterima kebenarannya, apalagi diperkeruh oleh penyampaian serta promosi yang dilakukan guru sejarah serta guru mata pelajaran lainnya di sekolah yang masih bersifat “birokratis” (baca: mengajar sesuai instruksi pemerintah tanpa dikritisi), lagi-lagi, mereka, tidak paham dengan tulisan sejarah secara mendalam. Penerimaan cerita sejarah yang terjadi di masa sekolah, pada beberapa kasus terus berlanjut dibangku kuliah, bahkan setelahnya. Hal ini semakin diperparah oleh budaya baca masyarakat yang minim dan semangat kritis serta menghargai secara demokratis masih tergolong rendah – ini untuk tidak menyebut sebagai langka atau menyedihkan.

Dengan demikian adalah dapat ”dipahami” bilamana anggapan Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, sekali lagi, diyakini sebagai kebenaran, bahkan selama bertahun-tahun sehingga bertransformasi menjadi sebuah mitos. Awalnya anggapan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun berasal dari presiden pertama RI, Soekarno. Anggapan demikian diucapkan beliau untuk mempersatukan seluruh kekuatan Indonesia guna berjuang melawan Belanda. Dengan disamakan persepsinya, diharapkan muncul perasaan senasib sepenanggungan oleh karena memiliki claim-truth sejarah yang serupa sehingga menjadikan Belanda sebagai musuh bersama. Dengan kata lain, ucapan ini hanya untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia saat Perang Kemerdekaan (1946-1949) menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia (L. Herlina, 2008). Seharusnya jargon politis-propagandis yang amat menyemangati tersebut, tidak dilestarikan serta dilembagakan, apalagi melalui dan didalam dunia pendidikan. Selain semangat dan jiwa jamannya sudah jauh berbeda, juga tidak mendidik. 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, salah satu maknanya, betapa bangsa kita begitu bodoh karena telah dijajah dalam rentang waktu yang amat lama, sementara itu, dapat pula anggapan demikian menjadi pembenaran rasional kenyataan hari ini bahwa kita menjadi negara yang tertinggal, bahkan terhadap negara tetangga disebabkan lamanya dijajah oleh Belanda. Selain kesan kita sebagai bangsa yang bodoh, mitos demikian adalah pelecehan terhadap pahlawan bangsa, yang artinya ”tidak menghasilkan apa-apa”, kecuali tetap tunduk dengan penjajah selama 350 tahun.

Padahal, seharusnya kita tidak mudah menerima segala sesuatu begitu saja (taken for granted), tetapi selalu mampu secara kritis menghadapinya sehingga tidak mudah terjerumus dalam subyektivitas, dan tidak hanya dalam menggarap sumber sejarah tetapi juga dalam membuat sintesis sebagai bagian dari proses rekonstruksi sejarah (Kartodirjo, 1992; xi), terlebih menyampaikan ke peserta didik sebagai aset penerus bangsa di masa depan. Untuk alasan itulah, analisis ini disajikan sebagai usaha memeriksa kebenaran anggapan yang terlanjur dimitoskan dalam historiografi Indonesia juga oleh masyarakat umum sekaligus orang awam dibidang sejarah, selanjutnya ditawarkan solusi bagi dunia pendidikan, khususnya sekolah.

  1. Demitosisasi Indonesia Dijajah Belanda Selama 350 Tahun dan Implementasinya dalam Pendidikan Persekolahan

Indonesia dalam arti bekas jajahan Hindia Belanda di Timur, atau wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, tidak sepenuhnya dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda. Rentang waktu Indonesia dijajah 350 tahun, disandarkan pendapat dari mulai kedatangan bangsa Belanda tahun 1596 sampai dengan tahun 1942. Berdasarkan perhitungan, ternyata hanya berjumlah 336 tahun, dengan diselingi pemerintahan interregnum Inggris selama 5 tahun. Dari perhitungan waktu saja sudah mengalami kekeliruan. Ditambahkan lagi, tahun 1596, bangsa Belanda yang memiliki misi berdagang, kemudian ditolak sultan Banten karena sikap arogannya, dan itu belum ada unsur penjajahan. Logikanya apakah masuk akal kalau dikatakan bahwa Belanda langsung berkuasa ketika mereka baru saja datang di Banten? (Taufik Abdullah, 2010). Tentu saja tidak masuk akal, apalagi dianggap bahwa Belanda mulai melakukan penjajahan seluruh nusantara (Indonesia) pada tahun 1596 tersebut. Selain irrasional, juga tidak faktual.

