FGKSI kritisi RPP tenaga honorer

Solo (Espos) – Forum Guru Karyawan Swasta Indonesia (FGKSI) Solo mengkritisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tenaga honorer yang tengah digodok pemerintah di tingkat pusat. Pasalnya dalam RPP tersebut tidak tercantum adanya jaminan kesejahteraan hari tua bagi guru dan pegawai tetap yayasan. Menurut Wakil Ketua FGKSI Solo, Imam Subali, sejumlah poin peraturan dalam RPP tersebut membutuhkan revisi lantaran ada beberapa bagian yang mengatur guru dan tenaga honorer tetap yayasan yang belum tercantum di dalamnya.

Dia mengatakan, tanpa adanya payung hukum terkait hal tersebut maka yayasan tidak memiliki standar untuk memberikan tunjangan kesejahteraan hari tua. ”Bagian dalam RPP yang mengatur tentang tunjangan hari tua pegawai dan guru tetap yayasan belum tercantum dalam konsep yang jelas,” ungkap dia ketika dihubungi Espos, Jumat (5/2). Selain itu, dia menyebutkan, ketentuan mengenai perekrutan guru tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) idealnya ditentukan 50% dari kuota nasional. Ini karena ada tenaga honorer yang telah memiliki pengalaman kerja. Selain itu, dia mengungkapkan, perekrutan tenaga honorer menjadi PNS seharusnya berdasarkan pada masa kerja minimal setelah lima tahun.

RPP Guru Jadi PNS Segera Kelar

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mendesak agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan guru menjadi PNS segera selesai dan diterbitkan. Sebab, gelombang desakan dari berbagai daerah ihwal pengangkatan guru honorer menjadi CPNS terus berdatangan.

Wakil Mendiknas Fasli Jalal mengatakan, pihaknya telah menyiapkan agar peraturan itu selesai tepat waktu. Berdasar data Kemendiknas, saat ini masih ada 68.157 guru honorer daerah (honda). Yaitu, guru non-PNS yang diangkat kepala daerah untuk sekolah negeri dan swasta. Sedangkan jumlah guru bantu mencapai 11.675 orang. Mereka adalah guru yang diangkat Kemendiknas dan digaji APBN.

Tak Rasional, Seluruh Honorer Dijadikan PNS

JAKARTA – Para tenaga honorer yang menerima honor non-APBN/APBD jangan terlalu banyak berharap bakal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, belum tentu pemerintah semua tenaga honorer diangkat menjadi CPNS.

Dari pembahasan tentang rencana pengangkatan tenaga honorer antara Pemerintah dan DPR, wacana hanya tenaga honorer yang dibiayai APBD dan APBN yang bakal diangkat sebagai PNS itu semakin mengerucut.

Wakil ketua Panitia Kerja (panja) Pengangkatan Tenaga Honorer yang juga wakil ketua Komisi II DPR, Taufik Effendi, menyatakan bahwa sangat tidak rasional jika seluruh tenaga honorer non APBN/APBD diangkat menjadi PNS. “Ini menjadi topik utama pembahasan panja honorer antara komisi gabungan (II, VIII, X) dengan pemerintah,” kata Taufik Effendi kepada JPNN, Sabtu (6/2).

Formasi CPNS 2010 Diusul 350 Ribu Orang

100 Ribu Formasi buat Honorer Data Base

JAKARTA — Pemerintah mengusulkan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) baru tahun anggaran 2010 sebanyak 350 ribu orang. Jumlah ini akan dibagi dalam tiga kategori, masing-masing 100 ribu formasi dikhususkan bagi tenaga honorer yang sudah masuk data base, dan memenuhi PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, 100 ribu untuk honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah serta 150 ribu untuk formasi pelamar umum.

Pemerintah Segera Rampungkan RPP Pengangkatan Guru

JAKARTA–Pemerataan guru di seluruh Indonesia merupakan masalah penting dan mendesak. Namun demikian, pemerataan guru masih saja mendapatkan kendala lantaran masih sangat banyaknya guru yang menjadi tenaga honorer.

Pengangkatan guru honorer menjadi masalah sejak terbit Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 dan PP No 43/2007 tentang Pengangkatan Guru Honorer menjadi CPNS. Berdasarkan PP tersebut, sejak November 2005, tidak diperkenankan lagi pengangkatan guru honorer baru.

Untuk menyelesaikan masalah klasik tersebut, panitia kerja (panja) gabungan dari Komisi II, VII, dan X DPR RI akan segera membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait mekanisme pengangkatan guru honorer yang ditargetkan rampung Februari ini.