Konsep penjajahan mewujudkan sebuah penguasaan yang diisi melalui perang terbuka, dan diikuti adanya perjanjian tunduk kepada pihak yang menang. Perang-perang yang terjadi adalah berskala besar, massal, dan kontinu. Di luar itu semua, maka dikategorikan sebagai gangguan keamanan atau kerusuhan, dapat berbentuk gerakan gerilya yang insidensial dan tidak permanen, serta berbagai gerakan sosial atau protes sosial, walaupun kesemuanya ditujukan kepada penjajah (Belanda). Selanjutnya, pemerintahan yang dibangun adalah bersama sipil dan militer. Penjajahan, baru terjadi ketika perang terbuka usai, adanya perjanjian pengakuan kedaulatan, dan dirasakan aman untuk mengganti pemerintahan sipil-militer, menjadi (hanya) pemerintahan sipil saja (Alfian, 1987; 23). Pemerintahan sipil Belanda di nusantara, selalu seumur jagung, bahkan banyak yang tidak pernah sama sekali. Hal ini dikarenakan perang berskala besar dan selalu berlanjut, selalu terjadi. Contoh sejarahnya, dapat dibuktikan dengan adanya perang-perang terhadap kekuatan Belanda yang terjadi di wilayah nusantara, seperti Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang di Jambi (1833-1907), Perang di Lampung (1834-1856), Perang di Lombok (1843-1894), Perang Puputan di Bali (1846-1908), Perang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (1852-1908), Perlawanan di Sumatra Utara (1872-1904), Perang di Tanah Batak (1878-1907), dan Perang Aceh (1873-1912). Kesemua perang berskala besar tersebut, menunjukkan bahwa Belanda pada abad 19-20 masih banyak menemukan kerajaan yang masih merdeka, terentang waktu tidak kurang dari 200 tahun setelah kedatangannya di Banten sebagai pedagang.

Belanda yang berprofesi sebagai pedagang, amat berkepentingan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan yang dinilai strategis secara ekonomis, pertahanan militer, dan politis. Beberapa kota pelabuhan di pulau Jawa, baru diserahkan kepada VOC oleh Mataram pada tahun 1677-1705, yakni hampir seabad kedatangan bangsa Belanda pertama, Cornelis de Houtman. Sementara di daerah pedalaman, raja-raja dan para bupati masih tetap berkuasa dan merdeka. Peranan mereka hanya sebatas menjadi tusschen personen (perantara) penguasa VOC dengan rakyat (L. Herlina, 2008).

Selanjutnya dibidang perjanjian, maka wilayah yang dijajah tidak memiliki wewenang melakukan hubungan diplomatik antar negara (internasional), akan tetapi sang penjajahlah yang melakukaannya. Tahun 1854, Menteri Urusan Koloni mengatakan kepada parlemen Belanda bahwa di kepulauan Nusantara masih ada negeri-negeri merdeka. Melengkapi pendapat Resink ini, Lapian menyatakan bahwa terdapat banyak negeri-negeri di Sumatra dan Indonesia bagian timur yang masih merdeka. Bahkan 50 tahun kemudian, Mahkamah Agung Belanda di Surabaya menolak mengadili seorang Kutai dengan alasan dianggap bukan penduduk Hindia Belanda, melainkan pribumi yang masih merdeka dan tidak dibawah wilayah hukum Hindia Belanda. Begitupula dengan perdagangan budak yang dilarang di wilayah Hindia Belanda abad 19, namun pengadilan kolonial di Makassar tidak dapat berbuat apa-apa karena kasus tersebut terjadi di wilayah Mandar yang terletak diluar kekuasaan Hindia Belanda (Adam, 2007; 11).