Depdiknas Ajukan RPP Guru Honorer Sejak Tahun 2009

Selasa, 24 November 2009 11:39

JAKARTA – Peningkatan profesionalitas guru menjadi prioritas Depdiknas dalam peringatan Hari Guru tahun ini. Namun, jumlah guru honorer yang tidak terbendung dalam dua tahun terakhir turut berpengaruh terhadap kualitas dan profesionalitas pendidik di Tanah Air. Karena itu, Depdiknas mengajukan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang guru honorer, guru bantu, dan wiyata bhakti kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Men PAN). Namun, hingga kini belum ada respons dari Men PAN. Padahal, RPP itu mendesak untuk segera diberlakukan.

Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Baedhowi mengatakan, RPP tersebut mengatur tentang kualifikasi pengangkatan guru honorer, jenjang karir, gaji, dan masa pensiun. “Kalau RPP ini nanti sudah jadi PP, pemda wajib mengikuti,” terangnya di Depdiknas kemarin.

Rekomendasi Angkat Guru Honorer CPNS

Rapat Gabungan Mendiknas, Menag, Men pan, dan DPR

JAKARTA – Semua guru honorer harus diangkat menjadi CPNS. Itu salah satu rekomendasi rapat gabungan antara Komisi II, VIII, dan X DPR RI dengan Mendiknas M. Nuh, Menag Suryadharma Ali, Men pan E. E. Mangindaan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (25/1).

Rapat gabungan itu juga merekomendasikan agar guru honorer yang tidak dibiayai APBN dan APBD mendapat perhatian. Terutama kesejahteraan mereka.

RPP Tenaga Honorer Selesai Akhir Bulan Ini (Feb 2010)

JAKARTA–Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang tenaga honorer diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ketidak jelasan status tenaga-tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar di Gedung DPR Jakarta, Rabu, menegaskan, saat ini masih terus dilakukan pembahasan dengan sejumlah instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Diknas, Kementrian PAN dan para sekretaris daerah, guna mendapatkan data yang akurat tentang jumlah tenaga honerer dari seluruh Indonesia. “Kita berharap pada akhir bulan ini RPP itu sudah jadi dan data akurat dari masing-masing instansi sudah dapat diketahui,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Rully yang juga Ketua Panja untuk sektor pendidikan dan pertanian itu mengatakan bahwa saat ini terdapat sebanyak 104 ribu orang guru yang sesungguhnya sudah masuk dalam database BKN, tetapi mereka masih belum diangkat karena berbagai alasan seperti belum lengkapnya persyaratan. Para tenaga pengajar yang belum diangkat menjadi PNS itu terkategori menjadi empat golongan, yakni guru tidak tetap (GTT) berjumlah 464.083 orang, guru tetap yayasan (GTY), guru bantu (11.675) dan guru honor daerah (Honda) sejumlah 68.157 orang. GTY tidak masuk dalam perhitungan untuk diangkat sebagai PNS karena termasuk pihak swasta yang dibiayai oleh yayasan masing-masing.

DPR Kebut RPP Tenaga Honorer

DPR terus melakukan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tenaga honorer yang belum menjadi PNS, dengan sejumlah instansi terkait, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Diknas, Kementrian PAN dan para sekretaris daerah, sehingga persoalan tenaga honorer dapat dituntaskan.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar, akhir bulan ini RPP diharapkan sudah jadi dan data akurat dari masing-masing instansi sudah dapat diketahui. “Sebanyak 104 ribu orang guru yang sesungguhnya sudah masuk dalam database BKN, tetapi mereka masih belum diangkat karena berbagai alasan seperti belum lengkapnya persyaratan,” ujar Rully di Jakarta, Rabu (3/2).

“Jamila dan Sang Presiden” Menang di Perancis

London (ANTARA News) – Film “Jamila dan Sang Presiden” yang ditulis dan disutradarai aktivis Ratna Sarumpaet memenangkan Festival Film Asia di Kota Vesoul, Perancis.

“Jamila dan Sang Presiden” menyabet dua kategori kompetisi yakni “Prix de Public” dan “Prix Jury Lyceen” pada festival yang berlangsung di Kota Vesoul, Perancis, ujar Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Paris Gita L Murti kepada koresponden Antara London, Jumat.

Gita L Murti mengatakan, film itu juga berhasil menarik perhatian “Art et Essai”, jaringan bioskop di Perancis yang khusus menayangkan film-film independen.