Keberadaan perang-perang berskala besar dan kasus hukum tersebut, menunjukkan bahwa pada abad 19 dan awal abad 20 Indonesia tidak dijajah secara keseluruhan. Akan tetapi setelah Perang Aceh usai sebagai petanda berakhirnya peperangan diseluruh nusantara, maka pemerintahan Belanda benar-benar menjajah seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah republik Indonesia (kecuali Timor Timur) (L. Herlina 2008). Artinya penjajahan yang meliputi seluruh kepulauan nusantara hanya berlangsung antara tahun 1911 sampai 1945 atau hanya 34 tahun. Maka ditinjau dari sudut indonesiasentris dapatlah dipastikan bahwa Belanda hanya dapat menguasai kita selama 34 tahun dan tidak seperti mitos kuno selama 350 tahun (Ali 2005; 267). Pendapat serupa diungkapkan Resink berdasarkan studi hukum internasional, terbukti bahwa sebenarnya Belanda tidak menjajah negeri ini selama 350 tahun, apabila yang dimaksudkan seluruh kepulauan Indonesia (Adam, 2007; 10).

Jelaslah, bahwa anggapan Indonesia dijajah selama 350 tahun oleh Belanda adalah tidak benar secara ilmiah, oleh karena salah satu alasannya adalah tidak sesuai fakta sejarah. Anggapan tersebut sudah terlanjur hidup dimasyarakat yang kemudian dimitoskan, lebih dikarenakan faktor politis-propagandis nasionalisme Indonesia dan dilembagakan melalui institusi pendidikan, terutama ialah sekolah dengan media pelajaran sejarah serta buku teksnya yang menuliskan: Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Selain mata pelajaran sejarah, PSPB (Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa), PMP (Pendidikan Moral Pancasila) yang berubah menjadi PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), dan guru serta pejabat persekolahan yang mempromosikan mitos tersebut, juga ikut bertanggungjawab.

Dengan demikian, secara sederhana, yang benar ialah Belanda membutuhkan waktu lebih dari 300 tahun untuk menguasai nusantara, disaat bersamaan perlawanan yang dilakukan kerajaan lokal hanya untuk kepentingan mereka, dan bukan untuk berjuang menuju kemerdekaan, persatuan, dan cinta tanah air Indonesia. Dengan kata lain, ungkapan Indonesia dijajah Belanda 350 tahun lebih banyak dipengaruhi nuansa politis sehingga kehilangan orientasi historisnya, dan dilihat dalam kerangka politis-yuridis dan fakta sejarah, maka Indonesia tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun karena Indonesia sebagai negara, baru lahir pada tahun 1945.

Selanjutnya, pihak-pihak yang berkaitan erat dengan persekolahan dan mempromosikan mitos Indonesia dijajah Belanda 350 tahun selama ini, mengemban tanggungjawab untuk memperbaikinya. Hal ini dilakukan mengingat, mitos tersebut, dimulai, diketahui dan melembaga didiri peserta didik melalui sekolah. Kebanyakan masyarakat yang mengenyam pendidikan dimasa Orde Lama dan Orde Baru, memberikan anggapan yang relatif sama: Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, dan para pejabat pendidikan hingga guru di dalam kelas harus memenuhi tanggungjawab untuk memperbaikinya.

Terkait dengan itu, setidaknya ada dua solusi yang dapat dilakukan. Pertama, dengan jalur formal dan kedua, melalui proses pembelajaran. Dengan jalur formal, dinas pendidikan, baik secara nasional ataupun provinsi, mengeluarkan surat resmi yang isinya berupa klarifikasi sejarah, dan rehabilitasi sejarah, setelah sebelumnya berkonsultasi dengan para sejarawan yang memiliki reputasi mempuni dibidangnya. Surat tersebut menegaskan tentang pemberangusan mitos yang telah lama hidup, sehingga menjadi: Indonesia tidak pernah dijajah 350 tahun oleh Belanda. Surat demikian, dilanjutkan dengan para pejabat dinas pendidikan, yang tanpa segan-segan mempromosikannya untuk sebuah perbaikan masa depan bangsa.

Seperti yang telah dipaparkan, mitos Indonesia dijajah Belanda 350 tahun amat dipengaruhi nuansa politis (struktural – up to bottom), maka tindakan politislah yang juga harus menyelesaikannya. Surat resmi yang telah dikeluarkan dinas, kemudian diturunkan ke seluruh satuan pendidikan (sekolah). Pengawas dan kepala sekolah berperan besar untuk mempromosikannya, baik langsung kepada dewan guru seraya mengajak seluruhnya untuk mendukung ”perbaikan sejarah” ini, ataupun disaat upacara bendera yang relatif rutin dilakukan pada hari senin, atau hari besar nasional, tentunya bagi masyarakat sekolah.

Melalui proses pembelajaran, yang pertama dan utama, guru sejarah atau guru mata pelajaran lain yang telah mempromosikan mitos tersebut, segera meninggalkan dan mulai memperbaikinya sebagai wujud tanggungjawab. Tulisan ini, dapat dijadikan salah satu referensinya, dan bagi guru mata pelajaran non-sejarah, sebut saja PKn, Sosiologi, dan pelajaran eksak sekalipun, agar disampaikan disela-sela pembinaan sikap dan mental peserta didik sebagai bagian dari hidden curriculum guna menuju kepada kejujuran, penghargaan terhadap masa lalu yang gilang-gemilang, sehingga hadirlah perasaan bangga menjadi bangsa Indonesia.

Dalam kerangka KTSP yang memberikan keleluasaan, maka guru sejarah membuat modul belajar yang menegaskan secara ilmiah serta faktual bahwa Indonesia tidak pernah dijajah Belanda selama 350 tahun, dan yang benar ialah Belanda membutuhkan waktu lebih dari 300 tahun untuk menguasai nusantara (dan tahun 1945 berubah menjadi Indonesia). Untuk lebih melekatkan kedalam sanubari peserta didik (melembaga), guru sejarah harus mampu menjelaskan secara ilmiah dan menarik agar tersimpan di hati dan pikiran; bawalah peristiwa masa lalu ke dalam kelas, ”hidupkan” selayaknya peristiwa ada diantara mereka. Selain itu, membimbing peserta didik melakukan investigasi melalui internet, atau penelitian sejarah sederhana adalah salah satu tawaran menarik. Diskusi hasil laporan yang kemudian diterbitkan, baik itu di majalah dinding, maupun perpustakaan sekolah, merupakan penghargaan yang harus dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta didik dalam keikutsertaanya pada segmen ”perbaikan sejarah” di sekolah. Pembinaan untuk memberangus atau demitosisasi Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, dilakukan secara berkelanjutan dan simultan ini, diharapkan timbulnya kesadaran bahwa yang terpenting adalah bukan hanya “bagaimana belajar sejarah”, tetapi juga adalah “bagaimana belajar dari sejarah”. Maknai masa lalu untuk masa depan yang lebih baik lagi.

  1. Akhirnya…..

Kesadaran atau ketidaksadaran dalam membangun keyakinan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun melalui institusi pendidikan, merupakan sebuah proses politis. Kebutuhan dan jiwa jaman yang telah menciptakannya. Kini, jaman sudah berubah, dan jiwanya-pun membawa konsekuensi pembaharuan, yakni rehabilitasi sejarah; sebuah ”perbaikan sejarah”.

Oleh karena institusi berperan menjadi salah satu bagian dominan dalam menyebabkan serta menyuburkan mitos tersebut, maka pihak terkait dari pemangku jabatan di dinas pendidikan, hingga pembelajaran di dalam kelas segera meninggalkan mitos dan mempromosikan ”perbaikan sejarah”, selain terkesan merendahkan bangsa dan jasa para pahlawan, jelas tidak ilmiah. Akhirnya, pada satuan pendidikan (sekolah), guru diajak untuk memilih seperti yang disindir oleh Winberg, 2006; 345, apakah menjadi guru berpendangan ”birokratis” yang hanya menunggu perintah atasan untuk sebuah perubahan, atau menjadi guru berpandangan ”profesional” yang melakukan perubahan karena kebutuhan dan tantangan jaman tanpa harus menunggu perintah atasan ?. Silahkan guru memilih….

 

 

DAFTAR SUMBER

Adam, Asvi Warman. Seabad Kontroversi Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Alfian, Ibrahim. Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912. Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

Ali, R. Moh. Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Kartodirjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

  1. Herlina, Nina. Belanda Tidak Pernah Jajah Indonesia Ratusan Tahun (http://brianadi.web.id/2008/03/09/belanda-tidak-pernah-jajah-indonesia-ratusan-tahun/) yang direkam pada 7 November 2008.

Indonesia, Media. Indonesia Dijajah 350 Tahun oleh Belanda adalah Mitos. (http://www.mediaindonesia.com/read/2010/01/19/117964/92/14/Indonesia-Dijajah-350-Tahun-oleh-Belanda-Hanya-Mitos) yang direkam pada 25 Maret 2010.